sekitarbandung.com – Adanya keputusan pemerintah pusat untuk memangkas dana Transfer Ke Daerah (TKD) telah memunculkan gelombang respons serentak diberbagai daerah. Di tengah tantangan fiskal, pemda dipaksa untuk kreatif dan berstrategi dalam melakukan efisiensi anggaran seperti pengetatan belanja operasional hingga pengkajian ulang program-program prioritas.
Disisi lainnya, kondisi itu jadi tantangan nyata bagi kemandirian fiskal dan kreativitas daerah dalam upaya meraup pundi-pundi pemasukan bagi kas daerah. Untuk itu, setiap daerah dituntut untuk lakukan eksplorasi terhadap adanya kemungkinan pemasukan dalam bidang atau sektor tertentu.
Penghematan Diberbagai Sektor
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dipastikan akan melakukan efisiensi anggaran setelah dana TKD dari pemerintah pusat menyusut Rp600 miliar untuk APBD 2026. Sejumlah belanja yang tadinya dianggarkan, kini beberapa anggaran malah akan dihapus.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan bahwa efisiensi ini dipastikan tidak akan menyentuh belanja-belanja daerah yang masuk enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan sosial.
“Pembiayaan, tidak semua. Tapi efisiensi terbesar tentunya untuk belanja sehari-hari para pimpinan. Itu jauh berkurang sehingga kita betul-betul efisiennya banyak,” ujar Farhan kepada wartawan di Bandungn Selasa kemarin (21/10).
Disampaikan Farhan, beberapa belanja yang jelas akan dilakukan pemotongan yakni makan dan minum pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan juga konsumsi listrik di kantor-kantor dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan dilakukan pembatasan.
“Oh ya di DPRD, sudah hemat. Karena AC-nya sudah dimatikan. Pokoknya semua OPD terdampak, bahkan sampai RSUD saja yang biasanya menyediakan mamin untuk para karyawan ya kita dihilangkan juga,” terang Farhan.
Menurut Farhan, Pemkot Bandung tetap akan berusaha untuk mendapatkan pendapatan dari sumber lainnya, termasuk memanfaatkan program-program pemerintah pusat yang ada di daerah. Hal itu pun, papar Farhan sesuai dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri, juga Kementerian Keuangan. “Kami sedang berusaha mencari cara untuk bisa mendapatkan beberapa program dari pusat, khususnya yang menunjang 6 SPM,” kata Farhan penuh harap.
Lebih jauh Farhan menyebutkan bahwa mengenai anggaran untuk perjalanan dinas ke luar negeri, pihaknya menegaskan untuk tahun depan sementara akan ditiadakan, karena belanja pimpinan dipastikan akan mengalami pengurangan. “Lupakan luar negeri. Luar negeri kita Google. Makan minum, BBM, perjalanan dinas itu dikurangi,” terang Farhan.
Baca juga : KUBE UEP, Senjata Pemkab Bandung Lawan Kemiskinan
Peerlu diketahui, efisiensi tahun 2026 bukan hanya dilakukan oleh Pemkot Bandung saja. Tapi hampir seluruh daerah di Jawa Barat lakukan hal serupa, karena sama-sama mendapatkan pengurangan TKD dari pemerintah pusat.
Pengurangan TKD ke Provinsi Jabar mencapai Rp2,458 triliun. Sementara untuk 27 kabupaten dan kota berkurang Rp2,7 triliun. Dari jumlah itu, paling tinggi pengurangannya yaitu Kabupaten Bandung yang hampir tembus Rp1 triliun.
Jika ingin update tentang hal di sekitar bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
