sekitarbandung.com – Setiap rilis data ekonomi, pemerintah kerap menyajikan narasi optimis tentang resiliensi dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang solid, seringkali di atas angka 5 persen. Angka-angka tersebut melukiskan gambaran sebuah negara yang bergerak maju dengan mesin ekonomi yang tangguh. Namun, di balik kabar baik tersebut, tersimpan sebuah realita yang lebih membumi dan menjadi refleksi bagi kita semua.
Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan Profil Kemiskinan di Indonesia per September 2024, merilis data bahwa angka kemiskinan memang menunjukkan tren penurunan. Namun, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih tercatat sebanyak 24,06 juta jiwa atau setara dengan 8,57% dari total populasi. Di sinilah sebuah paradoks besar bangsa ini terhampar: Bagaimana mungkin sebuah negara dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat masih harus berjuang dengan puluhan juta warganya yang terperangkap dalam kemiskinan?
Jawabannya tidak sederhana. Fenomena tersebut adalah cerminan dari kualitas dan struktur pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Ada beberapa kenyataan pahit di balik angka-angka tersebut yang perlu kita pahami untuk melihat gambaran utuhnya.
Baca juga – Duh, Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis Cuma Buat Studi Banding dan Rapat di Hotel
1. Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Inklusif
Kenyataan pahit pertama adalah kualitas pertumbuhan ekonomi kita yang belum sepenuhnya merata atau inklusif. Pertumbuhan PDB nasional seringkali ditopang oleh sektor-sektor padat modal yang tidak menyerap banyak tenaga kerja, seperti sektor keuangan atau industri ekstraktif berbasis komoditas. Ketika harga komoditas global melonjak, PDB kita memang terdongkrak, namun manfaatnya lebih banyak dinikmati oleh segelintir korporasi besar dan pemegang modal.
Distribusi kekayaan yang timpang tersebut tecermin dalam Indeks Gini (Gini Ratio). Meskipun angka kemiskinan mungkin turun, jika Indeks Gini tetap tinggi, artinya kue ekonomi yang membesar hanya dinikmati oleh lapisan masyarakat atas. Pertumbuhan ada, tetapi tidak “menetes” ke bawah secara signifikan. Fenomena tersebut menciptakan pemandangan kontras di kota-kota besar seperti Bandung; di satu sisi berdiri pusat perbelanjaan mewah, di sisi lain masih banyak keluarga di pinggiran kota yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan pokok.
2. ‘Jebakan’ Sektor Informal dan Rendahnya Kualitas Pekerjaan
Kenyataan pahit kedua terletak pada struktur ketenagakerjaan Indonesia. Sebagian besar tenaga kerja kita—lebih dari separuhnya—berada di sektor informal. Mereka adalah para pedagang kecil, pekerja harian lepas, pengemudi ojek, atau buruh tani. Keberadaan sektor informal memang vital karena menjadi katup pengaman sosial yang mencegah lonjakan angka pengangguran terbuka. Namun, pekerjaan di sektor tersebut sangat rentan.
Pekerjaan informal umumnya tidak memberikan pendapatan yang stabil dan tidak memiliki jaring pengaman sosial seperti jaminan pensiun atau bahkan asuransi kesehatan yang memadai. Kondisi tersebut menciptakan sebuah kelompok besar masyarakat yang disebut “rentan miskin”. Posisi mereka berada tipis di atas garis kemiskinan, sehingga satu guncangan kecil saja—seperti anggota keluarga yang sakit atau kenaikan harga beras—dapat langsung menjerumuskan mereka kembali ke jurang kemiskinan.
Nailul Huda, seorang peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), sering menyoroti masalah ini. Mengomentari data kemiskinan, ia menekankan pentingnya kualitas pekerjaan.”Penurunan angka kemiskinan harus diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, terutama di sektor formal. Tanpa itu, penurunan kemiskinan akan melambat dan rentan untuk naik kembali,” ujar Huda dalam sebuah analisisnya untuk Kontan.co.id.
3. Inflasi Kebutuhan Pokok yang Terus Menggerus Daya Beli
Kenyataan pahit ketiga adalah musuh senyap bagi kaum miskin: inflasi, terutama inflasi pada komponen bahan makanan (volatile food). Bagi masyarakat kelas menengah ke atas, kenaikan harga cabai atau telur mungkin tidak terlalu membebani. Namun, bagi keluarga yang sebagian besar pengeluarannya habis hanya untuk makanan, kenaikan harga sekecil apa pun akan menggerus daya beli mereka secara signifikan.
Ironisnya, pertumbuhan ekonomi yang kuat terkadang justru bisa memicu kenaikan inflasi. Tanpa adanya kebijakan pengendalian harga pangan yang efektif dari hulu ke hilir, kenaikan pendapatan nominal yang mungkin diterima oleh para pekerja informal akan langsung hangus ditelan oleh naiknya harga kebutuhan pokok. Mereka seolah berlari di atas treadmill; terus bergerak namun tidak pernah maju dari posisi semula.
