Sekitarbandung.com – Dalam sejarah peradilan Indonesia, ada masa di mana hakim Mahkamah Agung seolah menjadi “pasar tawar-menawar” bagi para koruptor kelas kakap. Banyak pejabat korup yang sengaja mengajukan kasasi.
Harapannya yaitu hukumannya akan disunat atau diringankan. Namun, semua akal-akalan tersebut hancur lebur ketika mereka berhadapan dengan satu nama, yaitu Artidjo Alkostar.
Lahir di Situbondo, Artidjo bukanlah hakim yang lahir dari kemewahan birokrasi. Ia memulai kariernya dari jalanan sebagai pengacara publik di LBH, membela rakyat kecil yang tertindas.
Mahkamah Agung
Ketika ia akhirnya melangkah masuk ke Mahkamah Agung pada tahun 2000, ia membawa serta integritas bajanya yang tidak bisa ditembus oleh pelobi kelas mana pun.
Di tangan Artidjo, ruang sidang kasasi berubah menjadi petaka bagi para koruptor. Jika pengadilan di bawahnya memberi hukuman 4 tahun, maka Artidjo tanpa ragu akan melipatgandakannya menjadi 10 atau 12 tahun, ditambah pencabutan hak politik.
Ketegasannya membuat banyak koruptor panik dan buru-buru mencabut berkas kasasi mereka begitu tahu bahwa hakim ketua yang menangani perkaranya adalah Artidjo Alkostar.
Baca Juga: Gus Dur Biarkan Bendera Kejora Berkibar sebagai Cara dalam Memanusiakan Papua
Buta Warna terhadap Partai dan Kekuasaan
Artidjo buta warna terhadap partai dan kekuasaan. Nama-nama besar yang pernah menggetarkan perpolitikan nasional merasakan betapa kerasnya palu keadilan Artidjo.
Baginya, korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merampas darah dan daging dari rakyat jelata.
Menolak Fasilitas Mewah
Meski palunya telah menyelamatkan triliunan uang negara, kehidupan pribadi Artidjo justru menampar wajah para pejabat. Ia menolak fasilitas mewah.
Ia tidak memiliki mobil pribadi dan sering terlihat hanya mengendarai motor Honda Astrea atau naik bajaj. Bahkan pada masa akhir jabatannya, ia masih tinggal di kamar kontrakan kecil yang jauh dari kata mewah.
Berpulang
Pada Februari 2021, sang pendekar hukum itu akhirnya berpulang. Ia pensiun dan pergi tanpa meninggalkan harta yang berlimpah.
Ia hanya meninggalkan sebuah warisan yang jauh lebih mahal, yaitu standar integritas mutlak bahwa hukum di negeri ini masih bisa ditegakkan jika dipegang oleh manusia yang telah selesai dengan urusan dunianya.
Baca Juga: Tanpa Pengadilan dan Hakim, Kisah Ribuan Preman Jalanan Dihilangkan oleh Petrus
