sekitarbandung.com – Polemik regulasi transportasi online kembali mencuat setelah pengemudi ojek online melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Aksi ini digerakkan oleh Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda Indonesia) dengan membawa tuntutan terkait tarif dan besaran komisi aplikator. Mereka menilai penghasilan yang diterima tidak sebanding dengan biaya operasional di lapangan.
MTI Jakarta Minta Pemerintah Perjelas Regulasi
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jakarta menilai, perdebatan soal tarif dan komisi ini tidak bisa hanya berhenti pada besaran potongan yang diambil aplikator.
“Intervensi pemerintah seharusnya diarahkan pada kejelasan komponen biaya, transparansi data, serta mekanisme evaluasi berkala. Bukan sekadar memangkas margin aplikator,” ujar Ketua MTI Jakarta, Yusa Cahya Permana.
Menurut Yusa, sejak awal transportasi online berkembang di atas infrastruktur digital yang relatif bebas dari campur tangan negara. Kini, aplikator bahkan sudah menjadi super apps yang merambah layanan makanan, logistik, hingga keuangan digital.
Baca Juga: Integrasi Data BRI Dukcapil Percepat Layanan Nasabah
Polemik Tarif dan Komisi Transportasi Online
Meski sudah lama berjalan, komisi aplikator masih menjadi isu utama. Yusa menjelaskan, sistem komisi ini sejatinya bukan hal baru, karena mirip dengan budaya “setoran” pada transportasi konvensional.
Selain itu, tarif juga jadi isu sensitif. “Kenaikan tarif berpotensi mempersempit basis pengguna, sementara penurunan tarif, jika kualitas tetap terjaga, justru bisa memperluas pasar,” jelasnya.
Dengan kata lain, keseimbangan supply-demand (jumlah driver dan jumlah penumpang) lebih berpengaruh dibanding sekadar menetapkan tarif resmi.
Risiko Regulasi yang Parsial
MTI Jakarta mengingatkan bahwa polemik tarif tidak boleh dijadikan obyek politik jangka pendek. Pemerintah diminta menyiapkan peta jalan regulasi transportasi online yang jelas dan rasional.
“Model bisnis aplikator kini jauh lebih kompleks karena mencakup transportasi, ritel, hingga layanan keuangan. Regulasi tidak bisa parsial, harus lintas sektor sesuai perkembangan industri,” tegas Yusa.
Harapan untuk Pemerintah
Ada tiga poin penting yang ditekankan MTI Jakarta kepada pemerintah:
-
Membuat aturan transparan soal komponen biaya transportasi online.
-
Membuka data dan melakukan evaluasi berkala.
-
Menjamin keseimbangan ekosistem, agar masyarakat mendapat layanan berkualitas dan pengemudi tetap sejahtera.
Dengan begitu, kebijakan transportasi online tidak lagi reaktif atau instan, tetapi mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak secara berkelanjutan.
Untuk memahami lebih jauh soal aturan resmi transportasi online, masyarakat bisa merujuk pada kebijakan di Kementerian Perhubungan RI. Sedangkan informasi tentang perlindungan pekerja transportasi digital tersedia di situs Kementerian Ketenagakerjaan.
Dengan regulasi yang lebih jelas dan lintas sektor, industri transportasi online di Indonesia diharapkan bisa tumbuh sehat, berdaya saing, dan tetap melindungi kesejahteraan pengemudi.
Jika ingin update tentang hal di sekitar Bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
