Sekitarbandung.com – Pemprov Jawa Barat kini tengah mengkaji penghapusan pajak kendaraan listrik dan menggantinya dengan sistem jalan provinsi berbayar berbasis digital.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa wacana tersebut muncul karena kendaraan listrik saat ini belum dikenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Menurutnya, kendaraan listrik tetap menggunakan jalan dan ikut menyebabkan kerusakan infrastruktur. Kendati demikian, Dedi menegaskan bahwa rencana itu masih sebatas kajian dan belum menjadi keputusan resmi Pemprov Jawa Barat.
“Namanya konsep, kan perlu dikaji, ini lagi dikaji. Pajak kendaraan bermotor untuk mobil listrik kan tidak diperbolehkan, mungkin ke depan diperbolehkan setelah situasi ekonomi global pulih,” ujarnya di Kantor DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, pada Senin (11/5/2026).
Dedi menyebutkan bahwa sistem jalan berbayar dianggap lebih adil dibandingkan pajak kendaraan seperti sekarang, karena tidak semua kendaraan sering menggunakan jalan provinsi.
“Tetapi, juga ada pemikiran kalau ingin berkeadilan, pajak kendaraan bermotor dihapus, diganti dengan jalan berbayar, siapa yang pakai jalan provinsi bayar. Itu kan lebih berkeadilan, dibanding dengan mobilnya dipunguti pajak, tetapi tidak pernah jalan,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Dedi mengatakan bahwa sistem pembayaran akan berbasis digital dan menggunakan teknologi modern yang telah digunakan di beberapa negara.
“Nanti kan ada sistemnya itu. Digital, tidak perlu lagi seperti tol ditempel begitu, ada. Bisa, nanti kan bisa. Ada teknologinya, sudah ada. Di negara-negara lain sudah ada,” pungkasnya.
Baca Juga: Orang Tua Jangan Sering Scroll Media Sosial di Depan Anak, Mengapa Begitu?
