sekitarbandung.com – Pelayanan Publik Bandung dipastikan tidak akan terganggu meski dana transfer dari pemerintah pusat dipangkas hampir Rp600 miliar. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa efisiensi anggaran hanya berlaku pada belanja pegawai dan operasional birokrasi, bukan pada layanan dasar masyarakat.
“Kesepakatan dengan Pak Gubernur jelas, layanan dasar tidak boleh berubah. Yang berubah hanya operasional pemerintahan,” kata Farhan di Balai Kota Bandung, Rabu (1/10/2025).
Efisiensi Anggaran Pemkot Bandung
Farhan menjelaskan strategi efisiensi meliputi penghapusan perjalanan dinas luar negeri, pembatalan pembelian mobil dinas baru, hingga pengurangan kegiatan seremonial.
“Alhamdulillah, kita berhasil menghemat hampir Rp300 miliar,” jelasnya.
Baca Juga: Siswa SMKN 1 Cihampelas Meninggal Dunia Usai Kasus Keracunan MBG Bandung Barat
Pelayanan Publik Bandung Jadi Prioritas
Melalui efisiensi tersebut ditambah pemanfaatan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa), Pemkot Bandung mengamankan dana Rp7,8 triliun. Namun, masih terdapat defisit Rp600 miliar. Untuk menutupi kekurangan, Pemkot Bandung menggandeng Kementerian Perhubungan, PUPR, Kesehatan, Pendidikan, hingga BRIN.
Menurut Farhan, masyarakat tidak perlu khawatir. Kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan infrastruktur tetap jadi prioritas.
“Yang dipangkas hanya birokrasi, bukan pelayanan publik Bandung untuk warga,” tegasnya.
Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah
Farhan menambahkan, koordinasi dengan pemerintah pusat sangat penting agar program prioritas tetap berjalan. Hal ini juga sejalan dengan strategi penguatan fiskal nasional yang tengah dilakukan pemerintah. Untuk mengetahui informasi resmi terkait kebijakan Pemkot Bandung, masyarakat dapat mengunjungi bandung.go.id
Jika ingin update tentang hal di sekitar bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
