sekitarbandungcom – Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi meluncurkan fitur Angkut ODGJ di aplikasi Sapawarga pada Jumat, 13 November 2026.
Layanan digital ini dirancang untuk mengintegrasikan penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), mulai dari pelaporan masyarakat, penjemputan, pengiriman ke rumah sakit rujukan, hingga pemantauan setelah pasien diperbolehkan pulang.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, sistem tersebut dibangun agar pasien tidak lagi berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain tanpa kepastian layanan.
Melalui pencatatan digital, instansi terkait dapat mengetahui perkembangan penanganan sekaligus memastikan tanggung jawab setiap pihak berjalan.
Fitur Angkut ODGJ dapat diakses melalui aplikasi Sapawarga maupun laman angkutodgj.jabarprov.go.id. Pemerintah provinsi melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, rumah sakit jiwa, serta pemerintah kabupaten dan kota dalam pelaksanaannya.
Angkut ODGJ Integrasikan Penanganan Pasien
Sebelum fitur ini diluncurkan, penanganan ODGJ di sejumlah wilayah masih menghadapi persoalan pemindahan pasien antardaerah.
Dalam penjelasannya, Dedi menggambarkan adanya pasien yang dikirim dari satu kabupaten atau kota ke wilayah lain, bahkan kembali ke daerah asal, tanpa memperoleh kepastian penanganan medis.
Melalui Angkut ODGJ, proses penjemputan, pengangkutan, dan pengiriman pasien menuju rumah sakit rujukan akan dipantau secara digital.
Data pasien, rute perjalanan, serta status penanganan dapat diketahui oleh instansi yang memiliki kewenangan.
Sistem tersebut juga ditujukan untuk mencegah pasien terlantar selama perjalanan atau mengalami penolakan ketika tiba di fasilitas kesehatan.
Dengan pembagian tugas yang tercatat, koordinasi antarlembaga diharapkan berjalan lebih terarah.
Dedi menegaskan, penanganan ODGJ tidak hanya berkaitan dengan layanan kesehatan, tetapi juga menyangkut aspek kemanusiaan dan martabat pasien.
Ia mengimbau masyarakat tidak melakukan tindakan sendiri atau main hakim sendiri ketika menemukan orang dengan gangguan jiwa di lingkungan sekitar.
Baca juga: Popolah dan Botram Bandung 2026, 3.000 Pelaku Budaya Hidupkan Tradisi Lokal
Mekanisme Pelaporan dan Pemeriksaan Lapangan
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Adi Komar menjelaskan, masyarakat yang menyampaikan laporan melalui fitur Angkut ODGJ wajib menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor ponsel.
Persyaratan tersebut digunakan dalam proses pencatatan dan verifikasi laporan.
Setelah laporan diterima, Dinas Sosial Jawa Barat melakukan verifikasi serta validasi.
Apabila laporan dinyatakan valid, petugas fasilitas kesehatan tingkat pertama akan melakukan kunjungan lapangan untuk memeriksa kondisi dan menentukan kebutuhan penanganan pasien.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, pasien dapat diarahkan untuk memperoleh perawatan di Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat atau rumah sakit lain yang sesuai.
Dokter kemudian memberikan penanganan lanjutan sampai pasien diperbolehkan pulang.
Masyarakat juga dapat memantau perkembangan laporan melalui nomor tiket atau NIK pada aplikasi Sapawarga.
Mekanisme ini memungkinkan pelapor mengetahui tindak lanjut tanpa harus menanyakan status kepada banyak instansi secara terpisah.
Baca juga: Korupsi Proyek Gedung UPI Rp52,48 Miliar, Kerugian Negara Tembus Rp25,98 Miliar
Pemantauan Berlanjut Setelah Pasien Pulang
Penanganan melalui Angkut ODGJ tidak berhenti ketika pasien selesai menjalani perawatan di rumah sakit.
Setelah diperbolehkan pulang, Dinas Kesehatan Jawa Barat bersama puskesmas tetap melakukan pemantauan untuk mendukung kesinambungan layanan.
Pemantauan pascaperawatan menjadi bagian dari rangkaian penanganan agar kondisi pasien tetap diperhatikan setelah kembali dari rumah sakit.
Keterlibatan puskesmas juga mendukung koordinasi layanan kesehatan di lingkungan tempat pasien tinggal.
Dedi menyatakan Pemprov Jabar berkomitmen membantu pembiayaan pengobatan hingga tuntas.
Bantuan tersebut juga mencakup kebutuhan obat apabila keluarga menghadapi kesulitan biaya. Setelah dinyatakan sehat, pasien direncanakan kembali kepada keluarganya.
Pemerintah provinsi turut menggandeng dinas sosial, dinas kesehatan, rumah sakit jiwa, serta pemerintah kabupaten dan kota.
Data yang terkumpul melalui sistem akan menjadi bahan perencanaan kebutuhan obat, tempat perawatan, dan program rehabilitasi sosial.
Peluncuran fitur Angkut ODGJ di Sapawarga menjadi upaya Pemprov Jabar membangun alur layanan yang terpantau dari awal hingga setelah perawatan.
Pemerintah berharap koordinasi digital membuat laporan ditindaklanjuti oleh instansi sesuai kewenangannya, sekaligus mengurangi risiko pasien terlantar akibat ketidakjelasan tanggung jawab.
Keberadaan sistem ini diharapkan memperjelas koordinasi, mempercepat tindak lanjut laporan, dan menjaga agar pasien memperoleh layanan secara berkelanjutan.
Sumber: sekitarbandungcom
