sekitarbandungcom – Pemerintah Kota Bandung memperkuat komitmen integritas aparatur sipil negara melalui penandatanganan Pakta Integritas. Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi jajaran pemerintah daerah untuk menegaskan komitmen menjalankan tugas secara bertanggung jawab serta mencegah praktik yang dapat merugikan masyarakat dan negara.
Penandatanganan dilakukan pada Senin, 14 September 2026, bersamaan dengan Apel Mulai Bekerja di Plaza Balai Kota Bandung. Kegiatan tersebut diikuti pejabat pimpinan tinggi pratama dan para camat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Pakta Integritas ASN Bandung Jadi Komitmen Antikorupsi
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa Pakta Integritas ASN Bandung tidak semestinya berhenti sebagai dokumen administratif. Menurutnya, pakta tersebut harus menjadi komitmen moral yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Farhan mengajak ASN menjalankan kewenangan sesuai aturan dan menghindari tindakan yang berpotensi merugikan masyarakat maupun negara. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga objektivitas ketika menjalankan pelayanan publik dan mengambil keputusan pemerintahan.
Salah satu perhatian yang disampaikan adalah potensi konflik kepentingan. Farhan meminta aparatur menjaga diri dari kondisi yang dapat memengaruhi independensi dalam menjalankan tugas.
Komitmen tersebut juga mencakup sikap terhadap pemberian atau fasilitas yang dapat menimbulkan persepsi negatif. ASN didorong untuk tetap menjaga batas profesional dalam menjalankan kewenangan.
Farhan menekankan penggunaan anggaran secara bertanggung jawab. Pengelolaan sumber daya pemerintah harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, Pakta Integritas ASN Bandung ditempatkan sebagai bagian dari upaya membangun budaya kerja yang mengedepankan kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
Baca juga:Suahasil Gantikan Purbaya sebagai Menkeu, Prabowo Lakukan Reshuffle 2026
Pakta Integritas ASN Bandung Diperluas ke Perangkat Daerah
Inspektur Daerah Kota Bandung Dharmawan menjelaskan penandatanganan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi. Penguatan integritas dilakukan melalui sejumlah instrumen pengawasan dan pembinaan di lingkungan pemerintah daerah.
Langkah tersebut berkaitan dengan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP, pembangunan Zona Integritas, pengendalian gratifikasi, serta reformasi birokrasi. Berbagai instrumen tersebut digunakan untuk memperkuat pengawasan sekaligus membangun lingkungan kerja yang lebih berintegritas.
Menurut Dharmawan, pelaksanaan Pakta Integritas tidak hanya ditujukan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama dan camat. Seluruh perangkat daerah nantinya akan melaksanakan penandatanganan serupa di lingkungan kerja masing-masing.
Perluasan tersebut diharapkan membuat komitmen integritas tidak berhenti pada pejabat tertentu. Setiap aparatur memiliki tanggung jawab untuk menjaga tata kelola pemerintahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai aturan.
Penandatanganan pakta juga menjadi pengingat bahwa pencegahan korupsi membutuhkan komitmen bersama. Pengawasan internal perlu berjalan bersamaan dengan kepatuhan aparatur terhadap ketentuan dan etika pemerintahan.
Baca juga:Penataan Trotoar Pasteur Dimulai, 1.600 Meter Ditargetkan Selesai 30 Desember 2026
Farhan Minta ASN Jaga Kepercayaan Publik
Dalam pelaksanaan tugas, ASN memiliki kewenangan yang berkaitan dengan pelayanan, pengelolaan anggaran, serta pengambilan keputusan. Karena itu, integritas menjadi salah satu unsur penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Farhan meminta aparatur tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Setiap keputusan perlu dibuat secara objektif dengan mengutamakan kepentingan publik.
Pakta Integritas ASN Bandung juga menjadi sarana untuk memperjelas tanggung jawab moral setiap pejabat dan aparatur. Dokumen tersebut diharapkan diterjemahkan ke dalam perilaku kerja, bukan hanya ditandatangani sebagai formalitas.
Pemerintah Kota Bandung kemudian dapat memantau penerapan komitmen tersebut melalui mekanisme pengawasan yang tersedia. Pengendalian gratifikasi, SPIP, dan Zona Integritas menjadi bagian dari instrumen yang mendukung penguatan tata kelola.
Komitmen antikorupsi juga membutuhkan konsistensi. Pencegahan tidak hanya dilakukan setelah muncul persoalan, tetapi melalui pengawasan dan kepatuhan sejak proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga penggunaan anggaran.
Dengan adanya penandatanganan tersebut, Pemerintah Kota Bandung menegaskan kembali pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Farhan berharap ASN mampu menjalankan kewenangan dengan penuh tanggung jawab dan menjauhkan diri dari konflik kepentingan.
Pada akhirnya, Pakta Integritas ASN Bandung menjadi salah satu langkah untuk membangun birokrasi yang lebih transparan, objektif, dan akuntabel. Keberhasilannya akan sangat bergantung pada penerapan komitmen dalam pekerjaan sehari-hari dan konsistensi pengawasan di setiap perangkat daerah.
Masyarakat juga memiliki kepentingan terhadap terciptanya pemerintahan yang bersih. Karena itu, pelaksanaan komitmen integritas perlu terus dikawal agar prinsip pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pencegahan korupsi membutuhkan lebih dari sekadar penandatanganan dokumen. Diperlukan perilaku yang konsisten, pengawasan berkelanjutan, serta keberanian aparatur menolak setiap bentuk tindakan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
Sumber:nuansarealitanews.com
