sekitarbandung.com – Kasus impor gula Tom Lembong kini jadi perhatian publik karena menyeret sejumlah tokoh nasional, termasuk Presiden Joko Widodo. Perkara ini berakar dari kebijakan impor gula tahun 2015 yang disebut dijalankan atas perintah Presiden. Berikut adalah 5 fakta penting dalam kasus impor gula Tom Lembong yang muncul di persidangan Tipikor Jakarta.
1. Kasus Impor Gula Tom Lembong Disebut Atas Arahan Jokowi
Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (30/6/2025), Tom Lembong menyatakan bahwa kebijakan impor gula dijalankan setelah menerima arahan langsung dari Presiden Jokowi. Ia mengaku diminta bertindak cepat untuk menstabilkan harga bahan pokok yang melonjak tajam saat itu.
“Kami mengambil langkah lanjutan atas arahan Presiden supaya pemerintah cepat memberikan tindakan,” ujar Tom.
2. Koordinasi Berlangsung di Istana dan Melibatkan Menko
Tom juga menyebut koordinasi dilakukan melalui sidang kabinet dan pertemuan langsung di Istana Negara serta Istana Bogor. Arahan tersebut turut disampaikan melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sebagai atasan langsungnya saat menjabat.
3. Rachmat Gobel Disebut sebagai Penggagas Awal
Ketika ditanya soal pemberian izin impor kepada PT PPI, Tom membantah menjadi inisiator. Ia menyatakan hanya meneruskan kebijakan impor gula yang telah digagas oleh Rachmat Gobel, Menteri Perdagangan sebelum dirinya.
“Saya melanjutkan tugas yang telah diawali oleh Rachmat Gobel,” jelasnya.
4. Kejagung: Pemanggilan Jokowi adalah Wewenang Hakim
Dalam kesempatan terpisah, Kejaksaan Agung menegaskan bahwa pemanggilan Presiden Jokowi sebagai saksi sepenuhnya berada di tangan majelis hakim. Jika diputuskan, maka jaksa akan menjalankannya.
“Kalau hakim memutuskan, maka jaksa wajib melaksanakan,” kata Harli Siregar, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung.
5. Pakar Hukum: Presiden Sebaiknya Hadir di Pengadilan
Pakar Hukum Administrasi Negara, Wiryawan Chandra, mengatakan bahwa Presiden sebaiknya hadir langsung di persidangan. Hal ini penting demi objektivitas dan kejelasan alur tanggung jawab dalam kebijakan publik.
“Jika ada arahan Presiden, maka harus ada bukti resmi. Jika tidak, kehadiran langsung Presiden sangat diperlukan,” tegasnya.
Baca Juga: Hotman Paris Sebut Razman Nasution Keliru Lawan Dirinya, Status Advokat Dicabut dan Jadi Tersangka
Kasus impor gula Tom Lembong bukan hanya persoalan teknis perdagangan, tetapi menyentuh inti tanggung jawab pejabat negara. Jika arahan Presiden menjadi dasar hukum, maka transparansi dan bukti harus diperkuat. Publik kini menunggu, apakah Jokowi akan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan lanjutan.
Sebagai referensi resmi terkait hukum pengadilan dan peran saksi negara, silakan lihat langsung melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Jika ingin update tentang hal di sekitar bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
