Sekitarbandung.com – Memasuki tahun 1996, rezim Orde Baru mulai gelisah. Megawati Soekarnoputri, sang putri proklamator, berhasil membawa Partai Demokrasi Indonesia (PDI) meraih simpati rakyat secara masif.
Di mata penguasa, popularitas Megawati menjadi ancaman nyata yang berpotensi mengganggu dominasi kekuasaan Soeharto pada Pemilu 1997.
Penguasa tentu tidak tinggal diam. Melalui campur tangan politik, pemerintah mensponsori Kongres PDI tandingan di Medan pada Juni 1996.
Tujuannya sangat jelas, yaitu mendongkel Megawati dan mengembalikan Soerjadi sebagai pimpinan partai yang dinilai lebih sejalan dengan kepentingan rezim yang berkuasa.
Namun, Megawati dan para pendukung setianya menolak tunduk. Mereka bertahan dan menguasai markas besar PDI di Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat.
Halaman markas tersebut seketika berubah menjadi arena “Mimbar Bebas”. Setiap hari, ribuan mahasiswa, aktivis, dan masyarakat berkumpul untuk menyuarakan kritik tajam terhadap pemerintah.
Baca Juga: Monumen Paling Kontroversial, Tugu Ini Ternyata Simpan Luka yang Sangat Kelam
Ketegangan Mulai Meledak
Ketegangan itu akhirnya meledak. Pada Sabtu, 27 Juli 1996, sekitar pukul 06.30 WIB, Markas PDI diserbu secara brutal oleh kelompok penyerang yang mengenakan kaus merah faksi Soerjadi.
Namun, saksi mata dan temuan Komnas HAM mengungkap fakta kelam bahwa banyak di antara mereka diduga kuat merupakan preman bayaran yang mendapat dukungan aparat.
Bentrokan yang tidak seimbang pun pecah. Massa pro-Megawati yang bertahan di dalam gedung dihujani batu, dipukuli, dan diusir secara paksa.
Darah membasahi Jalan Diponegoro. Puluhan orang mengalami luka parah, beberapa dilaporkan tewas, dan banyak aktivis diangkut menggunakan truk militer lalu menghilang tanpa jejak.
Menentang Aparat
Kabar penyerbuan tersebut menyebar dengan cepat dan memicu kemarahan warga ibu kota. Ribuan rakyat dan mahasiswa turun ke jalan untuk menentang aparat.
Pada hari itu, kawasan Salemba, Kramat, hingga Senen lumpuh total. Gedung dan kendaraan dibakar massa. Jakarta dilanda kerusuhan sipil terbesar sejak Tragedi Malari tahun 1974.
Bukannya mengadili aktor intelektual di balik penyerbuan, pemerintah justru bermanuver mencari kambing hitam.
Mereka menuduh Partai Rakyat Demokratik (PRD) pimpinan Budiman Sudjatmiko sebagai dalang utama kerusuhan. PRD dicap sebagai ancaman negara, sementara para aktivisnya diburu habis-habisan.
Baca Juga: Kisah Heroik KH. Hasyim Asy’ari, Tolak Kaisar Tokyo dan Berujung Tragis
