Sekitarbandung.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat meraih prestasi signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Telah tercatat sekitar 165 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang tersebar di semua desa di Kabupaten Bandung Barat (KBB) sudah sah menerima status badan hukum lengkap.
Pengesahan yang rampung pada 14 Juni 2025 ini menempatkan Bandung Barat sebagai daerah tercepat ke-6 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dalam menyelesaikan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih di seluruh di seluruh kelurahan.
“Alhamdulillah, pembentukan lembaga resmi Koperasi Desa Merah Putih di Bandung Barat sudah mencapai angka maksimal yaitu 100%. Hal ini menunjukkan tekad kita dalam mensupport keputusan Presiden Republik Indonesia yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan nasional serta memperbaiki kesejahteraan ekonomi tingkat desa,” ungkap Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail pada acara peringatan HUT KBB ke-18 beberapa hari yang lalu.
Jeje Ritchie Ismail menekankan bahwa capaian ini tidak lepas dari kerja sama lintas sektor yang tergabung dalam Satgas Koperasi Desa Merah Putih, yang diketuai oleh Sekretaris Daerah KBB, Ade Zakir.
Menurut dia, Satgas ini mencakup beberapa bagian pemerintahan dan masyarakat yang meliputi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebanyak 16 camat, 165 petugas desa, Ikatan Notaris Indonesia Cabang Kabupaten Banten (KBB), seluruh notaris penyusun akte koperasi, serta penasihat desa.
“Setiap kelompok bekerja sama, mengikuti ritme yang seragam, agar proses penegasan dapat diselesaikan sesuai jadwal,” katanya.
Selanjutnya, kata Jeje Ritchie Ismail, Pemkab Bandung Barat akan segera melaporkan capaian ini kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk diteruskan ke Pemerintah Pusat sebagai bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden.
Baca juga : Komeng Sambangi Pusat Disabilitas Bandung, Apresiasi Batik & Café Difabel!
Selanjutnya, Jeje menegaskan bahwa koperasi desa bukan sekadar struktur hukum, melainkan langkah strategis dalam mewujudkan kemandirian bangsa, terutama di sektor pangan dan ekonomi lokal.
“Strategi terintegrasi dan terkoordinasi dari seluruh pihak berkepentingan diperlukan untuk mengembangkan mandiri ekonomi di pedesaan. Ini adalah dasar bagi daya saing ekonomi negara sebenarnya,” katanya menutup pembicaraan tersebut.
Jika ingin update tentang hal di sekitar Bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
