sekitarbandungcom – Vonis terhadap dua terdakwa perkara korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bandung belum membuat pemerintah daerah mengambil keputusan lebih jauh.
Pemkab Bandung memilih menunggu sampai proses peradilan selesai dan putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara Rp128,5 miliar.
Perkembangan Kasus Korupsi BUMD di Kabupaten Bandung
Perkara ini melibatkan PT Bandung Daya Sentosa (Perseroda), perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Bandung.
Kasus tersebut berkaitan dengan kerja sama pengadaan ayam boneless dada atau BLD dan daging kerbau.
Dalam proses persidangan, perkara itu dinyatakan menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp128,5 miliar.
Dua orang yang menjadi terdakwa ialah Yanuar Budinorman, Direktur Utama PT BDS, serta Castam, Direktur PT Cahaya Frozen Raya.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung membacakan putusan pada Kamis, 12 November 2026.
Putusan tersebut menjadi perkembangan setelah perkara melewati penyidikan dan persidangan.
Nilai kerugian dalam perkara menunjukkan besarnya konsekuensi pengelolaan kerja sama tersebut.
Namun, angka kerugian negara tidak boleh disamakan begitu saja dengan kewajiban uang pengganti yang dibebankan kepada masing-masing terdakwa.
Kedua hal itu memiliki dasar perhitungan dan fungsi hukum yang berbeda.
baca juga : Polisi Ungkap Jaringan Curanmor Bandung, Beragam Cara Pelaku Gasak Motor Warga
Vonis Penjara terhadap Dua Terdakwa Kasus Korupsi PT BDS
Dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara 16 tahun kepada Yanuar Budinorman.
Sementara itu, Castam dijatuhi pidana penjara selama 18 tahun.
Keduanya juga dikenai denda masing-masing Rp1 miliar, dengan ketentuan pengganti berupa kurungan selama 190 hari apabila denda tidak dibayarkan.
Majelis hakim turut menetapkan pembayaran uang pengganti.
Yanuar dibebani uang pengganti sebesar Rp203.595.871, sedangkan Castam sebesar Rp128,32 miliar.
Rincian tersebut penting dicantumkan secara terpisah agar pembaca dapat membedakan pidana penjara, denda, dan kewajiban pengembalian uang pengganti.
Dalam pemberitaan mengenai putusan, jaksa menyatakan majelis hakim sependapat dengan pembuktian penuntut umum mengenai unsur tindak pidana korupsi dan kerugian keuangan negara.
Meski demikian, uraian pertimbangan hakim tetap perlu merujuk pada salinan resmi putusan, bukan hanya ringkasan pemberitaan.
Sikap Pemkab Bandung Setelah Putusan Pengadilan
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bandung, Erwin Rinaldi, menyampaikan bahwa pemerintah daerah menghormati tahapan peradilan.
Pemkab belum mengambil kesimpulan karena putusan yang dibacakan belum berkekuatan hukum tetap.
Pemerintah memilih mengikuti proses yang masih berjalan sebelum menentukan langkah berikutnya.
Karena itu, sikap menunggu perlu dipahami sebagai posisi pemerintah terhadap proses hukum yang belum selesai.
Sikap tersebut juga berkaitan dengan status para pihak setelah pembacaan vonis.
Kedua terdakwa dan jaksa penuntut umum masih menyatakan pikir-pikir.
Artinya, mereka belum menyampaikan keputusan akhir mengenai penerimaan putusan atau penggunaan upaya hukum lanjutan.
Erwin menegaskan bahwa pemerintah menghormati langkah penegak hukum sekaligus hak pihak-pihak yang terlibat untuk memperjuangkan keadilan melalui mekanisme yang tersedia.
Menunggu Putusan Berkekuatan Hukum Tetap
Istilah inkracht merujuk pada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Sebelum status tersebut tercapai, pihak yang berhak masih dapat menggunakan upaya hukum sesuai ketentuan dan tenggat yang berlaku.
Salah satu langkah yang dapat ditempuh terhadap putusan tingkat pertama ialah mengajukan banding.
Dalam perkara PT BDS, status pikir-pikir dari terdakwa maupun jaksa membuat kelanjutan proses belum dapat dipastikan pada saat pernyataan Pemkab disampaikan.
Jika salah satu pihak mengajukan banding, perkara akan diperiksa pada tingkat peradilan berikutnya.
Jika tidak ada upaya hukum dalam batas waktu yang ditentukan, putusan dapat memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai aturan acara pidana.
Perkembangan berikutnya bergantung pada sikap para pihak dan proses hukum yang berlaku.
Dampak Kasus Korupsi terhadap Pengelolaan BUMD
Perkara yang melibatkan perusahaan daerah dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset dan kegiatan usaha pemerintah.
Kasus PT BDS menjadi alasan bagi pemangku kepentingan untuk mencermati kembali proses pengambilan keputusan bisnis.
BUMD mengelola kegiatan bisnis dengan tanggung jawab yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
Karena itu, transparansi transaksi, pencatatan keuangan, pengendalian risiko, serta pengawasan mitra usaha menjadi bagian penting dari tata kelola.
Evaluasi dapat diarahkan pada kelayakan kerja sama, pemeriksaan kemampuan mitra, pemantauan pembayaran, dan pelaporan apabila muncul persoalan secara terbuka kepada publik.
Langkah evaluasi tersebut merupakan kebutuhan tata kelola, bukan kesimpulan bahwa seluruh aspek pengawasan perusahaan telah terbukti bermasalah.
Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Perusahaan Milik Daerah
Pemerintah daerah perlu memastikan fungsi pemilik modal dijalankan melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan dan struktur perusahaan.
Setelah perkara memperoleh kepastian hukum, Pemkab Bandung dapat menilai langkah kelembagaan yang diperlukan berdasarkan kewenangan dan hasil evaluasi.
Perbaikan prosedur pengadaan, penguatan pengendalian internal, dan keterbukaan laporan dapat menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas BUMD.
Untuk saat ini, Pemkab Bandung menyatakan menunggu putusan inkracht.
Perhatian publik berikutnya tertuju pada keputusan terdakwa dan jaksa mengenai upaya hukum, serta langkah pemerintah daerah setelah proses peradilan benar-benar tuntas.
baca juga : Polisi Telusuri Asal Mula Api dalam Insiden Kebakaran Garasi DAMRI Bandung
sumber : https://bandung.kompas.com/
