sekitarbandungcom – UU Perampasan Aset resmi disahkan DPR dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada Kamis, 19 November 2026.
Keputusan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, itu menandai berakhirnya penantian panjang terhadap regulasi yang telah bergulir selama 18 tahun.
Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.
Setelah laporan pembahasan disampaikan, Puan meminta persetujuan anggota dewan terhadap rancangan undang-undang tersebut.
Para anggota yang hadir menyatakan setuju, sehingga RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya disetujui menjadi undang-undang.
Pengesahan ini menjadi tahapan penting dalam upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana dan pemulihan aset. DPR menyelesaikan proses tersebut lebih cepat dari target yang sebelumnya ditetapkan pada 15 Desember 2026.
UU Perampasan Aset Disahkan dalam Rapat Paripurna DPR
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan.
Pembicaraan tingkat I terhadap RUU tersebut telah diselesaikan pada 18 November 2026.
Setelah itu, rancangan dibawa ke rapat paripurna untuk memperoleh persetujuan tingkat II.
Dalam proses pembahasan, panitia kerja menginventarisasi 397 daftar inventarisasi masalah atau DIM.
Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.
Rincian tersebut memperlihatkan adanya pembahasan terhadap berbagai masukan dan materi dalam rancangan.
Penyelesaian pembahasan tingkat I menjadi landasan bagi DPR untuk melanjutkan proses pengambilan keputusan di forum paripurna.
Puan menyampaikan harapan agar undang-undang yang telah disetujui dapat memberi manfaat bagi masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa pengesahan bukan semata-mata dilakukan karena desakan, melainkan melalui proses pembahasan dan penyerapan masukan.
Baca juga: Hasil Persib vs Shan United 6-0, Maung Bandung Pesta 6 Gol di GBLA
UU Perampasan Aset Melewati Proses Pembahasan Panjang
Perjalanan RUU Perampasan Aset berlangsung selama 18 tahun.
Dalam proses terbarunya, Komisi III DPR melakukan serangkaian kegiatan untuk menghimpun pandangan publik dan pemangku kepentingan sebelum menyelesaikan pembahasan bersama pemerintah.
Puan menyebut proses tersebut melibatkan sedikitnya 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum.
Selain itu, Komisi III melakukan 15 kunjungan kerja ke provinsi serta 46 daerah pemilihan untuk menyerap masukan masyarakat.
Berdasarkan dokumen laporan Komisi III, penugasan pembahasan RUU ini tercatat setelah perubahan Program Legislasi Nasional pada 27 Agustus 2026.
RUU tersebut kemudian disepakati sebagai usul inisiatif DPR pada 6 Oktober 2026.
Rangkaian kegiatan itu menjadi bagian dari proses legislasi sebelum rancangan dibawa ke rapat paripurna.
Lamanya perjalanan RUU menjadi salah satu alasan pengesahan pada November 2026 mendapat perhatian publik.
Baca juga: Tabrak Lari Bandung, Adham Divonis 5,5 Tahun Penjara Usai Tewaskan Anggota Polisi
Tujuan UU Perampasan Aset untuk Pemulihan Kerugian
Regulasi ini diarahkan untuk memperkuat upaya pemulihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Dalam penjelasan Ketua Komisi III, pembentukan aturan tersebut tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian negara dan korban tindak pidana.
Kehadiran kerangka hukum mengenai perampasan aset diharapkan mendukung penanganan hasil tindak pidana secara lebih efektif.
Namun, pelaksanaan ketentuan nantinya tetap harus mengikuti aturan dalam naskah undang-undang yang telah disahkan serta mekanisme hukum yang berlaku.
Pengesahan oleh DPR merupakan keputusan legislatif dalam rapat paripurna.
Masyarakat tetap perlu mencermati tahapan hukum berikutnya, termasuk pengundangan dan ketentuan mulai berlakunya undang-undang, agar tidak menyamakan persetujuan DPR dengan pemberlakuan efektif.
Pembahasan yang melibatkan berbagai unsur tersebut penting agar pengaturan perampasan aset memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Masukan masyarakat menjadi bagian dari proses penyusunan, sementara pembahasan DIM digunakan untuk menelaah rumusan dan substansi rancangan.
Rincian akhir mengenai kewenangan, prosedur, perlindungan hak pihak terkait, serta pelaksanaan perampasan perlu merujuk pada teks resmi undang-undang setelah diundangkan nantinya.
Dengan disahkannya RUU tersebut, proses legislasi yang telah berlangsung panjang memasuki tahap berikutnya.
Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan menindaklanjuti ketentuan yang telah disepakati sesuai prosedur hukum.
UU Perampasan Aset menjadi salah satu instrumen yang diharapkan memperkuat pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya.
Keberhasilannya kelak akan bergantung pada kejelasan aturan pelaksanaan, profesionalitas aparat, serta penerapan hukum yang akuntabel dan menghormati hak setiap pihak.
Sumber: sekitarbandungcom

