BRT Bandung Raya Dapat Subsidi Rp3 Miliar dari Pemkot Cimahi, Ini Rincian Penggunaannya

sekitarbandungcom – Pemerintah Kota Cimahi menyiapkan anggaran sekitar Rp3 miliar untuk mendukung operasional Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya. Dukungan tersebut menjadi bagian dari pembiayaan

nathanael gihon

sekitarbandungcom – Pemerintah Kota Cimahi menyiapkan anggaran sekitar Rp3 miliar untuk mendukung operasional Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya.

Dukungan tersebut menjadi bagian dari pembiayaan bersama antarpemerintah daerah agar layanan transportasi massal di kawasan Cekungan Bandung dapat berjalan berkelanjutan.

Anggaran itu disiapkan melalui skema Public Service Obligation (PSO).

Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Endang, menjelaskan dana tersebut diarahkan untuk membantu kebutuhan operasional, bukan untuk membiayai pembangunan halte.

Rencana ini juga tidak berdiri sendiri karena pemerintah daerah lain yang dilintasi layanan BRT ikut mengambil bagian dalam pembiayaan.

BRT Bandung Raya dikembangkan sebagai pilihan angkutan umum bagi masyarakat di wilayah perkotaan yang saling terhubung.

Kehadiran layanan ini diharapkan mendukung mobilitas warga sekaligus memperkuat penggunaan transportasi publik di kawasan Bandung Raya.

BRT Bandung Raya dan Rincian Subsidi Rp3 Miliar

Endang menyebut terdapat empat kelompok kebutuhan yang menjadi sasaran dukungan operasional dari Pemkot Cimahi.

Pertama, subsidi tarif penumpang agar layanan dapat diakses masyarakat. Kedua, pembayaran gaji pengemudi yang menjalankan operasional bus.

Kebutuhan ketiga adalah pengadaan bahan bakar untuk mendukung perjalanan armada.

Sementara itu, kelompok keempat mencakup biaya operasional lain yang diperlukan agar layanan berjalan.

Keempat komponen tersebut merupakan bagian dari kebutuhan rutin operasional BRT Bandung Raya.

Skema PSO memungkinkan pemerintah daerah berbagi pembiayaan sesuai dukungan yang disiapkan masing-masing.

Dengan demikian, anggaran sekitar Rp3 miliar dari Cimahi perlu dipahami sebagai kontribusi pemerintah kota, bukan keseluruhan biaya operasional BRT untuk seluruh kawasan.

Pemisahan antara biaya operasional dan pembangunan infrastruktur juga penting.

Dana yang disiapkan Cimahi ditujukan untuk mendukung layanan, seperti tarif, pengemudi, bahan bakar, serta kebutuhan armada lainnya.

Pembangunan fasilitas fisik berada dalam tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.

Baca juga: SIM Keliling Polrestabes Bandung 16 November 2026, Cek 2 Lokasi dan Syarat Perpanjangan

BRT Bandung Raya Direncanakan Memiliki 26 Titik Pemberhentian

Selain menyiapkan dukungan operasional, Cimahi merencanakan 26 titik pemberhentian BRT di wilayahnya.

Sebarannya terdiri atas 12 titik pada ruas jalan kota, dua titik di jalan provinsi, dan 12 titik di jalan nasional.

Namun, 26 titik tersebut tidak seluruhnya berupa halte permanen atau bangunan fisik.

Sebagian lokasi direncanakan menggunakan totem atau rambu sebagai penanda tempat penumpang naik dan turun.

Karena itu, jumlah titik pemberhentian tidak dapat disamakan dengan jumlah halte fisik yang dibangun.

Pembangunan halte dan fasilitas pendukung, termasuk rambu serta marka, menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan.

Pembagian peran ini menempatkan pemerintah pusat pada pembangunan infrastruktur, sedangkan pemerintah daerah memberikan dukungan sesuai kewenangannya, termasuk kontribusi untuk operasional.

Perencanaan titik pemberhentian menjadi bagian penting agar layanan BRT dapat menjangkau pengguna di berbagai ruas jalan Cimahi.

Penentuan lokasi juga perlu memperhatikan keterhubungan perjalanan dan kemudahan masyarakat mengakses angkutan umum.

Sumber yang tersedia belum merinci jadwal operasional maupun tanggal mulai beroperasinya seluruh titik tersebut.’

Baca juga: Tirtawening Pulihkan Distribusi Air Babakan Hantap, 75 Persen Pelanggan Kembali Terlayani

BRT Bandung Raya dalam Pengembangan Transportasi Cekungan Bandung

BRT Bandung Raya merupakan bagian dari pengembangan transportasi massal di kawasan Cekungan Bandung.

Rencana layanan ini mencakup Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang.

Cakupan lintas wilayah tersebut membuat koordinasi pemerintah daerah menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaannya.

Dukungan pembiayaan dari Cimahi memperlihatkan peran pemerintah kota dalam menyiapkan operasional layanan yang melintasi wilayahnya. Sementara itu, pembangunan fasilitas fisik didukung pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.

Pembagian tanggung jawab tersebut menjadi dasar agar kebutuhan layanan dan infrastruktur dapat ditangani sesuai peran masing-masing.

Dengan anggaran sekitar Rp3 miliar, Pemkot Cimahi menyiapkan kontribusi untuk subsidi tarif penumpang, gaji pengemudi, bahan bakar, dan biaya operasional armada lainnya.

Rencana 26 titik pemberhentian juga menjadi bagian dari persiapan layanan di wilayah kota.

Besaran anggaran tersebut tetap perlu ditempatkan secara tepat: dana itu merupakan kontribusi Cimahi dalam skema pembiayaan bersama, bukan total kebutuhan BRT Bandung Raya.

Pelaksanaan layanan selanjutnya bergantung pada kesiapan operasional, koordinasi antardaerah, serta penyediaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Koordinasi antardaerah diperlukan agar layanan terintegrasi dan mudah dijangkau masyarakat.

Sumber: koran.pikiran-rakyat.com

Related Post

Tinggalkan komentar