sekitarbandung.com – Aksi damai bertajuk BEM UI Piknik Demokrasi menjadi sorotan publik setelah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil menggelar kegiatan unik di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Alih-alih melakukan aksi orasi dan long march seperti biasanya, mereka memilih cara kreatif: berdialog, membaca buku, dan memancing di depan gedung parlemen.
BEM UI Piknik Demokrasi Hadirkan Forum Rapat Dengar Warga
Dalam kegiatan BEM UI Piknik Demokrasi tersebut, mahasiswa menghadirkan forum Rapat Dengar Pendapat Warga (RDPW) dengan konsep terbuka.
Sebanyak tujuh kursi disediakan di depan gerbang DPR/MPR yang diperuntukkan bagi perwakilan lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
“Kami ingin wakil rakyat langsung mendengar suara rakyat tanpa perantara. Kursi kosong ini simbol bahwa rakyat menunggu mereka,” ujar Zayyid Sulthan Rahman, Ketua BEM UI.
Forum tersebut diikuti oleh ratusan mahasiswa dan warga yang duduk melingkar di bawah langit Senayan, berdiskusi tentang kondisi demokrasi dan kebebasan berpendapat yang dinilai mulai terkikis.
Baca Juga: Penilaian TNI Berdasar Prestasi, Bukan Senioritas: Pesan Tegas Presiden Prabowo di HUT ke-80 TNI
Pojok Baca dan Kolam Pancing di Tengah Aksi Demokrasi
Konsep BEM UI Piknik Demokrasi ini menjadi menarik karena dikemas seperti piknik edukatif. Di lokasi aksi, mahasiswa menyediakan Pojok Baca, lengkap dengan puluhan buku yang dapat dibaca siapa saja.
Pojok tersebut menyindir aparat hukum yang pernah menjadikan buku sebagai barang bukti dalam kasus kriminalisasi aktivis.
Selain pojok baca, mereka juga menyiapkan kolam pancing, salon nail art, hingga pojok Zen.
“Kami ingin menunjukkan bahwa menyuarakan pendapat tidak harus dengan amarah. Piknik juga bisa jadi cara berdemokrasi yang damai,” jelas Sulthan.
Tiga Tuntutan Utama dalam Aksi BEM UI Piknik Demokrasi
Lewat aksi BEM UI Piknik Demokrasi, mahasiswa dan LSM menyampaikan tiga tuntutan utama yang dianggap penting untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia:
-
Hentikan kekerasan dan kriminalisasi oleh aparat kepolisian.
Mereka menilai aparat sering bertindak represif terhadap masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum. -
Bebaskan tahanan politik yang dipenjara karena menyuarakan aspirasi.
Berdasarkan data yang dibawa peserta, masih ada sekitar 900 aktivis yang ditahan karena dituduh menghasut.“Pemerintah terlihat takut pada kebebasan berpikir. Padahal, demokrasi justru tumbuh dari perbedaan pendapat,” kata Sulthan.
-
Laksanakan reformasi kepolisian dan tindak lanjut atas seluruh tuntutan publik.
Menurut mereka, kebijakan yang dilakukan pemerintah dan DPR sejauh ini baru sebatas simbolik dan belum menyentuh akar persoalan.
Makna Demokrasi di Tengah Tekanan Politik
Menjelang satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, BEM UI Piknik Demokrasi menjadi bentuk perlawanan damai terhadap penyempitan ruang sipil.
“Kami tidak akan diam. Demokrasi tidak boleh mati hanya karena rasa takut,” tegas Sulthan.
Sementara itu, Sari Wijaya dari Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) mengingatkan bahwa pemerintah seharusnya tidak takut dengan literasi.
“Penyitaan buku adalah tanda ketakutan negara terhadap pengetahuan. Padahal, buku jauh lebih kuat daripada senjata,” ujarnya.
Laporan kebebasan berpendapat dan HAM: Komnas HAM
Jika ingin update tentang hal di sekitar bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
