Sekitarbandung.com – Hampir semua negara di dunia sibuk mengejar angka pertumbuhan ekonomi (GDP), tetapi negara kecil di pegunungan Himalaya, Bhutan, justru mengambil jalan yang unik.
Sejak tahun 1970-an, Raja Bhutan mendeklarasikan bahwa Gross National Happiness (Kebahagiaan Nasional Bruto) jauh lebih penting daripada Gross Domestic Product.
Ini bukan hanya sekadar jargon motivasi. Pemerintah Bhutan benar-benar menggunakan indeks kebahagiaan warga sebagai alat ukur resmi untuk menyusun undang-undang dan kebijakan publik.
Terdapat empat pilar utama, yang di antaranya yaitu sebagai berikut:
Pembangunan ekonomi yang adil.
Pelestarian tradisi budaya.
Perlindungan lingkungan alam.
Tata kelola pemerintahan yang transparan.
Secara ekologi, komitmen mereka sangat luar biasa. Konstitusi negara mewajibkan minimal 60 persen daratan Bhutan harus selalu tertutup oleh hutan lebat sampai kapan pun.
Baca Juga: 12 Negara dengan Krisis Sampah Plastik yang Terparah di Dunia
Hasilnya, Bhutan bukan hanya sekadar negara bebas karbon, tetapi juga merupakan negara carbon negative. Negara ini menyerap emisi jauh lebih banyak daripada yang dihasilkannya.
Selain itu, pariwisata juga dibatasi dengan sangat ketat. Turis asing dikenakan tarif harian yang mahal agar keaslian alam dan budaya tidak hancur oleh pariwisata massal.
Melalui kebijakan ini, Bhutan secara sadar menolak potensi pendapatan triliunan rupiah. Bagi mereka, ketenangan mental masyarakat jauh lebih berharga daripada uang.
Tentu saja Bhutan bukan utopia tanpa celah. Mereka masih berjuang menghadapi tantangan nyata seperti inflasi dan pengangguran layaknya negara berkembang pada umumnya.
Namun, keberanian mereka menolak kapitalisme memaksa dunia modern untuk berpikir ulang, untuk apa menjadi negara kaya raya jika warganya mengalami tingkat stres yang sangat tinggi?
Baca Juga: Swiss, Negara yang Tidak Punya Presiden Tetap karena Ada Dewan Federal
