Sekitarbandung.com – Baru-baru ini, pemberitaan tentang 26.968 PPPK paruh waktu di Jawa Barat yang belum menerima gaji belakangan ini menjadi sorotan di media sosial.
Menanggapi hal tersebut, melalui unggahan akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71 pada Kamis (22/1/2026), Dedi menegaskan bahwa hal tersebut memang benar adanya.
Tetapi, alasan belum menerima gaji tersebut yaitu karena SK-nya terhitung dari tanggal 1 Januari 2026 dengan ketentuan dibayar setelah satu bulan bekerja. Pembayarannya akan dilaksanakan di awal bulan Februari 2026.
Oleh karena itu, Dedi menegaskan sekali lagi bahwa tidak dibayar bukan karena tidak ada uang di kas Pemprov Jawa Barat, karena di kas tersebut tersedia Rp 707 miliar.
Dengan nominal tersebut, bisa digunakan untuk membayar berbagai kebutuhan termasuk kontraktor yang sudah melaksanakan kerja di Pemprov Jawa Barat.
“Bukan tidak mampu dan tidak mau bayar. Tetapi ada aturan administratif untuk setiap rupiah dalam APBD Jawa Barat. Uang kita cukup. It’s simple. Izin…” Tulisnya dalam caption.
Kondisi ini juga menimbulkan beragam reaksi dari para PPPK paruh waktu, terutama karena sebagian dari mereka mengandalkan gaji tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.
Meski demikian, Pemprov Jawa Barat memastikan proses pembayaran tetap berjalan dan hak para PPPK tetap terpenuhi, sehingga para pegawai diminta bersabar menunggu jadwal pencairan yang telah ditetapkan.
Baca Juga: Tunaikan Nazar, Bapak Penjaga Sekolah Ini Lari Sejauh 51 Km Usai Dapat SK PPPK
