sekitarbandungcom – Pemkot Bandung meraih peringkat pertama nasional kategori pemerintah kota dalam ajang Anindhita Wistara Data 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia.
Penghargaan ini menjadi pengakuan atas penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Penghargaan tersebut diterima Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, didampingi Kepala BPS Kota Bandung, Nevi Hendri.
Penyerahan berlangsung di Gedung BPS RI, Jakarta, pada Rabu, 11 November 2026.
Posisi berikutnya pada kategori pemerintah kota ditempati Kota Surakarta dan Kota Tanjungpinang.
Hasil tersebut menempatkan Bandung pada urutan teratas dalam kelompok pemerintah kota, bukan seluruh kategori.
Penghargaan Anindhita Wistara Data 2026 diberikan berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).
Evaluasi ini mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah, termasuk tata kelola, kualitas data, dan proses pengelolaannya.
Pemkot Bandung Raih Peringkat 1 Nasional melalui Penguatan Tata Kelola Data
Capaian Pemkot Bandung berkaitan dengan upaya membangun tata kelola statistik yang terstruktur.
Sejumlah langkah yang menjadi perhatian meliputi penerapan pedoman baku dalam pengelolaan statistik, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi antarperangkat daerah melalui Forum Satu Data.
Selain itu, tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan peningkatan kualitas pemeriksaan data turut menjadi bagian dari upaya perbaikan.
Langkah tersebut diperlukan agar data yang dihasilkan perangkat daerah dapat dikelola secara konsisten, memiliki standar, dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Forum Satu Data menjadi ruang koordinasi untuk menyelaraskan kebutuhan, definisi, serta pengelolaan data antarinstansi.
Melalui koordinasi tersebut, perangkat daerah diharapkan mengembangkan informasi yang dapat dipertukarkan dan dipertanggungjawabkan.
Penilaian EPSS mencakup lima domain: penerapan prinsip Satu Data Indonesia, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan, serta statistik nasional yang berkelanjutan.
Aspek-aspek itu digunakan untuk melihat proses statistik secara menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan data.
Secara keseluruhan, penilaian menggunakan 19 aspek dan 38 indikator.
Kerangka tersebut memberi ukuran bagi evaluator untuk menilai kematangan penyelenggaraan statistik sektoral secara lebih terarah.
Karena itu, penghargaan tidak hanya berkaitan dengan jumlah data yang tersedia, tetapi juga proses dan kualitas pengelolaannya.
Baca juga: Tragedi Kolam Renang Tirtamulya, 2 Siswa SD Cimahi Meninggal Usai Tenggelam
Pemkot Bandung Raih Peringkat 1 Nasional dalam Evaluasi Berskala Luas
Pelaksanaan EPSS 2026 memiliki cakupan nasional. Evaluasi melibatkan 91 kementerian dan lembaga, 38 pemerintah provinsi, serta 514 pemerintah kabupaten dan kota.
Dari kelompok pemerintah kabupaten/kota, sebanyak 507 daerah tercatat berpartisipasi atau sekitar 98,63 persen dari total 514 daerah.
Cakupan tersebut menunjukkan bahwa penilaian berlangsung dalam skala luas dan melibatkan sebagian besar pemerintah daerah.
Dalam kategori pemerintah kota, Kota Bandung berada di posisi pertama, disusul Kota Surakarta dan Kota Tanjungpinang.
Urutan ini perlu dibaca sesuai kategori penilaian yang ditetapkan BPS.
Hasil EPSS juga menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral.
Indeks tersebut menjadi salah satu indikator prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Penguatan statistik sektoral memiliki arti penting bagi pemerintah daerah.
Data yang berkualitas dapat membantu perangkat daerah mengenali kondisi masyarakat, memetakan kebutuhan, serta menyusun program berdasarkan informasi yang terukur.
Data yang konsisten juga mendukung pemantauan pelaksanaan program dan evaluasi kebijakan.
Meski demikian, penghargaan ini tidak berarti pekerjaan pengelolaan data telah selesai.
Pemerintah daerah tetap perlu menjaga kualitas, memperbarui informasi, memperkuat koordinasi, dan memastikan data dapat dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan sesuai ketentuan.
Keberlanjutan proses tersebut menjadi bagian penting dari tata kelola statistik.
Raihan Anindhita Wistara Data 2026 menjadi capaian bagi Pemkot Bandung sekaligus dorongan untuk mempertahankan mutu penyelenggaraan statistik sektoral.
Konsistensi dalam menerapkan standar, memperbaiki proses, dan meningkatkan kapasitas aparatur akan menentukan manfaat data bagi perencanaan pembangunan.
Baca juga: Fatwa MUI Vape Haram 2026, Penggunaan hingga Jual Beli Rokok Elektrik Dilarang
Sumber: bandung.go.id
