sekitarbandungcom – Fatwa MUI Vape Haram 2026 menjadi perhatian setelah Majelis Ulama Indonesia menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram.
Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026.
Keputusan ini tidak hanya mengatur orang yang menggunakan vape.
MUI juga menetapkan hukum haram terhadap kegiatan memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik.
Ketentuan tersebut memperluas perhatian terhadap seluruh rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan produk vape.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH. Asrorun Ni’am Sholeh, menjelaskan bahwa pertimbangan penetapan fatwa berkaitan dengan bahaya kesehatan, kerusakan lingkungan, serta potensi penyalahgunaan perangkat untuk narkotika dan zat adiktif lainnya.
Fatwa tersebut menjadi pedoman keagamaan bagi umat Islam dalam menyikapi penggunaan rokok elektrik.
Masyarakat perlu memahami isi ketetapan secara utuh agar tidak mencampuradukkan keputusan keagamaan dengan aturan hukum pidana atau kebijakan pemerintah.
Fatwa MUI Vape Haram Berdasarkan Risiko Kesehatan dan Lingkungan
Dalam ketentuan umumnya, MUI mendefinisikan rokok elektrik sebagai perangkat yang menggunakan baterai atau sumber daya lain untuk memanaskan zat tertentu.
Bahan yang dipanaskan dapat mengandung nikotin, gliserin, dan penambah rasa hingga menghasilkan aerosol yang kemudian dihirup pengguna.
Fatwa juga menjelaskan nikotin sebagai senyawa alkaloid yang dapat berasal dari tanaman tembakau maupun proses sintesis.
Zat ini memengaruhi sistem saraf, memiliki sifat adiktif, dan dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan.
Pertimbangan tersebut menjadi bagian dari alasan MUI menetapkan penggunaan vape sebagai sesuatu yang haram.
Selain risiko kesehatan, kerusakan lingkungan turut disebut sebagai pertimbangan dalam ketentuan hukum tersebut.
Konteks kesehatan juga menjadi perhatian lembaga kesehatan.
Kementerian Kesehatan pada 20 Juli 2026 menyampaikan bahwa rokok elektrik tidak dapat dianggap sebagai alternatif yang lebih aman dibandingkan rokok konvensional.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menjelaskan bahwa nikotin sangat adiktif dan aerosol rokok elektrik dapat mengandung zat yang berpotensi membahayakan pengguna maupun orang di sekitarnya.
Informasi kesehatan itu memberikan konteks mengenai risiko rokok elektrik.
Namun, dasar penetapan hukum keagamaan tetap merujuk pada pertimbangan dan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026.
Baca juga: Ayah Bisa Nikmati Bandros Gratis di Bandung 12 November 2026, Ini Ketentuannya
Fatwa MUI Vape Haram Juga Mengatur Produksi dan Perdagangan
Selain penggunaan, fatwa tersebut menyatakan penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagai perbuatan haram.
Ketentuan ini berkaitan dengan kekhawatiran bahwa perangkat rokok elektrik dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan zat terlarang.
MUI menggunakan prinsip sadd al-dzari’ah dalam pertimbangannya.
Prinsip tersebut merupakan upaya mencegah jalan atau sarana yang dapat mengantarkan seseorang pada kemudaratan.
Dalam konteks ini, pencegahan diarahkan pada potensi penyalahgunaan vape untuk peredaran maupun konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Ketentuan berikutnya mencakup kegiatan memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik.
Dengan demikian, ruang lingkup fatwa tidak berhenti pada perilaku konsumen, tetapi juga menyentuh aktivitas usaha yang berkaitan dengan produk tersebut.
Penjelasan Ketua MUI Bidang Fatwa menegaskan bahwa keputusan ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari risiko yang menjadi perhatian dalam pembahasan fatwa.
Keputusan tersebut ditandatangani pada 6 November 2026 oleh Ketua MUI Bidang Fatwa bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa.
Masyarakat dapat membaca dokumen dan penjelasan resmi MUI untuk memahami rumusan ketentuan secara lengkap.
Fatwa ini perlu dipahami sesuai ruang lingkupnya sebagai keputusan keagamaan.
Penetapan hukum haram oleh MUI tidak dengan sendirinya berarti terdapat sanksi pidana baru atau larangan pemerintah yang otomatis berlaku.
Dengan adanya ketetapan tersebut, MUI mengingatkan umat Islam agar memperhatikan risiko penggunaan rokok elektrik serta menghindari aktivitas yang dinyatakan haram.
Pemahaman terhadap definisi, alasan, dan ruang lingkup fatwa menjadi penting agar informasi yang beredar tetap akurat dan tidak menimbulkan kesimpulan berlebihan.
Karena itu, pelaku usaha dan konsumen perlu mencermati isi fatwa secara langsung, termasuk definisi produk dan ketentuan yang ditetapkan.
Rujukan utama tetap dokumen MUI, bukan potongan informasi yang beredar tanpa konteks yang lengkap.
Baca juga: Persib Hadapi Banyak Pertandingan, Ragnar Oratmangoen Tetap Antusias ke Timnas
Sumber: sekitarbandungcom
