Sekitarbandung.com – Pada tahun 80-an, Singapura panik karena angka kelahiran turun drastis. Namun, pemerintah bukan hanya pusing soal jumlah, melainkan juga siapa yang lahir.
Lee Kuan Yew meyakini bahwa kecerdasan 80 persen dipengaruhi faktor keturunan. Ia khawatir jika warga berpendidikan tidak mempunyai anak, Singapura akan kekurangan orang pintar.
Muncullah “Graduate Mothers Scheme” pada tahun 1984. Negara mulai mencampuri urusan jodoh dan jumlah anak warganya hanya berdasarkan ijazah orang tuanya.
Ibu lulusan universitas diberikan “karpet merah”. Mulai dari prioritas masuk sekolah favorit untuk anaknya sampai insentif pajak besar, asalkan mau mempunyai banyak anak.
Sebaliknya, perempuan tanpa ijazah justru didorong berhenti mempunyai anak. Ada insentif uang 10.000 dolar Singapura jika mereka mau melakukan sterilisasi setelah anak kedua.
Kebijakan ini membuat heboh yang sangat luar biasa. Rakyat merasa pemerintah sudah keterlaluan karena masuk ke ranah yang sangat pribadi bagi setiap warganya.
Baca Juga: Presiden Paling Sempurna karena Punya Beberapa Skill dan Kemampuan yang Luar Biasa
Banyak perempuan lulusan universitas yang justru tersinggung. Mereka merasa dianggap sebagai “mesin pembiak” daripada sebagai manusia yang berdaulat.
Gelombang protes ini berujung pada turunnya suara partai pemerintah di pemilu tahun 1984. Hal itu menjadi peringatan yang sangat keras bahwa rakyat tidak setuju dengan cara seperti ini.
Hanya bertahan selama satu tahun, kebijakan ini akhirnya dihapus pada tahun 1985. Pemerintah sadar bahwa kebijakan ini sangat melukai banyak hati rakyat Singapura.
Walau gagal, hal ini menjadi pelajaran penting tentang etika “eugenika” modern dan batas kekuasaan negara dalam mengatur kehidupan privat warganya.
Menurutmu, apakah etis kalau negara ikut campur dalam menentukan siapa yang layak mempunyai banyak anak demi alasan kualitas SDM?
Baca Juga: Lebih Kaya dari Apple dan Google, VOC Bangkrut Total Akibat Keserakahan Pejabatnya Sendiri
