sekitarbandung.com – Pengkultusan Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat tengah menjadi sorotan publik. Fenomena ini menarik perhatian pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Burhanuddin Muhtadi, yang memperingatkan bahaya pengkultusan tokoh publik dalam dinamika demokrasi Indonesia.
Pengkultusan Dedi Mulyadi dan Risikonya
Burhanuddin melihat gejala pengkultusan terhadap Dedi Mulyadi muncul dari derasnya pujian dan pembelaan fanatik yang ditunjukkan para pendukung di media sosial. Menurutnya, bentuk pemujaan berlebihan ini berbahaya karena dapat mengaburkan objektivitas masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan sang pemimpin.
“Pak Dedi itu pejabat publik, bukan nabi. Maka kritik tetap harus bisa dilontarkan dan diterima,” tegas Burhanuddin dalam podcast Gaspol, dikutip dari Kompas.com, Jumat (4/7/2025).
Baca Juga: Jalur Domisili SPMB 2025 Kota Bandung, Ini Aturan & Cara Resmi Pindah Alamat
Belajar dari Kasus Pengkultusan Jokowi
Burhanuddin mengajak publik untuk bercermin pada fenomena pengkultusan Presiden Joko Widodo di masa lalu. Kala itu, banyak pendukung menutup mata terhadap kebijakan bermasalah karena terlalu kagum pada figur sang presiden. Hal ini, menurutnya, menjadi pelajaran berharga agar masyarakat tidak mengulangi kesalahan yang sama terhadap Dedi Mulyadi.
“Dulu ada kader partai yang menyamakan Jokowi dengan nabi. Itu absurd dan merusak nalar demokrasi,” ujarnya.
Konten Sosial Media dan Celah Elektoral
Dedi Mulyadi dikenal aktif membuat konten sosial media tentang bantuan sosial, advokasi warga miskin, hingga menegur siswa yang bermasalah. Walau membawa dampak positif, menurut Burhanuddin, eksposur yang masif dapat memunculkan risiko “keseleo lidah” dan tindakan populis yang tidak melalui pertimbangan matang.
“Semakin sering tampil dan bicara, potensi salah ucap makin besar. Kalau ada slip of tongue, dampaknya bisa berat secara politis,” tambahnya.
Kebijakan Kontroversial: Siswa ke Barak Militer
Salah satu kebijakan kontroversial yang memicu kritik adalah pengiriman siswa bermasalah ke barak militer. Rocky Gerung, akademisi sekaligus pengamat politik, menilai pendekatan ini tidak sesuai prinsip hak asasi manusia.
Burhanuddin sepakat dengan kritik tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk biopower – istilah dari Michel Foucault yang menjelaskan bagaimana kekuasaan mendisiplinkan tubuh untuk menciptakan kepatuhan.
“Saya pribadi tidak setuju. Tapi sayangnya kebijakan ini justru dibela keras oleh pendukung Dedi,” ucap Burhanuddin.
Ajakan Menjaga Nalar Publik
Burhanuddin menekankan pentingnya menjaga rasionalitas dalam menilai pemimpin. Ia menyayangkan apabila kritik dibalas dengan fanatisme berlebihan dari para pendukung yang tidak menerima pandangan berbeda.
“Ini bukan soal suka atau tidak suka. Demokrasi butuh ruang kritis. Kalau semua tokoh dianggap suci, bagaimana kita bisa evaluasi?” pungkasnya.
Pengkultusan tokoh politik, meskipun muncul dari kekaguman, menyimpan bahaya laten bagi keberlanjutan demokrasi. Masyarakat diimbau untuk terus bersikap kritis dan proporsional dalam menilai kebijakan maupun tindakan pejabat publik.
Jika ingin update tentang hal di sekitar bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
