Sekitarbandung.com – Pada tahun 1949, rakyat Indonesia bersorak. Di Den Haag, Belanda, Konferensi Meja Bundar (KMB) akhirnya menghasilkan kesepakatan, yaitu Belanda resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia.
Di buku-buku sejarah sekolah, ini dicatat sebagai kemenangan gemilang diplomasi kita. Namun, di balik jabat tangan dan senyum para delegasi, ada sebuah fakta yang jarang diungkap yang menyandera leher bangsa yang baru lahir ini.
Belanda menolak pergi begitu saja. Mereka mengajukan syarat yang berat, yaitu Indonesia harus mengambil alih seluruh utang pemerintah Hindia Belanda yang terhitung sejak tahun 1942 hingga 1949.
Delegasi kita, yang dipimpin oleh Mohammad Hatta, berada di posisi terjepit. Jika menolak, maka Belanda tidak akan mau menyerahkan kedaulatan, dan perang berdarah di tanah air akan terus berlanjut tanpa henti.
Ini adalah ironi sejarah yang paling menyayat hati. Dalam rincian utang tersebut, ternyata dimasukkan juga biaya operasional militer Belanda. Artinya, ada biaya untuk mendanai Agresi Militer Belanda I dan Agresi Militer Belanda II.
Biayanya yaitu biaya untuk membeli bom, tank, dan peluru yang digunakan untuk membantai rakyat dan laskar pejuang kita sendiri, harus dibayar lunas oleh negara kita. Kita dipaksa menanggung biaya operasional sang algojo.
Berapa tagihan yang harus dibayar Indonesia?
Angkanya sangat mencekik, yaitu 4,3 miliar Gulden (sekitar 1,1 miliar Dolar AS saat itu). Bagi sebuah negara yang baru merdeka, dengan infrastruktur hancur lebur akibat perang dan kas negara yang kosong melompong, beban ini adalah hukuman mati ekonomi.
Rakyat yang miskin dan kelaparan dipaksa untuk bekerja keras untuk melunasi “faktur pembantaian” mereka sendiri.
Baca Juga: 5 Negara di Dunia selain Indonesia yang Sediakan Kereta Khusus Wanita
Mengapa Mohammad Hatta akhirnya setuju menandatangani kesepakatan tragis itu?
Ini adalah taktik survival tingkat tinggi. Mohammad Hatta memilih mengalah di atas kertas. Prioritas utamanya adalah mengusir militer Belanda dari bumi Nusantara secara de facto. Ia berprinsip:
“Lebih baik mengambil alih utang daripada harus terus mengorbankan nyawa jutaan rakyat dalam perang yang tidak seimbang.”
Negara ini menebus kemerdekaannya dengan harga yang sangat mahal.
Indonesia sempat membayar cicilan utang ini selama beberapa tahun. Namun pada tahun 1956, kesabaran itu habis. Soekarno melakukan salah satu manuver paling berani dalam sejarah diplomasi kita.
Ia secara sepihak membatalkan perjanjian KMB dan menolak membayar sisa utang tersebut. Soekarno muak dengan arogansi Belanda, terlebih mereka juga mengingkari janji soal pengembalian Irian Barat (Papua).
Sejarah KMB mengajarkan kita satu realita pahit tentang dunia, yaitu bahwa kemerdekaan tidak pernah diberikan secara cuma-cuma, dan keadilan internasional sering kali hanyalah ilusi.
Di balik megahnya kata “kedaulatan”, ada harga diri yang sempat tergadaikan, dan triliunan rupiah yang harus dibayarkan kepada mereka yang pernah menjajah kita.
Kemerdekaan ini bukan hanya sekadar hadiah, melainkan hasil transaksi yang dibayar dengan darah dan uang.
Baca Juga: 8 Program Paling Mahal dari Setiap Presiden Indonesia, Mana yang Lebih Berguna?
