sekitarbandung.com – Kasus keracunan massal yang menimpa ratusan pelajar di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat pada Senin (22/9/2025) berbuntut panjang. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan sementara operasional SPPG penyedia MBG Bandung Barat yang menjadi sumber menu makan bergizi gratis (MBG) tersebut.
Langkah ini diambil setelah evaluasi awal menunjukkan adanya kelalaian teknis yang memicu insiden, meskipun dapur produksi SPPG sebelumnya telah memenuhi standar.
SPPG Penyedia MBG Bandung Barat Dihentikan, Ini Alasannya
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan keputusan penghentian operasional setelah dirinya langsung meninjau dapur SPPG dan para korban yang masih dirawat di Puskesmas Cipongkor.
“Kondisinya secara umum bagus, tetapi ada keteledoran dalam proses produksi yang mengakibatkan keracunan massal. Karena itu, saya instruksikan dihentikan sementara,” ujar Dadan, Selasa (23/9/2025).
Menurutnya, penghentian ini bersifat sementara sambil dilakukan perbaikan menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang.
Baca Juga: Wali Kota Bandung Dorong Pendidikan Antikorupsi Sejak Dini
Ratusan Pelajar Jadi Korban Keracunan MBG
Peristiwa keracunan ini terjadi setelah siswa di beberapa sekolah menyantap menu program MBG. Gejala yang dialami mulai dari pusing, mual, hingga muntah. Sebagian korban harus menjalani perawatan intensif di Puskesmas Cipongkor.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bahkan menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) karena jumlah korban mencapai ratusan.
Evaluasi Pola Produksi SPPG Bandung Barat
Sebagai tindak lanjut, BGN akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola produksi di seluruh dapur SPPG. Instruksi khusus diberikan agar dapur yang baru beroperasi tidak langsung memproduksi dalam jumlah besar.
“Idealnya mulai dari skala kecil, misalnya untuk dua atau tiga sekolah dulu. Sayangnya, SPPG Cipongkor langsung memproduksi dalam jumlah besar sejak awal, dan itu jadi kesalahan teknis,” jelas Dadan.
Aturan Baru: Batas Waktu Produksi Maksimal 4 Jam
Selain jumlah produksi, Dadan juga menekankan pentingnya menjaga rantai distribusi makanan. Ia menginstruksikan agar makanan MBG tidak diproses lebih dari 4 jam sejak dimasak hingga disajikan.
“Kalau lebih dari 5 jam, risiko makanan basi meningkat. Selain itu, bahan baku juga harus dari pemasok dengan kualitas terjamin,” tambahnya.
Standar SPPG Sudah Ada, Tapi Disiplin Jadi Kunci
Dadan menegaskan bahwa seluruh dapur SPPG penyedia MBG Bandung Barat yang telah mendapatkan izin operasional sejatinya sudah lolos uji standar higienitas, peralatan, dan tenaga kerja. Namun, pelaksanaan di lapangan seringkali menemui kendala.
“Kadang ada faktor manusia, seperti rasa ingin cepat selesai, menyiapkan terlalu awal, atau kurang disiplin. Hal-hal ini harus diperbaiki,” katanya.
Dukungan Pemerintah dan Perbaikan Sistem
Pemerintah pusat melalui BGN menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan. Namun, setiap kejadian seperti di Cipongkor akan dijadikan evaluasi untuk memperketat sistem pengawasan.
Dadan menyebut, SPPG lain di Bandung Barat maupun daerah lain tidak perlu khawatir asalkan mereka disiplin menjaga standar produksi.
Kasus keracunan di Cipongkor menjadi peringatan penting bahwa program sebesar MBG membutuhkan manajemen yang disiplin, mulai dari dapur produksi hingga distribusi makanan. Dengan dihentikannya sementara SPPG penyedia MBG Bandung Barat, pemerintah berharap ada perbaikan menyeluruh agar insiden serupa tidak terulang.
Untuk memahami standar penyelenggaraan program gizi nasional, Anda dapat membaca panduan resmi di situs Badan Gizi Nasional.
Jika ingin update tentang hal di sekitar Bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
