sekitarbandung.com – Program nasional audit pesantren resmi dimulai sebagai respon atas insiden runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa itu membuka fakta bahwa sebagian pesantren di Indonesia memiliki risiko struktural tinggi akibat usia bangunan dan kurangnya pemeriksaan teknis.
Rapat koordinasi yang digelar 17 Oktober 2025 dipimpin oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, bersama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dan Menteri Agama Nasarudin Umar. Pemerintah sepakat melakukan audit menyeluruh terhadap 80 pesantren yang dikategorikan paling rawan ambruk.
Mengapa Audit Pesantren Menjadi Prioritas
Menko PM Muhaimin menjelaskan bahwa audit pesantren bukan hanya tindakan reaktif, tetapi langkah preventif untuk melindungi santri dari risiko bencana bangunan.
“Kami ingin setiap lembaga pendidikan keagamaan aman, kuat, dan layak fungsi,” kata Muhaimin.
Data dari Kemenag.go.id menunjukkan, lebih dari 35 ribu pesantren berdiri di Indonesia, sebagian besar dibangun secara swadaya tanpa sertifikat laik fungsi. Audit ini memastikan bahwa lembaga keagamaan tersebut sesuai dengan standar keselamatan konstruksi nasional.
Tahapan Audit Pesantren dan Anggaran Pemerintah
Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR) bersama Kementerian Agama memimpin langsung pelaksanaan audit pesantren tahap pertama, dengan anggaran Rp25 miliar. Fokus pemeriksaan mencakup:
-
Struktur pondasi dan kolom utama.
-
Daya dukung lantai dan dinding bangunan.
-
Sistem drainase dan ventilasi.
Menurut Menteri PU Dody Hanggodo, audit akan dilanjutkan dalam beberapa gelombang hingga mencakup seluruh provinsi.
“Jika ditemukan risiko tinggi, kami rekomendasikan perbaikan melalui program rehabilitasi bangunan keagamaan,” ujarnya.
Perubahan Aturan Izin Pendirian Pesantren
Hasil audit juga akan menjadi dasar bagi Kementerian Agama untuk memperketat mekanisme perizinan.
Sebelumnya, izin pesantren hanya mengacu pada kiai, santri, kitab, dan tempat ibadah. Kini, izin wajib melampirkan dokumen IMB atau sertifikat laik fungsi bangunan.
Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin menegaskan, langkah ini bukan sekadar birokrasi tambahan, melainkan jaminan keselamatan bagi seluruh santri.
“Kami ingin pesantren berkembang dengan aman dan tertib sesuai aturan bangunan nasional,” jelasnya.
Dampak Positif dari Audit Pesantren
Pelaksanaan audit pesantren diprediksi membawa sejumlah dampak nyata:
-
Memetakan kondisi fisik bangunan lembaga keagamaan.
-
Membentuk sistem izin bangunan yang berbasis keselamatan.
-
Memberikan dasar bagi pemberian bantuan rehabilitasi.
-
Meningkatkan rasa aman bagi santri dan tenaga pendidik.
Tantangan Audit Pesantren di Daerah
Pelaksanaan audit tidak mudah. Banyak pesantren di daerah terpencil masih menggunakan bangunan tua atau hasil swadaya masyarakat tanpa rancangan insinyur.
Pemerintah daerah diminta aktif membantu dalam pendataan dan administrasi agar seluruh lembaga bisa diverifikasi.
Kementerian PUPR berencana mengadakan pelatihan audit mandiri bagi pengurus pesantren untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap struktur bangunan. Upaya ini diharapkan mempercepat deteksi dini potensi kerusakan.
Baca Juga: BRI Perluas Akses Kredit Program 3 Juta Rumah, Wujudkan Hunian Layak untuk Rakyat
Audit Pesantren untuk Keselamatan Santri
Melalui program audit pesantren, pemerintah menegaskan komitmen untuk melindungi ribuan santri dari bahaya bangunan tidak layak.
Selain memperketat izin pendirian pesantren, langkah ini juga menjadi bagian dari reformasi tata kelola lembaga pendidikan keagamaan agar memenuhi standar keamanan nasional.
Pemerintah menargetkan seluruh pesantren di Indonesia terverifikasi laik fungsi sebelum akhir tahun 2026, sekaligus menutup celah bencana akibat kelalaian konstruksi.
Jika ingin update tentang hal di sekitar bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
