Sekitarbandung.com – Swiss merupakan negara yang sangat kaya dan maju, tetapi warganya sendiri terkadang lupa siapa nama presiden mereka saat ini.
Berbeda dengan hampir semua negara di dunia, Swiss memilih untuk tidak menyerahkan nasib dan kekuasaan negara kepada satu orang saja.
Sebagai gantinya, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Dewan Federal. Isinya bukan satu orang, melainkan tujuh menteri yang memiliki kedudukan dan jabatan setara.
Ketujuh orang tersebut berbagi tugas dalam mengelola negara. Semua keputusan penting, mulai dari urusan ekonomi hingga militer, harus diambil secara kolektif melalui kesepakatan bersama.
Lalu, siapa yang menjadi presiden? Jabatan tersebut tetap ada, tetapi posisinya hanya digilir setiap satu tahun sekali di antara ketujuh anggota dewan tersebut.
Baca Juga: Biophilic Design, Cara Bandara di Singapura Mendesain Ruang agar Dekat dengan Alam
Dengan kata lain, jabatan presiden di Swiss murni bersifat simbolis. Tugasnya hanya menyambut tamu kenegaraan atau memimpin rapat. Mereka sama sekali tidak memiliki hak veto.
Sistem yang diwariskan sejak tahun 1848 ini sengaja dirancang sedemikian rupa. Tujuannya adalah mencegah munculnya satu tokoh dominan yang berpotensi berubah menjadi diktator.
Kekuasaan tertinggi di Swiss sebenarnya berada langsung di tangan rakyat melalui sistem Direct Democracy. Di sana, rakyat memiliki kontrol nyata melalui mekanisme referendum.
Jika warga tidak setuju dengan peraturan baru dari pemerintah, mereka cukup mengumpulkan 50 ribu tanda tangan. Undang-undang tersebut kemudian dapat dibatalkan melalui referendum nasional.
Efek dari sistem ini sangat luar biasa. Swiss memiliki stabilitas politik yang tinggi tanpa drama polarisasi kubu-kubuan setiap kali berlangsung pemilu presiden.
Baca Juga: 10 Hal Kehidupan di Swiss yang Jarang Ditemukan di Negara Lain
