sekitarBANDUNGcom – bagaimana infrastruktur Indonesia di era Jokowi? Warisan satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2024) akan selamanya terpatri dalam beton, baja, dan aspal. Dengan total belanja infrastruktur yang menurut data Kementerian Keuangan mencapai angka fantastis Rp 3.309 triliun, wajah Indonesia secara fisik memang telah berubah. Jalan tol menyambungkan kota-kota yang dulu terisolasi, bendungan-bendungan raksasa menjanjikan kedaulatan air dan energi, dan bandara-bandara baru membuka gerbang ekonomi di berbagai penjuru.
Pembangunan yang masif tersebut menjadi bukti dari sebuah ambisi dan kerja keras untuk mengejar ketertinggalan. Namun, di balik narasi kesuksesan yang monumental tersebut, tersimpan sebuah “catatan kaki” yang kompleks. “Pesta pembangunan” yang digelar selama sepuluh tahun tersebut tidak datang tanpa biaya dan konsekuensi. Ia meninggalkan serangkaian dilema sulit yang kini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan selanjutnya dan bahan refleksi bagi seluruh bangsa. Berikut adalah tiga dilema paling krusial di balik warisan infrastruktur era Jokowi.
1. Dilema Kecepatan vs. Kualitas Perencanaan dan Dampak Lingkungan
Salah satu ciri khas utama dari pembangunan infrastruktur era Jokowi adalah akselerasi yang luar biasa. Proyek-proyek yang mangkrak selama bertahun-tahun berhasil dieksekusi dengan cepat. Pendekatan yang berorientasi pada target dan hasil nyata tersebut berhasil mendobrak stagnasi birokrasi yang selama ini menjadi penghambat. Namun, kecepatan seringkali menuntut adanya kompromi.
Banyak kritik dari kalangan masyarakat sipil menyoroti bahwa dorongan untuk menyelesaikan proyek secepat mungkin terkadang mengesampingkan kualitas perencanaan dan mitigasi dampak sosial-lingkungan. Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) dianggap berjalan terlalu cepat, sementara proses pembebasan lahan untuk proyek seperti pembangunan bendungan atau jalan tol kerap kali menyisakan konflik agraria yang berkepanjangan dengan masyarakat lokal.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Zenzi Suhadi, berulang kali menyuarakan keprihatinan tersebut. “Pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal pada akhirnya akan menciptakan masalah baru yang lebih besar di masa depan. Kecepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan prinsip kehati-hatian dan keadilan lingkungan,” tegasnya dalam sebuah siaran pers.
Dilema ini menjadi pelajaran penting: bagaimana menyeimbangkan antara urgensi pembangunan fisik dan keharusan untuk memastikan prosesnya berjalan secara adil, partisipatif, dan berkelanjutan.
2. Dilema Konektivitas Nasional vs. Beban Utang Jangka Panjang
Inilah dilema yang paling sering menjadi sorotan publik tentang infrastruktur. Untuk mendanai ribuan kilometer jalan tol, puluhan bandara, dan pelabuhan, pemerintah secara masif menggunakan instrumen utang. Sebagian besar proyek raksasa tersebut tidak dibiayai langsung oleh APBN, melainkan melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya, seperti Waskita Karya, Wijaya Karya, dan lainnya. BUMN-BUMN tersebut kemudian mencari pendanaan dari pasar modal dan perbankan, yang secara signifikan meningkatkan total utang negara dan korporasi milik negara.
Kereta Cepat Jakarta-Bandung menjadi studi kasus yang paling sering dibahas, di mana proyek tersebut mengalami pembengkakan biaya yang signifikan dan sangat bergantung pada pinjaman luar negeri. Meskipun proyek-proyek tersebut berhasil meningkatkan konektivitas dan berpotensi memicu pertumbuhan ekonomi baru, pertanyaan yang tersisa adalah: apakah manfaat ekonomi yang dihasilkan di masa depan akan sepadan dengan beban cicilan pokok dan bunga yang harus ditanggung oleh generasi mendatang?
Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, adalah salah satu kritikus paling vokal terhadap model pembiayaan ini. “Pemerintah terlalu memaksakan pembangunan infrastruktur yang tidak prioritas dengan mengandalkan utang, terutama dari Tiongkok. Beban utang BUMN Karya sudah sangat berat, dan ini menciptakan risiko fiskal yang sistemik bagi perekonomian nasional,” paparnya dalam salah satu analisis di blog pribadinya.
3. Dilema Proyek Strategis vs. Pemberdayaan Industri dan Tenaga Kerja Lokal
Dilema ketiga menyangkut sejauh mana “efek menetes ke bawah” (multiplier effect) dari proyek-proyek raksasa ini bagi perekonomian domestik. Banyak Proyek Strategis Nasional (PSN), terutama yang melibatkan skema investasi dari luar negeri, menuai kritik terkait minimnya keterlibatan tenaga kerja dan industri lokal. Debat publik seringkali menyoroti penggunaan tenaga kerja asing untuk posisi-posisi yang seharusnya bisa diisi oleh pekerja lokal, serta dominasi material impor dibandingkan produk dalam negeri.
Ini adalah sebuah dilema pembangunan klasik. Di satu sisi, paket investasi asing seringkali datang dengan syarat penggunaan teknologi, material, dan bahkan sebagian tenaga ahli dari negara investor, yang menjanjikan penyelesaian proyek yang lebih cepat. Di sisi lain, hal tersebut mengurangi potensi penyerapan tenaga kerja lokal dan pertumbuhan industri pendukung di dalam negeri.
Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, seringkali menyuarakan pentingnya Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). “Setiap proyek strategis yang menggunakan uang negara atau utang negara harus memiliki syarat TKDN yang ketat. Pembangunan infrastruktur harus menjadi lokomotif bagi industri baja, semen, dan konstruksi nasional, bukan hanya menjadi pasar bagi produk impor,” tegasnya dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat.
Pada akhirnya, warisan infrastruktur era Jokowi tidak bisa dipandang secara hitam-putih. Pembangunan infrastruktur yang tersaji di depan mata memang monumental dan telah mengubah peta konektivitas Indonesia. Namun, di baliknya tersimpan catatan-catatan penting tentang ongkos lingkungan, beban finansial, dan tantangan pemberdayaan ekonomi domestik. Menimbang antara pencapaian yang terlihat dan konsekuensi yang tak terlihat inilah yang akan menjadi tugas berat bagi pemerintahan selanjutnya untuk memastikan fondasi yang telah dibangun benar-benar membawa Indonesia melompat lebih tinggi.
