sekitarbandung.com – Gaji DPRD Bandung kembali jadi sorotan setelah beredar kabar yang menyebut nilainya mencapai Rp90 juta per bulan. Isu ini langsung dibantah oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, yang menegaskan dirinya tidak pernah mengucapkan atau diwawancarai terkait hal tersebut.
“Saya tidak pernah menyebut gaji anggota DPRD Kota Bandung Rp90 juta. Saya juga tidak pernah diwawancarai soal itu,” tegas Farhan di Pendopo Kota Bandung, Senin (15/9/2025).
Klarifikasi Farhan
Farhan menyampaikan klarifikasi ini sebagai tanggapan atas pemberitaan salah satu media nasional. Dalam berita tersebut, seolah-olah dirinya memberikan keterangan resmi di Balai Kota Bandung tentang besaran gaji DPRD.
Ia memastikan kabar tersebut tidak benar dan justru bisa menimbulkan salah persepsi. “Pernyataan saya hanya sebatas menyebut bahwa gaji DPRD ditentukan berdasarkan beban kerja dan kemampuan anggaran daerah. Tidak pernah ada angka yang saya sampaikan,” jelasnya.
Baca Juga: Reklame Ilegal Bandung Ditertibkan Pemkot Demi Tingkatkan PAD
Bagaimana Gaji DPRD Bandung Ditentukan?
Sistem penghasilan DPRD diatur secara nasional, bukan ditentukan sepihak. Besarannya dipengaruhi oleh:
-
Beban kerja dan tanggung jawab anggota dewan.
-
Kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
-
Aturan resmi, misalnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dengan begitu, angka Rp90 juta yang sempat beredar sama sekali tidak memiliki dasar hukum.
Pesan Farhan kepada Media
Farhan meminta media lebih cermat dalam menyajikan berita, apalagi yang menyangkut isu sensitif. “Akurasi adalah kunci. Jangan sampai masyarakat salah paham karena informasi yang tidak sesuai fakta,” ucapnya.
Ia menambahkan, media tetap mitra strategis pemerintah. “Kami butuh dukungan media agar program pembangunan Kota Bandung berjalan sesuai rencana,” kata Farhan.
Publik Harus Bijak Menyikapi Informasi
Kabar mengenai gaji DPRD Bandung Rp90 juta sempat menimbulkan perbincangan publik. Isu gaji pejabat memang sensitif karena berkaitan dengan penggunaan anggaran daerah.
Namun, pakar pemerintahan menekankan pentingnya merujuk pada dokumen resmi. “Informasi soal gaji pejabat harus berbasis aturan, bukan kabar berantai yang bisa memicu hoaks,” jelas seorang akademisi Universitas Padjadjaran.
Fokus Farhan: Pembangunan Kota
Meski isu gaji DPRD sempat mencuat, Farhan memastikan agenda utama Pemkot Bandung tetap berjalan. Ia menyebut ada sejumlah prioritas seperti penanganan sampah, perbaikan layanan transportasi, serta peningkatan fasilitas publik di kecamatan.
“Kami tidak ingin terganggu isu yang tidak berdasar. Bandung butuh kerja nyata, bukan polemik,” ungkapnya.
Klarifikasi Farhan meluruskan kabar mengenai gaji DPRD Bandung Rp90 juta yang sempat beredar. Ia menegaskan tidak pernah mengeluarkan pernyataan itu, sekaligus mengingatkan media agar lebih berhati-hati dalam menyajikan informasi.
Jika ingin update tentang hal di sekitar Bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