Pada akhirnya, paradoks antara pertumbuhan dan kemiskinan mengajarkan kita bahwa mengejar angka PDB yang tinggi saja tidaklah cukup. Arah kebijakan harus bergeser menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas—yang mampu menciptakan lapangan kerja layak dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Sebab, keberhasilan sebuah bangsa sejatinya diukur bukan dari seberapa kaya segelintir warganya, melainkan dari seberapa berdaya warganya yang paling rentan.
1. Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Inklusif
Kenyataan pahit pertama adalah kualitas pertumbuhan ekonomi kita yang belum sepenuhnya inklusif. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional seringkali ditopang oleh sektor-sektor padat modal yang tidak menyerap banyak tenaga kerja, seperti sektor keuangan atau industri ekstraktif berbasis komoditas. Ketika harga komoditas global melonjak, PDB kita memang terdongkrak, namun manfaatnya lebih banyak dinikmati oleh segelintir korporasi besar dan pemegang modal.
Distribusi kekayaan yang tidak merata tersebut tecermin dalam Indeks Gini (Gini Ratio), sebuah indikator untuk mengukur ketimpangan. Meskipun angka kemiskinan mungkin turun tipis, jika Indeks Gini tetap tinggi, artinya kue ekonomi yang membesar hanya dinikmati oleh lapisan masyarakat atas. Pertumbuhan ada, tetapi tidak “menetes” ke bawah secara signifikan. Hal tersebut menciptakan pemandangan kontras di kota-kota besar seperti Bandung; di satu sisi berdiri pusat perbelanjaan mewah yang mencatatkan transaksi miliaran rupiah, di sisi lain, masih banyak keluarga di pinggiran kota yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan pokok.
2. ‘Jebakan’ Sektor Informal dan Kualitas Pekerjaan
Kenyataan pahit kedua terletak pada struktur ketenagakerjaan Indonesia. Sebagian besar tenaga kerja kita berada di sektor informal—sebagai pedagang kecil, pekerja harian lepas, pengemudi ojek, atau buruh tani. Keberadaan sektor informal memang vital karena menjadi katup pengaman sosial yang mencegah lonjakan angka pengangguran terbuka. Namun, pekerjaan di sektor tersebut memiliki karakteristik yang rentan.
Pekerjaan informal umumnya tidak memberikan pendapatan yang stabil, tidak memiliki jenjang karier yang jelas, dan yang terpenting, tidak menyediakan jaring pengaman sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan (jaminan pensiun, jaminan hari tua) atau bahkan BPJS Kesehatan yang dibayar perusahaan. Kondisi tersebut menciptakan sebuah kelompok besar masyarakat yang disebut “rentan miskin”. Mereka mungkin berada sedikit di atas garis kemiskinan, tetapi satu guncangan kecil saja—seperti anggota keluarga yang sakit, kenaikan harga beras, atau kehilangan pekerjaan harian—dapat langsung menjerumuskan mereka kembali ke jurang kemiskinan.
Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), sering menyoroti masalah pertumbuhan yang tidak berkualitas tersebut.”Fokusnya jangan hanya pada penurunan angka kemiskinan, tapi juga pada kualitasnya. Banyak yang keluar dari kemiskinan tapi masuk ke kelas rentan, yang artinya mereka bisa kembali miskin dengan sangat mudah,” ujar Bhima dalam sebuah analisisnya yang dimuat di Republika.co.id.
3. Inflasi Kebutuhan Pokok yang Menggerus Daya Beli
Kenyataan pahit ketiga adalah musuh senyap bagi kaum miskin: inflasi, terutama inflasi pada bahan makanan (volatile food). Bagi masyarakat kelas menengah ke atas, kenaikan harga cabai atau telur mungkin tidak terlalu terasa. Namun, bagi keluarga yang 60-70% pengeluarannya habis hanya untuk makanan, kenaikan harga sekecil apa pun akan menggerus daya beli mereka secara signifikan.
Ironisnya, pertumbuhan ekonomi yang kuat terkadang justru bisa memicu kenaikan inflasi. Tanpa adanya kebijakan pengendalian harga pangan yang efektif, kenaikan pendapatan nominal yang mungkin diterima oleh para pekerja informal akan langsung hangus ditelan oleh naiknya harga kebutuhan pokok. Mereka seolah berlari di atas treadmill; terus bergerak namun tidak pernah maju dari posisi semula.
Pada akhirnya, paradoks antara pertumbuhan dan kemiskinan mengajarkan kita bahwa mengejar angka PDB yang tinggi saja tidaklah cukup. Arah kebijakan harus bergeser menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas—yang mampu menciptakan lapangan kerja layak, memperkuat jaring pengaman sosial, dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Sebab, keberhasilan sebuah bangsa sejatinya diukur bukan dari seberapa kaya segelintir warganya, melainkan dari seberapa berdaya warganya yang paling rentan.
Baca juga – Pentingnya Mendorong UMKM untuk Pereronomian Negara
