sekitarbandung.com – Anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN kembali menjadi sorotan publik. Pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan, menilai dana tersebut belum sepenuhnya diarahkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi.
Anggaran Pendidikan Jangan Terseret Program Lain
Menurut Cecep, dana pendidikan seharusnya murni dialokasikan untuk kegiatan yang langsung berdampak pada dunia belajar.
“Yang ideal, anggaran pendidikan digunakan untuk investasi fasilitas, peningkatan kualitas guru, serta operasional sekolah dan perguruan tinggi. Jangan sampai dana ini terbebani oleh program lain yang tidak terkait langsung dengan pembelajaran,” tegas Cecep, Minggu (7/9/2025).
Cecep mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah. Ia menilai program tersebut memang bermanfaat, namun sebaiknya tidak diambil dari pos anggaran pendidikan.
Baca Juga: Musda DPD PKS Kota Bandung 2025: Wujud Tekad Hadir Jadi Solusi Nyata
Risiko Jika Anggaran Pendidikan Digunakan untuk MBG
Menurutnya, memasukkan MBG ke dalam pos pendidikan akan membuat angka anggaran terlihat besar, namun fungsi utamanya tereduksi.
“Kalau MBG dimasukkan ke anggaran pendidikan, porsinya akan membengkak. Padahal, tujuan utama anggaran pendidikan adalah peningkatan kualitas sekolah dan perguruan tinggi,” jelas Cecep.
Program MBG sebaiknya dialokasikan dari pos lain, misalnya kementerian yang membidangi urusan sosial atau kesehatan, sehingga tidak menggerus dana inti untuk dunia pendidikan.
Komponen Anggaran Pendidikan yang Masih Bermasalah
Cecep juga mengkritisi perhitungan gaji guru, dosen, hingga biaya sekolah kedinasan yang dimasukkan ke dalam komponen anggaran pendidikan. Kondisi ini, kata dia, membuat publik mengira dana pendidikan sudah besar, padahal alokasi yang benar-benar menyentuh kualitas belajar-mengajar masih terbatas.
“Faktanya, sebagian besar dana terserap untuk gaji dan belanja rutin. Sementara peningkatan kualitas pembelajaran sering terpinggirkan,” paparnya.
Usulan Perubahan Nomenklatur Anggaran Pendidikan
Sebagai solusi, Cecep mendorong pemerintah melakukan perubahan nomenklatur. Anggaran sebaiknya disebut sebagai Dana Pendidikan yang berorientasi murni pada pembelajaran.
“Dengan begitu, pengalokasian akan lebih tepat sasaran dan tidak bercampur dengan kebutuhan kementerian lain,” ujarnya.
Ia menilai perubahan ini akan membantu publik lebih transparan dalam menilai efektivitas penggunaan dana pendidikan.
Pentingnya Fokus pada Kualitas Belajar
Penguatan mutu pendidikan tidak hanya soal angka besar dalam APBN, melainkan bagaimana dana itu diterjemahkan ke dalam peningkatan kualitas guru, penyediaan sarana, hingga kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman.
Cecep menekankan, tanpa fokus yang jelas, target mencetak generasi emas pada 2045 akan sulit tercapai.
Untuk rincian resmi mengenai porsi anggaran pendidikan nasional, Anda bisa mengunjungi Kementerian Keuangan RI.
Jika ingin update tentang kabar terbaru di sekitar Bandung, selalu kunjungi sekitarbandung.com
