sekitarbandung.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat barisan melawan praktik korupsi. Melalui penandatanganan Dokumen Komitmen Antikorupsi 2025 di Hotel Novena, Lembang, Selasa, 12 Agustus 2025, eksekutif dan legislatif bersepakat memperketat pengawasan, mulai dari perencanaan hingga pengadaan barang dan jasa, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Acara ini dihadiri Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, Wakil Bupati Asep Ismail, Sekretaris Daerah Ade Zakir Hasyim, jajaran DPRD KBB, serta seluruh kepala dinas.
Wakil Ketua DPRD KBB dari Fraksi Golkar, Dadan Supardan, menegaskan dukungan penuh terhadap langkah KPK dalam mendorong sinergi antarlembaga. Menurutnya, komitmen ini harus menjadi kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif, terutama pada tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program.
“Kita harus menjadikan ini sebagai komitmen bersama. Tidak hanya legislatif, tapi juga eksekutif, termasuk mendukung keterlibatan BPKP Jawa Barat sebagai konsultan perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung Barat,” ujar Dadan Supardan di lokasi.
Ia menambahkan, rapat koordinasi dengan KPK ini merupakan langkah perbaikan agar kasus-kasus korupsi di masa lalu tidak kembali terjadi di Bandung Barat. Untuk itu, DPRD KBB akan memperkuat fungsi pengawasan sebagai lembaga kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
“Ke depannya, pengawasan harus lebih teliti dan kita harus memiliki keberanian untuk menolak intervensi dari pihak-pihak yang berpotensi menjerumuskan pada tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Dengan komitmen ini, Pemkab Bandung Barat dan DPRD optimistis dapat membangun sistem pemerintahan yang akuntabel, bebas dari praktik kotor, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Jika ingin update tentang hal di sekitar bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
