sekitarBANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan akan segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Jawa Barat demi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini menyusul munculnya kasus keracunan yang melibatkan siswa di sejumlah daerah di Jabar.
“Kami minggu depan akan mengundang Kepala MBG yang membidangi wilayah Jawa Barat untuk dievaluasi secara paripurna dan terbuka,” ujar Dedi di Bandung, Selasa (23/9/2025) dilansir dari Antara News Jawa Barat.
Menurut Dedi, evaluasi ini penting agar peristiwa keracunan tidak kembali terjadi. “Berbagai problem yang terjadi seperti keracunan siswa tidak boleh terulang lagi,” ujar dia menambahkan.
Kenapa Evaluasi?
Dedi menyoroti bahwa kendala dalam pelaksanaan MBG terutama berkaitan dengan waktu antara proses memasak, distribusi, hingga konsumsi oleh siswa. Ia menyebut bahwa makanan MBG sering dibuat malam hari, namun didistribusikan dan disantap jauh nanti siang hari, sehingga kualitasnya bisa menurun dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan.
“Masaknya malam, distribusinya larut, dan kemudian dimakan siang hari — ini harus dievaluasi agar penyelenggara MBG dapat menghitung jam masak dan jam makan,” terang Dedi.
Sementara itu, saat ditanya soal kemungkinan tindakan pidana terhadap pihak penyelenggara MBG yang menyebabkan keracunan, Dedi belum memastikan. Ia menyebut akan mempertanyakan dulu kepada pihak penyelenggara apakah kasus ini harus dilanjutkan secara hukum atau cukup dievaluasi.
“Nanti saya tanya juga pada penyelenggara, apakah akan diteruskan atau harus dievaluasi,” ujarnya.
Daerah Terkena Dampak
Kasus keracunan MBG belakangan dilaporkan terjadi di beberapa wilayah di Jawa Barat, antara lain di Garut dan Bandung Barat. Kejadian ini memicu kekhawatiran publik terhadap keamanan dan mutu pangan dalam program tersebut.
Meski begitu, dalam keterangan resminya Dedi belum menyebut data jumlah korban atau tingkat keparahan insiden keracunan. Fokus utama dari rencananya adalah evaluasi menyeluruh terhadap keseluruhan proses pelaksanaan program tersebut, mulai dari pengadaan bahan, distribusi, hingga standar keamanan pangan.
Tantangan & Teknis Pelaksanaan
Evaluasi nanti akan dilakukan secara terbuka dan paripurna agar setiap aspek yang bermasalah bisa diperbaiki. Dedi menyebut bahwa distribusi makanan harus memperhatikan jarak waktu produksi hingga konsumsi agar mutu pangan tetap terjaga.
Menurutnya, mereka yang bertugas atau yang memperoleh kontrak dalam penyediaan makanan MBG bagi siswa harus memperhitungkan kapan makanan dibuat dan kapan dikonsumsi agar tidak terjadi kerusakan kualitas.
Dedi juga menyebut akan memanggil semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan MBG, termasuk penyedia makanan. Ia ingin memastikan langkah-langkah pencegahan diaplikasikan pada seluruh daerah pelaksanaan program.
Harapan ke Depan
Dengan usaha pemanggilan dan evaluasi ini, Gubernur berharap program tersebut tetap berjalan namun dengan mutu dan keamanan yang lebih terjaga agar kepercayaan orang tua dan masyarakat tetap terjaga. Dedi menegaskan bahwa program ini memiliki niat sosial yang baik — yakni memenuhi kebutuhan gizi siswa — tetapi tidak boleh mengorbankan aspek kesehatan.
Sementara itu, masyarakat dan pihak sekolah diharapkan ikut mengawasi dan melaporkan apabila ada indikasi penyimpangan atau masalah terkait distribusi makanan MBG di wilayahnya. Keberhasilan evaluasi nanti sangat bergantung pada transparansi dan kerja sama antara pemerintah provinsi, instansi terkait, dan masyarakat.
Jika ingin update tentang hal di sekitar bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
