sekitarbandung.com – Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA Cisokan) kembali menjadi sorotan setelah PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (PLN UIP JBT) bersama Komisi III dan IV DPRD Kabupaten Bandung Barat menggelar audiensi lanjutan pada Kamis, 26 Juni 2025. Agenda utama audiensi adalah menindaklanjuti aduan masyarakat terkait dampak pengelolaan quarry Gunung Karang yang digunakan sebagai sumber material untuk proyek PLTA Cisokan.
Audiensi PLN dan DPRD Bandung Barat Bahas Dampak Quarry
Audiensi dilaksanakan di kantor PLN Unit Pelaksana Proyek Pembangunan Jawa Bagian Tengah 1 (PLN UPP JBT 1), kemudian dilanjutkan dengan kunjungan langsung ke lokasi quarry di Desa Karangsari, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. PLN dan DPRD ingin memastikan dampak terhadap lingkungan dan sosial masyarakat bisa diminimalisir sejak dini.
Ketua Komisi III DPRD Bandung Barat, Pither Tjuandys, menekankan pentingnya legalitas dan transparansi. “Harus ada perjanjian tertulis antara PLN, pemerintah desa, dan Camat agar tanggung jawab bisa ditegakkan dengan jelas,” tegasnya.
Baca Juga: Pendaftaran Merek UMKM: Kemenkum Jabar Targetkan 1000 Merek Terlindungi
Perbaikan Rumah dan Klinik Darurat Dibentuk
Manager PLN UPP JBT 1, Nugroho Budi Sulaksono, menyampaikan bahwa PLN telah melakukan verifikasi atas laporan kerusakan rumah dari warga. Sebanyak 24 rumah dinyatakan terdampak aktivitas quarry dan akan segera diperbaiki dalam waktu dua minggu ke depan.
“Kami sudah survei langsung dan pembangunan perbaikan dimulai pekan depan,” ujarnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, PLN juga mendirikan klinik darurat serta membentuk tim pengelola aduan untuk menampung keluhan warga yang merasa terdampak oleh aktivitas proyek.
DPRD Bandung Barat Dukung Proyek PLTA Cisokan
Dukungan terhadap proyek PLTA Cisokan juga datang dari Ketua Komisi IV DPRD Bandung Barat, Nur Djulaeha. Ia menilai proyek ini sangat strategis dan akan memperkuat sistem kelistrikan Jawa-Bali, sekaligus mendukung pemanfaatan energi terbarukan.
“Kami sangat mendukung proyek ini karena manfaatnya besar, namun tetap mengingatkan agar aspek sosial dan lingkungan tidak diabaikan,” kata Nur.
Ia juga menyebut akan menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bandung Barat untuk memastikan aspek kesehatan dan ketenagakerjaan warga sekitar proyek juga diperhatikan dengan serius.
“Langkah ini perlu diambil agar proses pembangunan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan dan dapat berjalan dengan baik,” tambahnya.
Dengan kolaborasi antara PLN dan DPRD serta pengawasan ketat dari berbagai pihak, diharapkan pembangunan PLTA Cisokan tetap berjalan lancar, namun tetap memperhatikan kesejahteraan dan hak-hak warga yang tinggal di sekitar area proyek.
Sumber: Tribun Jabar
Jika ingin update tentang hal di sekitar bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
