sekitarbandungcom – Pemerintah Kota Bandung menyiapkan insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp1 bagi pemilik gedung cagar budaya. Rencana tersebut menjadi salah satu upaya mendorong pelestarian bangunan bersejarah sekaligus meringankan beban pemilik yang menjaga nilai arsitektur dan sejarah Kota Bandung.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menggagas kebijakan tersebut sebagai bagian dari perhatian pemerintah terhadap keberadaan bangunan cagar budaya. Insentif diharapkan dapat memberi dorongan bagi pemilik maupun investor untuk mempertahankan bangunan bersejarah, bukan mengubahnya hingga kehilangan karakter aslinya.
Insentif PBB Rp1 Bandung Masih Menunggu Pengundangan
Insentif PBB Rp1 Bandung dirancang untuk bangunan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota. Dengan ketentuan tersebut, tidak semua bangunan lama atau bangunan yang memiliki nilai sejarah secara otomatis menjadi penerima fasilitas.
Rancangan Peraturan Wali Kota (Perwal) yang mengatur insentif ini telah mendapatkan fasilitasi dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tahap berikutnya adalah proses pengundangan agar ketentuan tersebut memiliki dasar pelaksanaan yang resmi.
Karena masih menunggu pengundangan, rencana insentif belum dapat diperlakukan sebagai kebijakan yang berlaku bagi seluruh pemilik gedung cagar budaya. Pemilik perlu memperhatikan ketentuan resmi setelah regulasi diterbitkan, termasuk persyaratan administrasi dan penetapan objek yang berhak memperoleh fasilitas.
Pemerintah juga membuka peluang agar kebijakan dapat menjangkau pembeli baru yang bersedia mempertahankan karakter serta nilai sejarah bangunan. Komitmen pelestarian menjadi pertimbangan penting, sehingga pemanfaatan gedung tetap memperhatikan identitas arsitektur dan nilai budaya yang melekat.
Baca juga: Anderpas Bandung Resmi Dibuka, Sentra Kuliner Kolong Pasupati Tampung 60 Tenant
Insentif PBB Rp1 Bandung Didorong untuk Pelestarian
Rencana Insentif PBB Rp1 Bandung tidak hanya berkaitan dengan keringanan pajak. Kebijakan ini diarahkan untuk mendorong pemilik merawat bangunan bersejarah yang membutuhkan perhatian dan biaya pemeliharaan. Beban tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi pemilik ketika harus mempertahankan bangunan lama di tengah perkembangan kawasan perkotaan.
Melalui insentif, Pemkot Bandung ingin menciptakan dorongan agar bangunan cagar budaya tetap terpelihara dan dapat dimanfaatkan tanpa menghilangkan karakter sejarahnya. Pemerintah juga melihat peluang keterlibatan investor dalam pengembangan bangunan, selama proses pemanfaatan tetap menghormati ketentuan pelestarian.
Pendekatan tersebut diharapkan mempertemukan kepentingan ekonomi dan perlindungan warisan budaya. Bangunan bersejarah dapat memiliki fungsi yang produktif, sementara ciri arsitektur dan nilai pentingnya tetap dijaga. Namun, bentuk pemanfaatan harus mengikuti aturan yang berlaku untuk setiap objek cagar budaya.
Baca juga: 13 Cabor Porprov Jabar 2026 Digelar di Bandung, Ini Daftar Venue dan Jadwalnya
Dasar Hukum Pelestarian Gedung Bersejarah
Pengelolaan dan pelestarian cagar budaya di Kota Bandung memiliki landasan melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2025. Peraturan tersebut berlaku sejak 24 Juni 2025 dan mengatur pengelolaan serta pelestarian cagar budaya, termasuk ketentuan mengenai insentif dan kompensasi.
Keberadaan peraturan daerah menjadi bagian dari kerangka kebijakan untuk menjaga warisan budaya. Rencana insentif PBB Rp1 kemudian disiapkan melalui aturan teknis berupa Perwal agar mekanisme pemberian fasilitas dapat dijelaskan lebih lanjut.
Pemkot perlu memastikan ketentuan penerima, persyaratan, dan tata cara pelaksanaan tercantum secara jelas dalam regulasi. Kejelasan tersebut penting agar pemilik bangunan memahami prosedur yang harus ditempuh dan pemerintah dapat menjalankan kebijakan secara terukur.
Bagi pemilik gedung, penetapan sebagai cagar budaya melalui SK Wali Kota menjadi hal yang perlu diperhatikan. Status tersebut membedakan bangunan yang telah memperoleh pengakuan resmi dari bangunan lama yang belum ditetapkan sebagai cagar budaya.
Menjaga Identitas Kota Melalui Bangunan Cagar Budaya
Insentif PBB Rp1 Bandung menjadi salah satu instrumen yang disiapkan untuk memperkuat pelestarian bangunan bersejarah. Pelaksanaannya tetap bergantung pada penyelesaian regulasi dan pemenuhan persyaratan oleh pemilik bangunan.
Dengan kebijakan tersebut, Pemkot Bandung berupaya mendorong kolaborasi antara pemerintah, pemilik, dan investor. Perawatan yang berkelanjutan diharapkan membuat bangunan cagar budaya tetap menjadi bagian dari identitas kota sekaligus dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan pelestarian.
Masyarakat dapat ikut mendukung dengan menghargai aturan pemanfaatan dan tidak merusak bagian bangunan yang dilindungi. Kesadaran bersama diperlukan agar upaya pelestarian tidak hanya bergantung pada pemilik, tetapi menjadi tanggung jawab warga Kota Bandung untuk masa depan kota secara berkelanjutan.
Sumber: bandung.go.id
