sekitarbandung.com – PBB Bandung menjadi perbincangan hangat setelah adanya penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang membuat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di sejumlah daerah naik signifikan. Kondisi ini juga terjadi di beberapa kota lain di Indonesia dan memunculkan diskusi mengenai strategi pemerintah daerah dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
PBB Bandung Naik karena Turunnya Dana Transfer Pusat
Menurut Pengamat Ekonomi Unpar, Aknolt Kristian Pakpahan (Tian), kenaikan PBB Bandung dipengaruhi oleh berkurangnya alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD). Pada tahun 2025, TKD tercatat sekitar Rp919 triliun. Namun, untuk tahun 2026 turun cukup drastis menjadi Rp650 triliun atau berkurang hampir 30%.
“Pemerintah daerah mau tidak mau harus mencari sumber pemasukan tambahan. Salah satunya dengan menaikkan NJOP agar PBB ikut naik, sehingga PAD tetap bisa membiayai kebutuhan rutin daerah,” jelas Tian, Jumat (22/8/2025).
Baca Juga: BoysFightArea Series II Hadir di Bandung, Tempa Bibit Muaythai Jawa Barat
Kontribusi PBB Bandung terhadap PAD Kota
PBB termasuk instrumen penting untuk membiayai gaji pegawai, pemeliharaan infrastruktur, hingga pengembangan layanan publik. Meski demikian, Tian menilai kontribusi PBB Bandung terhadap PAD tidak sebesar pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, restoran, maupun reklame.
Ia menekankan bahwa kenaikan PBB semestinya diiringi dengan transparansi penggunaan anggaran, agar warga merasa pajak yang dibayarkan memberi manfaat nyata.
Pariwisata Bandung sebagai Potensi Alternatif
Bandung dikenal sebagai salah satu destinasi wisata terbesar di Indonesia. Sektor pariwisata dinilai bisa menjadi alternatif penting untuk memperkuat PAD tanpa hanya mengandalkan PBB Bandung.
“Jika pariwisata Bandung diperkuat, efek berantainya besar. Wisatawan datang, belanja, menginap di hotel, makan di restoran, hingga menggunakan transportasi lokal. Semua aktivitas itu berkontribusi pada pajak daerah,” ungkap Tian.
Contoh konkret adalah program Bulan Belanja Bandung, yang mendorong transaksi lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa sektor wisata mampu menggerakkan ekonomi kota secara luas.
UMKM Bandung Berdaya Saing Tinggi
Selain wisata, sektor UMKM juga disebut sebagai motor penggerak ekonomi Bandung. Banyak produk UMKM lokal, mulai dari fashion, kuliner, hingga kerajinan tangan, telah menembus pasar ekspor.
Menurut Tian, pembinaan UMKM secara berkelanjutan akan membantu meningkatkan daya saing dan memperbesar kontribusinya terhadap PAD. “Kalau UMKM maju, otomatis lapangan kerja bertambah, pendapatan masyarakat naik, dan perputaran pajak juga meningkat,” ujarnya.
Penyesuaian NJOP dan Keadilan Pajak
Kenaikan PBB Bandung juga didorong oleh kebutuhan penyesuaian NJOP yang sudah lama stagnan. Harga tanah dan properti di Kota Bandung naik pesat, sehingga perlu pembaruan agar sesuai dengan kondisi pasar.
“Tidak mungkin harga tanah tahun 2015 sama dengan tahun 2025. Maka, penyesuaian NJOP ini penting agar perhitungan pajak lebih adil,” tambah Tian.
Naiknya PBB Bandung memang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Namun, selain mengandalkan pajak bumi dan bangunan, Bandung memiliki potensi besar di sektor pariwisata dan UMKM untuk memperkuat PAD. Jika dua sektor ini dikelola dengan baik, kesejahteraan masyarakat bisa meningkat tanpa harus terlalu terbebani oleh pajak. Untuk gambaran lebih luas mengenai kontribusi pajak daerah di Jawa Barat, Badan Pusat Statistik menyediakan laporan tahunan yang bisa Anda lihat di Statistik Pajak Daerah Jawa Barat – BPS
Jika ingin update tentang hal di sekitar Bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
