sekitarbandungcom – Dugaan korupsi proyek gedung Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung menjadi perhatian setelah penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengungkap nilai kontrak pekerjaan mencapai Rp52,48 miliar dan potensi kerugian keuangan negara sekitar Rp25,98 miliar.
Perkara ini berkaitan dengan pembangunan fasilitas Convention and Exhibition Center di lingkungan kampus UPI pada tahun anggaran 2024.
Penanganan perkara tersebut memasuki tahap lanjutan setelah penyidik menetapkan dan menahan tersangka baru.
Proses hukum masih berjalan, sehingga seluruh dugaan penyimpangan harus diuji melalui mekanisme peradilan.
Para tersangka tetap memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Korupsi Proyek Gedung UPI Berawal dari Pekerjaan CWP-03
Proyek yang menjadi objek penyidikan adalah pekerjaan Civil Work for Convention and Exhibition Center atau CWP-03 di UPI Bandung. Pekerjaan tersebut memiliki nilai kontrak awal sekitar Rp47,16 miliar.
Nilainya kemudian berubah menjadi Rp52,484 miliar setelah dilakukan adendum atau perubahan kontrak.
Berdasarkan keterangan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi mencatat dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp25.982.542.357,20.
Nilai tersebut setara sekitar Rp25,98 miliar dan menjadi salah satu dasar penting dalam pengusutan perkara.
Penyidik juga mengungkap ketidaksesuaian antara penyelesaian pekerjaan dan pembayaran kepada penyedia jasa.
Progres fisik proyek tercatat mencapai 75,34 persen, sedangkan pembayaran telah dilakukan sebesar 100 persen dari nilai kontrak.
Kondisi tersebut menjadi bagian dari materi penyidikan untuk menelusuri pelaksanaan kontrak, proses pembayaran, serta pihak yang bertanggung jawab.
Angka kerugian negara merujuk pada hasil audit, bukan berarti seluruh nilai kontrak proyek dinyatakan sebagai kerugian.
Dua Tersangka dalam Penyidikan Korupsi Proyek Gedung UPI
Dalam perkembangan penanganan perkara, penyidik menetapkan DWR, Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta, sebagai tersangka.
Penyidik kemudian menetapkan BK yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK sebagai tersangka baru.
BK ditahan pada 13 November 2026 untuk masa penahanan selama 20 hari. Penahanan tersebut dilakukan dalam rangka kepentingan penyidikan.
Langkah itu tidak menghapus asas praduga tidak bersalah yang berlaku bagi setiap orang dalam proses hukum.
Kejati Jabar turut mengungkap dugaan penggunaan dokumen jaminan bank yang tidak sah atau palsu oleh pihak kontraktor.
Dugaan tersebut menjadi salah satu aspek yang didalami penyidik untuk mengurai proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan.
Informasi mengenai sumber pembiayaan juga menjadi bagian dari konteks proyek. Pekerjaan tersebut didanai melalui dukungan Asian Development Bank (ADB).
Karena itu, pemeriksaan dokumen kontrak, pencairan pembayaran, dan pelaksanaan pekerjaan menjadi penting untuk memastikan penggunaan dana sesuai ketentuan.
Penyidik perlu mencocokkan dokumen pengadaan dengan kondisi pekerjaan di lapangan, termasuk bukti pencairan dan kelengkapan jaminan.
Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk menyusun hubungan antara keputusan para pihak, pelaksanaan kontrak, dan angka kerugian yang tercantum dalam hasil audit dan diuji melalui proses hukum yang terbuka.
Baca juga: Mau Liburan ke Lembang Park & Zoo saat Musim Hujan? Simak 5 Persiapannya
UPI Hormati Proses Hukum dan Siap Bekerja Sama
Pihak Universitas Pendidikan Indonesia menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Rektor UPI, Didi Sukyadi, menyampaikan bahwa kampus bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tersebut.
Sikap itu penting untuk memastikan proses penyidikan dapat berjalan dengan dukungan informasi dan dokumen yang diperlukan.
Keterangan dari pihak kampus juga menjadi bagian dari pemberitaan yang berimbang, di tengah pengusutan dugaan penyimpangan proyek.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan dalam pembangunan fasilitas pendidikan, terutama pada proyek dengan nilai kontrak besar dan melibatkan pembiayaan dari lembaga internasional.
Pengendalian administrasi, verifikasi jaminan, pengawasan progres fisik, serta pemeriksaan pembayaran perlu berjalan sesuai aturan.
Publik kini menunggu proses hukum yang transparan untuk menjelaskan rangkaian pelaksanaan proyek CWP-03, pihak-pihak yang bertanggung jawab, dan dasar penghitungan kerugian negara.
Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan, sedangkan pembuktian unsur pidana menjadi kewenangan pengadilan.
Kejati Jawa Barat masih menangani perkara ini sesuai tahapan hukum.
Perkembangan selanjutnya diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai dugaan penyimpangan pembangunan gedung UPI serta memastikan pertanggungjawaban dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan.
Sumber: bandung.kompas.com
