sekitarbandungcom – Pengendalian Harga Pangan Bandung menjadi perhatian Pemerintah Kota Bandung menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Pemerintah daerah memperkuat koordinasi untuk menjaga ketersediaan kebutuhan pokok, kelancaran distribusi, serta kestabilan harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga selama periode peningkatan permintaan.
Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain menyampaikan penguatan langkah tersebut dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bandung di Hotel Arion Suites Bandung.
Pertemuan itu membahas kesiapan menghadapi Nataru sekaligus mengantisipasi potensi tekanan harga pada sejumlah komoditas pangan.
Pemkot menempatkan pengawasan pasokan dan distribusi sebagai perhatian utama.
Langkah ini diperlukan karena peningkatan kebutuhan menjelang hari besar keagamaan dan pergantian tahun dapat memengaruhi pergerakan harga di tingkat pasar.
Pengendalian Harga Pangan Bandung Melalui Empat Langkah Strategis
Iskandar menyampaikan empat langkah yang perlu diperkuat TPID.
Pertama, memastikan ketersediaan stok pangan tetap aman, terutama pada tingkat distributor.
Pemantauan persediaan diperlukan agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dan potensi kekurangan pasokan diketahui lebih awal.
Kedua, memastikan distribusi berjalan lancar.
Pemkot memberi perhatian pada jalur logistik yang memasok kebutuhan Kota Bandung, termasuk distribusi melalui Pasar Induk Caringin dan Pasar Induk Gedebage.
Kelancaran arus barang dari pemasok menuju pasar menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketersediaan komoditas.
Ketiga, memperkuat komunikasi kepada masyarakat. Informasi mengenai kondisi stok dan perkembangan harga perlu disampaikan secara efektif, valid, dan menenangkan.
Komunikasi yang jelas diharapkan mencegah kesalahpahaman maupun kepanikan ketika terjadi perubahan harga pada komoditas tertentu.
Keempat, mengoptimalkan digitalisasi pemantauan harga.
Data harga secara real time dapat membantu pemerintah mengikuti perkembangan di pasar-pasar utama.
Informasi tersebut menjadi bahan untuk menentukan respons ketika ditemukan perubahan harga yang perlu mendapat perhatian.
Keempat langkah itu menjadi bagian dari koordinasi TPID.
Pelaksanaannya membutuhkan pemantauan berkelanjutan dan kerja sama antarinstansi agar informasi pasokan, distribusi, serta harga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Baca juga: Gibran Singgung Partai Lama, PDIP Akhirnya Buka Suara
Pengendalian Harga Pangan Bandung dan Perkembangan Inflasi
Dalam pertemuan TPID tersebut, kondisi inflasi Kota Bandung turut menjadi perhatian.
Data Oktober 2026 menunjukkan inflasi bulanan sebesar 0,08 persen.
Inflasi tahun kalender tercatat 2,18 persen, sedangkan inflasi tahunan mencapai 2,95 persen, lebih rendah dibandingkan September 2026 yang sebesar 3,35 persen.
Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung pada triwulan II 2026 tercatat 5,84 persen secara tahunan.
Pemerintah menilai stabilitas harga kebutuhan pokok tetap perlu dijaga agar daya beli masyarakat tidak terganggu, terutama ketika permintaan meningkat menjelang Nataru.
Pemkot juga mengantisipasi lima momentum yang berpotensi meningkatkan permintaan barang dan jasa, yakni Natal dan Tahun Baru, Imlek, Ramadan, Idulfitri, serta Seleksi Penerimaan Murid Baru.
Koordinasi pengendalian inflasi melibatkan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Baca juga: Pemkab Bandung Masih Menunggu Kepastian Hukum Kasus Korupsi BUMD Rp128,5 Miliar
Pasokan Beras dan Pengawasan Distribusi Jelang Nataru
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan sebelumnya menyampaikan bahwa pasokan beras berada dalam kondisi aman dengan surplus sekitar 35.000 ton.
Pada saat data tersebut disampaikan, harga rata-rata beras tercatat Rp13.585 per kilogram atau sekitar Rp85 di atas harga eceran tertinggi.
Angka itu merupakan gambaran kondisi beras pada waktu penyampaian, bukan jaminan bahwa seluruh komoditas pangan mengalami surplus.
Pengawasan tetap diperlukan terhadap komoditas lain dan jalur distribusinya.
Pemerintah pusat juga menyiapkan langkah untuk menjaga pasokan menjelang Nataru, antara lain penguatan cadangan pangan, operasi pasar, pemantauan harga, dan kelancaran distribusi antardaerah.
Penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) turut menjadi salah satu instrumen menjaga keterjangkauan.
Melalui empat langkah TPID, Pemkot Bandung berupaya memperkuat kesiapan menghadapi peningkatan kebutuhan akhir tahun.
Ketersediaan stok, distribusi yang lancar, komunikasi publik, dan pemantauan harga menjadi unsur yang saling berkaitan.
Perkembangan di pasar tetap perlu dipantau agar kebijakan dapat disesuaikan dengan kondisi pasokan dan harga yang terjadi.
Masyarakat juga dapat mengikuti informasi harga melalui kanal resmi pemerintah dan berbelanja sesuai kebutuhan, sehingga keputusan pembelian tetap rasional selama masa libur akhir tahun berlangsung di Kota Bandung sendiri.
Sumber: nuansarealitanews.com
