Gerai KKMP Bandung, 8 Titik Dikembangkan dan Baru 1 yang Beroperasi

sekitarbandungcom – Gerai KKMP Bandung menjadi bagian dari pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih yang terus dilakukan Pemerintah Kota Bandung. Hingga 19 November 2026, delapan gerai

nathanael gihon

sekitarbandungcom – Gerai KKMP Bandung menjadi bagian dari pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih yang terus dilakukan Pemerintah Kota Bandung.

Hingga 19 November 2026, delapan gerai telah dikembangkan di delapan kecamatan.

Namun, baru satu gerai di Kecamatan Babakan Ciparay yang beroperasi, sedangkan tujuh lokasi lainnya masih menunggu kesiapan operasional atau penyelesaian pembangunan.

Perkembangan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dan lembaga pengawas.

Pemkot Bandung melakukan pemantauan bersama tim Kantor Staf Presiden (KSP), sementara Ombudsman Republik Indonesia meninjau sejumlah aspek yang menentukan kesiapan koperasi untuk menjalankan kegiatan usaha.

Gerai KKMP Bandung Tersebar di Delapan Kecamatan

Delapan gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih tersebar di Kecamatan Andir, Cibiru, Kiaracondong, Cicendo, Mandalajati, Panyileukan, Ujungberung, dan Babakan Ciparay.

Dari seluruh lokasi tersebut, gerai di Babakan Ciparay menjadi satu-satunya yang telah beroperasi.

Adapun lima gerai lainnya telah selesai dibangun, tetapi belum menjalankan operasional. Sementara itu, dua gerai masih berada dalam tahap pembangunan dengan progres sekitar 40 hingga 50 persen.

Pembagian status tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian bangunan belum otomatis membuat seluruh koperasi siap melayani masyarakat.

Pemantauan bersama tim KSP dilakukan untuk melihat perkembangan pembangunan dan kesiapan gerai.

Langkah tersebut menjadi bagian dari koordinasi pemerintah dalam mendorong program koperasi di tingkat kelurahan.

Pengembangan gerai tidak hanya berkaitan dengan penyediaan bangunan.

Koperasi juga membutuhkan pengelola, tata kelola, serta rencana usaha agar fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Baca juga: Job Fair Cicendo Hadirkan 28 Perusahaan, 1.000 Pencari Kerja Berebut Peluang

Gerai KKMP Bandung Hadapi Tantangan Kesiapan Operasional

Ombudsman RI turut menyoroti sejumlah hal yang perlu dipastikan sebelum gerai beroperasi.

Dalam kunjungannya ke Bandung, Anggota Ombudsman RI Radian Syam menaruh perhatian pada ketersediaan lahan dan kesiapan sumber daya manusia sebagai bagian dari pelaksanaan program.

Aspek lain yang menjadi perhatian mencakup model bisnis koperasi, pelatihan pengelola, pengelolaan digital, kesesuaian lokasi, perizinan, serta kelayakan bangunan.

Berbagai unsur tersebut diperlukan agar koperasi tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga mampu menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya.

Kesiapan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting.

Pengelola perlu memahami administrasi, pelayanan anggota, pengelolaan usaha, serta penggunaan sistem digital apabila diterapkan.

Di sisi lain, model bisnis perlu disusun sesuai kebutuhan dan potensi lingkungan setempat.

Ombudsman juga menempatkan pengawasan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam kerangka sejumlah indikator.

Indikator tersebut meliputi pendampingan sumber daya manusia, manajemen digital, pemantauan, kesesuaian lokasi, dan kelayakan bangunan.

Pengawasan diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan serta mendorong pelaksanaan program sesuai ketentuan.

Baca juga: Event Bandung 2027, 130 Lebih Acara Disiapkan dan 10 Jadi Unggulan Wisata

Pemkot Bandung Dorong Pengembangan Koperasi Kelurahan

Dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan KKMP juga memiliki landasan kebijakan.

Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 518/Kep.775-DiskopUKM/2026 yang ditetapkan pada 27 April 2026 mengatur pembentukan tim verifikasi dan validasi daerah.

Ketentuan tersebut berkaitan dengan percepatan pembangunan fisik, gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

Kebijakan dan pemantauan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pembangunan berjalan sekaligus memperhatikan kesiapan pengelolaan.

Dengan demikian, penyelesaian fasilitas perlu diikuti langkah persiapan operasional yang terukur.

Bagi masyarakat, keberadaan koperasi di tingkat kelurahan diharapkan dapat menjadi wadah kegiatan ekonomi bersama.

Namun, manfaat tersebut bergantung pada tata kelola, kesiapan pengurus, dan kegiatan usaha yang dijalankan.

Karena itu, status pembangunan perlu dibedakan dari status operasional agar perkembangan program dapat dipahami secara tepat.

Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan setiap lokasi secara berkala, termasuk tahapan yang harus dipenuhi sebelum layanan dibuka.

Informasi membantu warga mengetahui kondisi koperasi di wilayahnya dan membedakan rencana pembangunan dari layanan yang sudah tersedia.

Keterbukaan informasi juga memberi ruang bagi masyarakat untuk mengikuti kemajuan program tersebut.

Hingga November 2026, satu dari delapan gerai KKMP Bandung telah beroperasi.

Lima gerai sudah selesai dibangun dan dua lainnya masih dalam pengerjaan.

Pemerintah daerah bersama pihak terkait masih perlu memastikan berbagai persyaratan teknis dan pengelolaan sebelum seluruh gerai dapat menjalankan kegiatan.

Perkembangan berikutnya akan menentukan seberapa jauh fasilitas koperasi tersebut dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi masyarakat di masing-masing kecamatan.

Sumber: bandung.go.id

Related Post

Tinggalkan komentar