sekitarbandungcom – Sebanyak 7.893 anak di Kota Bandung tercatat masuk kategori Anak Tidak Sekolah (ATS), dengan persoalan ekonomi menjadi faktor dominan yang menghambat akses pendidikan.
Kondisi ini menjadi perhatian DPRD Kota Bandung karena penanganannya tidak cukup hanya melalui kebijakan pendidikan, tetapi membutuhkan dukungan sosial dan penguatan ekonomi keluarga.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, Iman Lestaryono, menyoroti besarnya jumlah anak yang belum mengakses pendidikan tersebut.
Hampir 80 persen persoalan ATS disebut berkaitan dengan kondisi ekonomi.
Karena itu, pemerintah daerah didorong menyusun langkah terpadu agar anak-anak dari keluarga rentan tetap memiliki kesempatan memperoleh pendidikan.
Anak Tidak Sekolah di Bandung Capai 7.893 Orang
Data Dinas Pendidikan Kota Bandung menunjukkan jumlah ATS yang telah diverifikasi dan dinyatakan valid mencapai 7.893 anak.
Angka tersebut merupakan hasil pemutakhiran dari data awal Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) yang mencatat hampir 17.000 anak.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saeful Gufron, menjelaskan proses verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi di lapangan.
Dalam pemutakhiran itu, sebanyak 1.523 anak diketahui bukan warga Kota Bandung sehingga dikeluarkan dari daftar.
Pembersihan data juga dilakukan terhadap anak yang telah meninggal dunia, berpindah domisili, atau sudah mengikuti pendidikan di pesantren.
Dengan demikian, angka 7.893 merupakan jumlah yang telah melalui pemeriksaan, bukan sekadar angka awal dari pendataan administratif.
Istilah Anak Tidak Sekolah memiliki cakupan lebih luas daripada anak putus sekolah.
Kategori ini dapat mencakup anak yang belum pernah mengenyam pendidikan, berhenti sebelum menyelesaikan jenjang, maupun telah lulus tetapi tidak melanjutkan ke tingkat berikutnya.
Klasifikasi tersebut penting agar kebijakan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok.
Anak yang belum pernah bersekolah membutuhkan pendekatan berbeda dari anak yang pernah belajar tetapi berhenti karena biaya, pekerjaan, atau persoalan keluarga.
Baca juga: Jabar Merawat, Solusi Baru Warga Laporkan Kendala Berobat di 86 Rumah Sakit
Faktor Ekonomi Jadi Sorotan DPRD
Faktor ekonomi disebut menjadi penyebab paling besar dalam persoalan ATS di Kota Bandung, dengan proporsi sekitar 80 persen.
Selain keterbatasan biaya, terdapat pula persoalan dukungan orang tua dan kondisi anak yang harus bekerja sehingga pendidikan tidak menjadi prioritas.
DPRD menilai persoalan tersebut perlu ditangani lintas organisasi perangkat daerah.
Dinas Pendidikan tidak dapat bekerja sendiri karena akar masalahnya juga berkaitan dengan kondisi sosial dan kemampuan ekonomi rumah tangga.
Iman Lestaryono mendorong keterlibatan Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, serta perangkat daerah yang membidangi usaha mikro, kecil, dan menengah.
Kolaborasi itu diharapkan dapat membantu keluarga menghadapi tekanan ekonomi sekaligus membuka peluang agar anak kembali memperoleh akses pendidikan.
DPRD menyoroti pentingnya fungsi penganggaran untuk mendukung program penanganan ATS.
Dukungan anggaran perlu diarahkan pada langkah yang sesuai kebutuhan, termasuk pendampingan keluarga dan penyediaan jalur pendidikan yang dapat dijangkau anak.
Baca juga: Hari Pahlawan Bandung 2026, Farhan Ajak Warga Lanjutkan Perjuangan Lewat Karya Nyata
SKB dan PKBM Jadi Alternatif Pendidikan
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menjadi pilihan yang didorong untuk memperluas akses pendidikan.
Kedua jalur tersebut dapat mendukung pendidikan nonformal dan memberi kesempatan bagi warga belajar yang tidak mengikuti sekolah formal.
Program kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C juga dapat menjadi jalur bagi anak atau warga yang ingin melanjutkan pendidikan sesuai jenjangnya.
Dinas Pendidikan menyebut sekitar 1.200 orang telah lulus melalui program pendidikan kesetaraan tersebut pada tahun sebelumnya.
Pemerintah Kota Bandung turut mempertimbangkan dukungan melalui Sekolah Rakyat serta pemberdayaan sekolah swasta dengan bantuan operasional daerah.
Langkah-langkah itu menjadi bagian dari upaya memperluas pilihan layanan pendidikan, meskipun pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kebijakan dan kemampuan anggaran.
Pemkot Bandung menargetkan penanganan seluruh ATS pada 2028.
Target tersebut menjadi arah kerja pemerintah, sementara DPRD menyatakan akan mengoptimalkan fungsi pengawasan dan penganggaran agar penanganan berjalan.
Penuntasan Anak Tidak Sekolah di Bandung membutuhkan data yang diperbarui, pendampingan keluarga, dan pilihan pendidikan yang sesuai dengan keadaan anak.
Keberhasilan program tidak hanya diukur dari berkurangnya angka ATS, tetapi juga dari terbukanya kesempatan belajar yang berkelanjutan bagi setiap anak.
Sumber: bandungraya.inews.id
