sekitarbandungcom – Gibran mundur dari Wapres dan keputusan itu memicu proses pengisian jabatan secara konstitusional.
Publik menyoroti alasan, hak pensiun, fasilitas, dan mekanisme penggantinya.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menerima surat pengunduran diri Gibran pada Kamis, 12 November 2026.
Dalam surat itu, Gibran menyatakan berhenti atas permintaan sendiri.
Keputusan itu, tulisnya, diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan Gibran tidak menyampaikan alasan khusus ketika menyerahkan surat.
Karena itu, surat itu tidak menguraikan latar belakang keputusan secara spesifik.
Presiden Prabowo Subianto memberikan keterangan tersendiri.
Ia mengaitkan keputusan Gibran dengan putusan hukum yang menunjukkan ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan berdasarkan sistem konstitusional.
Penjelasan Presiden perlu dibedakan dari isi surat pengunduran diri.
Gibran Mundur dari Wapres, Bagaimana Hak Pensiun dan Fasilitasnya?
Hak mantan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.
Pasal 6 menyebut Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Pensiun dihitung dari gaji pokok, bukan seluruh penghasilan saat menjabat.
Pasal 7 dan Pasal 8 mengatur hak administratif lain, antara lain tunjangan sesuai ketentuan pensiun pegawai negeri, biaya rumah tangga untuk air, listrik, dan telepon, serta biaya perawatan kesehatan bagi mantan pejabat dan keluarganya.
Mantan Presiden dan Wakil Presiden juga mendapat rumah kediaman layak beserta perlengkapannya serta kendaraan milik negara dengan pengemudi.
Berdasarkan Pasal 9, pembayaran pensiun dan tunjangan dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Syarat berhenti dengan hormat perlu diperhatikan.
Informasi yang tersedia belum menjelaskan status hukum akhir pemberhentian Gibran.
Karena itu, hak pensiun dan fasilitas itu tidak dapat dinyatakan otomatis diterima sebelum statusnya dipastikan.
Baca juga: Klinik Hewan Bandung Layani 5.200 Ekor, Target Tembus 7.500 hingga Akhir 2026
Gibran Mundur dari Wapres, Begini Mekanisme Pemilihan Pengganti
Pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Konstitusi mengatur MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon usulan Presiden.
MPR menindaklanjuti kekosongan jabatan dan menyampaikan permintaan kepada Presiden.
Presiden kemudian mengajukan dua nama calon beserta dokumen persyaratannya.
Ketentuan lebih terperinci mengenai pencalonan dan pemilihan tercantum dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Dalam sidang paripurna, MPR memilih satu dari dua calon.
Calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden. Jika perolehan suara sama, pemungutan suara diulang satu kali.
Apabila hasilnya tetap imbang, Presiden memilih salah satu calon.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan Presiden memiliki waktu 14 hari setelah surat permintaan MPR diterbitkan untuk mengajukan dua nama.
Sementara itu, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari sejak kekosongan jabatan untuk menyelenggarakan pemilihan.
Baca juga: Polisi Ungkap Jaringan Curanmor Bandung, Beragam Cara Pelaku Gasak Motor Warga
Rapat MPR dan Nama Pengganti Gibran
Hingga Jumat, 13 November 2026 pukul 09.20 WIB, MPR dijadwalkan menggelar rapat gabungan pukul 14.00 WIB.
Agendanya meliputi penentuan jadwal sidang paripurna, permintaan dua calon kepada Presiden, pembentukan tim verifikasi berkas, serta tim ad hoc untuk menyiapkan rancangan ketetapan MPR.
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto menyampaikan target sidang paripurna pada 23 November hingga 4 Desember 2026.
Rentang itu masih berupa target yang disampaikan kepada publik, bukan keputusan final MPR.
Sampai informasi dihimpun, Presiden belum mengumumkan dua calon untuk mengisi jabatan Wakil Presiden.
Nama yang beredar di ruang publik belum dapat disebut calon resmi karena pengajuan berada dalam kewenangan Presiden dan harus melalui tahapan konstitusional.
Dengan demikian, proses penggantian Gibran masih menunggu tindak lanjut MPR dan pengajuan dua nama dari Presiden.
Publik perlu mengikuti keputusan lembaga terkait, terutama jadwal sidang paripurna dan hasil pemilihan, agar informasi mengenai pengganti Wakil Presiden tidak bercampur spekulasi.
Proses harus mengikuti aturan perundang-undangan dan keputusan lembaga berwenang, bukan spekulasi nama semata.
Sumber: mpr.go.id
