Sekitarbandung.com – Pembangunan Jalan Raya Pos atau Jalan Daendels kerap dikenang sebagai simbol kemajuan infrastruktur pada awal abad ke-19.
Namun di balik jalan yang membentang dari Anyer hingga Panarukan itu, tersimpan kisah kelam tentang penderitaan rakyat kecil, kerja paksa, serta praktik korupsi yang melibatkan pejabat dari bangsanya sendiri pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels di Jawa.
Dalam catatan Pramoedya Ananta Toer melalui karyanya Jalan Raya Pos, Jalan Daendels (2005), pembangunan jalan tersebut dilakukan dengan mengerahkan tenaga rakyat secara besar-besaran tanpa upah yang layak.
Rakyat dipaksa bekerja dalam kondisi berat, kekurangan makanan, dan tanpa jaminan keselamatan. Lebih ironisnya, penderitaan itu tidak semata-mata disebabkan oleh kebijakan kolonial, melainkan juga oleh para pejabat lokal yang menyalahgunakan kekuasaan.
Pramoedya mencatat bahwa upah dan jatah logistik yang seharusnya diterima para pekerja kerap tidak sampai ke tangan mereka.
Uang, bahan makanan, hingga perlengkapan kerja yang dialokasikan oleh pemerintah pusat justru “dimakan” oleh pejabat pribumi tingkat lokal, mulai dari bupati hingga mandor.
Rakyat kecil diperas oleh bangsanya sendiri, sementara Daendels di pusat kekuasaan menuntut hasil cepat tanpa benar-benar mengawasi praktik di lapangan.
Kondisi ini diperkuat oleh kajian Djoko Marihandono dalam disertasinya Sentralisme Kekuasaan Pemerintah Herman Willem Daendels di Jawa 1808–1811.
Ia menjelaskan bahwa Daendels menerapkan sistem pemerintahan yang sangat terpusat dan militeristik.
Para pejabat lokal diberi kewenangan besar untuk mengeksekusi perintah, namun minim pengawasan dan akuntabilitas. Situasi ini menciptakan ruang luas bagi penyalahgunaan wewenang.
Sentralisme kekuasaan tersebut membuat penderitaan rakyat menjadi tidak terdengar. Laporan-laporan resmi sering kali dimanipulasi agar terlihat seolah pembangunan berjalan lancar.
Di balik laporan itu, banyak rakyat jatuh sakit, kelaparan, bahkan meninggal dunia di sepanjang jalur pembangunan jalan. Korupsi bukan hanya soal uang, melainkan juga tentang perampasan hak hidup dan martabat manusia.
Tragedi di era Daendels menunjukkan bahwa korupsi tidak selalu datang dari penjajah asing semata. Dalam banyak kasus, pejabat lokal berperan sebagai perpanjangan tangan penindasan, memakan upah rakyat kecil demi kepentingan pribadi dan kekuasaan.
Jalan Raya Pos pun berdiri di atas keringat, darah, dan ketidakadilan yang jarang dibicarakan dalam narasi sejarah resmi.
Kisah ini menjadi pengingat bahwa korupsi adalah masalah struktural yang telah berakar lama dalam sejarah.
Sejak masa kolonial, ketika rakyat kecil dipaksa bekerja tanpa imbalan yang layak dan hasil jerih payahnya dirampas oleh elit, praktik tersebut telah menjadi luka sosial yang diwariskan lintas generasi.
Baca Juga: Kisah Jenderal Polisi Hoegeng, Dipecat Karena Terlalu Jujur dan Menolak Korupsi hingga Akhir Hayat
