sekitarbandungcom – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG Bandung Barat menjadi perhatian setelah Ombudsman Republik Indonesia menemukan persoalan sertifikasi higiene sanitasi pada sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dalam pengawasan pada 8–9 September 2026, Ombudsman mencatat 137 dari 253 SPPG yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Artinya, berdasarkan pendataan tersebut, terdapat 116 SPPG yang belum memiliki sertifikat. Temuan menjadi bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan MBG di Kabupaten Bandung Barat, termasuk aspek keamanan pangan yang berkaitan langsung dengan proses penyediaan makanan.
MBG Bandung Barat Disorot karena Sertifikasi Higiene
Ombudsman menilai sertifikasi higiene sanitasi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang diberikan melalui program MBG memenuhi standar keamanan. Pengawasan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan sertifikat, tetapi juga proses pengelolaan makanan dari awal hingga diterima penerima manfaat.
Dalam temuannya, Ombudsman menyoroti sejumlah persoalan lain pada pelaksanaan MBG Bandung Barat. Beberapa di antaranya berkaitan dengan koordinasi antarlembaga, mutu bahan baku, serta proses pengolahan makanan di SPPG.
Ombudsman menekankan bahwa pengawasan keamanan pangan harus dilakukan secara menyeluruh. Tahapannya mencakup pemilihan dan penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi makanan.
Pendekatan tersebut diperlukan untuk mencegah munculnya persoalan keamanan pangan selama makanan diproduksi dan disalurkan. Dengan demikian, sertifikasi menjadi salah satu bagian dari sistem pengawasan yang perlu diperhatikan bersama unsur lainnya.
Baca juga:Sekda Herman Ingatkan Relawan Kebencanaan, Keberanian Saja Tidak Cukup
MBG Bandung Barat Punya Data Sertifikasi Terbaru
Di sisi lain, data Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat menunjukkan perkembangan yang berbeda. Berdasarkan laporan Pikiran-Rakyat.com pada 10 September 2026, sebanyak 174 dari 253 SPPG telah memiliki SLHS.
Sementara itu, 58 SPPG masih berada dalam proses pengajuan sertifikat dan 21 SPPG belum beroperasi. Data tersebut menunjukkan bahwa kondisi sertifikasi terus berubah seiring proses pengajuan dan pemeriksaan yang dilakukan.
Perbedaan angka antara temuan Ombudsman dan data Dinas Kesehatan berkaitan dengan waktu pendataan. Ombudsman melakukan pengawasan pada 8–9 September 2026, sedangkan data Dinas Kesehatan yang diberitakan berikutnya menunjukkan jumlah SPPG bersertifikat sudah meningkat menjadi 174.
Karena itu, angka 116 perlu dipahami sebagai temuan dalam pengawasan Ombudsman, bukan gambaran final mengenai kondisi sertifikasi seluruh SPPG di Bandung Barat setelah proses pembaruan data.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, Aah Wastiah, menyebut 58 SPPG masih dalam proses pengajuan SLHS. Informasi tersebut menjadi pembaruan penting dalam melihat perkembangan sertifikasi pada program MBG Bandung Barat.
Baca juga:Wali Kota Bandung Ajak Warga Berdoa untuk 5 Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Pengawasan MBG Bandung Barat Tetap Penting
Perbedaan data tersebut tidak menghilangkan perhatian terhadap keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Sertifikasi dan pemenuhan standar higiene tetap menjadi aspek penting agar makanan yang disediakan dapat diproses secara aman.
Pengawasan juga perlu berjalan bersama koordinasi antarlembaga. Setiap tahapan penyediaan makanan membutuhkan pengawasan agar mutu bahan baku, kebersihan pengolahan, serta distribusi dapat dipastikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi masyarakat, informasi mengenai sertifikasi SPPG penting untuk memberikan gambaran tentang kesiapan unit penyedia makanan. Namun, data harus dibaca berdasarkan sumber dan waktu pendataan agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.
Dengan demikian, MBG Bandung Barat masih menghadapi proses penguatan dalam aspek keamanan pangan. Temuan Ombudsman menunjukkan adanya pekerjaan yang perlu diperhatikan, sementara data terbaru Dinas Kesehatan memperlihatkan jumlah SPPG bersertifikat telah bertambah.
Kondisi tersebut menegaskan pentingnya pembaruan data secara berkala dan pengawasan berkelanjutan. Pemerintah daerah, pengelola SPPG, serta lembaga pengawas perlu memastikan setiap proses pemenuhan standar berjalan konsisten.
Perkembangan sertifikasi akhirnya menjadi salah satu indikator dalam menjaga kualitas pelaksanaan MBG Bandung Barat. Selain mengejar cakupan layanan, perhatian terhadap higiene, mutu bahan baku, pengolahan, dan distribusi tetap menjadi bagian penting dari penyelenggaraan program.
Dengan merujuk pada sumber resmi dan pemberitaan yang dapat diverifikasi, perkembangan MBG Bandung Barat dapat dipantau tanpa mencampurkan data lama dan terbaru. Langkah tersebut penting agar evaluasi terhadap program tetap berdasarkan kondisi yang sebenarnya.
