sekitarbandungcom – Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi perhatian Pemerintah Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mendorong perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan agar pekerja formal, informal, hingga kelompok rentan memperoleh perlindungan saat menghadapi risiko pekerjaan maupun kehilangan penghasilan.
Upaya tersebut dilakukan karena cakupan perlindungan pekerja di Kota Bandung belum mencapai 100 persen. Pemerintah kota bersama BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen memperluas jangkauan program, termasuk kepada kelompok pekerja yang selama ini belum terdaftar sebagai peserta.
Farhan menilai perlindungan sosial ketenagakerjaan perlu menjangkau seluruh lapisan pekerja. Perhatian tidak hanya diberikan kepada pekerja dengan hubungan kerja formal, tetapi juga mereka yang bekerja secara mandiri, menjalankan pekerjaan lepas, atau memiliki penghasilan tidak tetap.
BPJS Ketenagakerjaan Kota Bandung Sasar Pekerja Informal
Pekerja informal menjadi salah satu kelompok penting dalam agenda perluasan perlindungan. Data yang disampaikan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Yayan Ahmad Brilyana menunjukkan, pekerja informal mencakup sekitar 60 persen dari tenaga kerja di Kota Bandung. Namun, dari kelompok tersebut, baru sekitar 40 persen yang telah terlindungi.
Angka itu memperlihatkan masih adanya kesenjangan perlindungan di antara pekerja informal. Karena itu, perluasan kepesertaan perlu memperhatikan karakter pekerjaan, kemampuan membayar iuran, serta akses masyarakat terhadap informasi dan pendaftaran program.
Kelompok yang menjadi perhatian meliputi pekerja rumah tangga, buruh bangunan, pekerja malam, dan pengemudi ojek daring. Pekerja di sektor seni serta industri kreatif dan digital juga termasuk sasaran, seperti penyiar, pembawa acara, editor, kreator konten, dan pemengaruh.
Karakter pekerjaan mereka beragam. Sebagian bekerja tanpa pemberi kerja tetap, sementara lainnya memperoleh pendapatan berdasarkan proyek atau jumlah pekerjaan. Kondisi tersebut membuat pendekatan perlindungan perlu disesuaikan agar kepesertaan dapat dijangkau secara luas.
Pemerintah kota dan pemangku kepentingan turut membahas kemungkinan skema iuran bersama serta subsidi silang untuk memperluas akses. Pembahasan tersebut menjadi alternatif yang perlu dikaji lebih lanjut, bukan kebijakan yang sudah dipastikan diterapkan kepada seluruh kelompok pekerja.
Baca juga: Revitalisasi Taman Fitness Bandung Ubah 30 Persen Desain, Target Selesai 20 Desember 2026
Lima Program BPJS Ketenagakerjaan dan Manfaat Perlindungan
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat Denny Yusyulian menjelaskan lima program perlindungan yang tersedia, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Kelima program tersebut memiliki fungsi dan ketentuan masing-masing. JKK berkaitan dengan risiko kecelakaan kerja, sedangkan JKM memberikan manfaat ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. JHT merupakan manfaat tabungan untuk peserta sesuai ketentuan program.
Sementara itu, JP ditujukan untuk memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun atau mengalami kondisi tertentu sesuai aturan. JKP memberikan perlindungan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan manfaat sesuai persyaratan yang berlaku.
Jenis program yang dapat diikuti bergantung pada kategori peserta dan ketentuan kepesertaan. Karena itu, pekerja perlu memahami persyaratan serta manfaat sebelum mendaftar agar perlindungan yang dipilih sesuai dengan status pekerjaannya.
Baca juga: Sistem Gaji Sopir Angkot Bandung Diusulkan Farhan, Setoran Harian Bakal Diubah
Regulasi dan Upaya Memperluas Kepesertaan
Perluasan perlindungan di Kota Bandung juga memiliki landasan kebijakan daerah. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 58 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ditetapkan dan diundangkan pada 30 Desember 2025. Regulasi tersebut tercatat berstatus berlaku dalam JDIH Kota Bandung.
Di tingkat pelaksanaan, perluasan kepesertaan membutuhkan kerja sama pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, pemberi kerja, komunitas, dan pekerja. Informasi mengenai pendaftaran serta manfaat program perlu disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, terutama kepada kelompok yang belum terbiasa mengakses jaminan sosial.
BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki program PERISAI, yaitu Penggerak Jaminan Sosial Indonesia, yang membantu memperluas pendaftaran peserta, khususnya dari sektor informal. Program ini dapat menjadi referensi pendekatan perluasan, tetapi tidak berarti telah diterapkan secara khusus di seluruh wilayah Bandung.
Target Farhan untuk melindungi seluruh pekerja masih memerlukan proses pendataan, sosialisasi, dan peningkatan kepesertaan. Dengan memperhatikan kebutuhan tiap kelompok, Pemkot Bandung berharap semakin banyak pekerja memperoleh jaminan sosial ketika menghadapi risiko kerja maupun perubahan kondisi ekonomi.
Sumber: bandung.go.id
