sekitarBANDUNGcom – Jauh sebelum Kereta Cepat “Whoosh” resmi melesat membawa penumpang, sebuah momen krusial terjadi di ruang rapat Komisi V DPR RI, Senayan, pada 5 Juli 2023. Sesi Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang semula diperkirakan berjalan rutin antara para legislator dengan jajaran Kementerian Perhubungan, berubah menjadi sebuah interogasi tajam yang menyuarakan kebingungan dan frustrasi jutaan calon penumpang.
Di tengah optimisme pemerintah yang menggembar-gemborkan kemajuan proyek, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, melontarkan serangkaian pertanyaan sederhana namun sangat “menohok”. Pertanyaan-pertanyaan tersebut membongkar sebuah kejanggalan fundamental yang selama ini menjadi bisik-bisik publik: fakta bahwa proyek triliunan rupiah yang menyandang nama “Jakarta-Bandung” ternyata tidak benar-benar berhenti di jantung Kota Bandung.
Momen tersebut menjadi catatan sejarah penting tentang fungsi pengawasan legislatif. Berikut adalah kilas balik dari tiga pertanyaan krusial yang diungkap dalam RDP tersebut.
1. Pertanyaan Pertama: “Stasiun Terakhir Kereta Cepat Itu di Mana, Pak?”
Pertanyaan pembuka dari Roberth Rouw terdengar begitu mendasar, namun sarat dengan skeptisisme. Ia tidak bertanya tentang progres atau teknologi, melainkan tentang titik akhir dari sebuah perjalanan yang dijanjikan. Pertanyaan tersebut langsung ditujukan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Risal Wasal.
“Stasiun terakhir kereta cepat itu dimana, Pak?” tanya Roberth.
Risal Wasal menjawab dengan lugas, “Di Tegalluar.”
Sumber: Liputan RDP Komisi V DPR RI oleh CNBC Indonesia pada 5 Juli 2023.
Jawaban “Tegalluar” tersebut menjadi konfirmasi resmi atas apa yang selama ini dikhawatirkan. Tegalluar, meskipun secara administratif dekat, bukanlah pusat Kota Bandung yang dikenal oleh masyarakat luas. Jawaban tersebut membuka pintu bagi pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang semakin tajam.
Seorang pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah dari Universitas Trisakti, menilai bahwa penamaan proyek seringkali bersifat politis. “Penamaan sebuah proyek strategis seperti ‘Kereta Cepat Jakarta-Bandung’ adalah sebuah keputusan politis untuk menciptakan daya tarik dan kebanggaan. Namun, hal tersebut menjadi masalah ketika nama tersebut tidak sepenuhnya merefleksikan realitas di lapangan, yang bisa menimbulkan kebingungan publik,” ujarnya kepada CNN Indonesia.
2. Pertanyaan Kedua: “Berapa Jaraknya dari Tegalluar ke Kota Bandung?”
Setelah mendapatkan lokasi pastinya, Roberth Rouw langsung menindaklanjuti dengan pertanyaan yang menguantifikasi masalah tersebut. Pertanyaan ini mengubah isu dari sekadar nama menjadi masalah jarak dan waktu yang nyata bagi calon penumpang.
“Berapa jaraknya dari Tegalluar ke Kota Bandung?” cecar Roberth.
Risal Wasal menjawab, “Sekitar 20-30 kilometer.”
Sumber: Liputan RDP Komisi V DPR RI oleh CNBC Indonesia pada 5 Juli 2023.
Jawaban “20-30 kilometer” tersebut sontak membuat suasana rapat menjadi lebih tegang. Jarak tersebut bukanlah jarak yang bisa dianggap sepele di kawasan metropolitan Bandung Raya yang terkenal padat. Perjalanan tambahan puluhan kilometer tersebut berpotensi memakan waktu yang signifikan, tergantung pada kondisi lalu lintas di kawasan Gedebage yang memang sudah terkenal sebagai salah satu titik kemacetan. Masalah ini pula yang menjadi dasar dari usulan pembangunan Flyover Gedebage yang hingga kini masih menjadi wacana.
3. Pertanyaan Ketiga: “Lalu Bagaimana Penumpang Sampai ke Kota?”
Pertanyaan pamungkas inilah yang membongkar realitas perjalanan yang sesungguhnya. Jika kereta cepat tidak berhenti di pusat kota, lalu bagaimana penumpang akan melanjutkan perjalanan mereka? Pertanyaan ini menyoroti aspek krusial dalam sistem transportasi modern: konektivitas mil terakhir (last-mile connectivity).
Risal Wasal kemudian menjelaskan skema yang telah disiapkan pemerintah, yaitu penggunaan kereta pengumpan (feeder) dari Stasiun Padalarang (salah satu pemberhentian kereta cepat sebelum Tegalluar) menuju Stasiun Bandung di pusat kota.
Meskipun terdengar efisien, penjelasan tersebut tetap menyisakan catatan. Skema tersebut berarti penumpang harus melakukan transit—turun dari kereta cepat, berpindah peron, dan menunggu kereta feeder. Bagi sebagian penumpang, terutama yang membawa banyak barang atau keluarga, proses transit tersebut bisa menjadi sebuah kerepotan yang mengurangi kenyamanan.
Pengamat transportasi, Aditya Dwi Laksana dari MTI, sering menekankan pentingnya integrasi yang mulus. “Kunci sukses dari transportasi massal modern adalah integrasi antar moda yang mulus dan tanpa hambatan. Proses transit harus dibuat senyaman mungkin. Jika proses pindah moda terlalu rumit atau memakan waktu, maka keunggulan kecepatan dari moda utama bisa menjadi tidak signifikan,” paparnya.
Sebuah Kompromi dari Proyek yang Kompleks
Pada akhirnya, tiga pertanyaan menohok dari DPR tersebut membuka mata publik tentang realitas di balik sebuah proyek mercusuar. Keputusan untuk tidak membangun stasiun akhir di jantung Kota Bandung adalah sebuah kompromi yang lahir dari berbagai faktor, mulai dari tantangan pembebasan lahan yang ekstrem hingga pembengkakan biaya. Struktur proyek ini pun tak lepas dari dominasi China dalam pembiayaan dan konstruksinya, yang memiliki kalkulasi bisnisnya sendiri.
Meskipun kini kereta cepat telah beroperasi dan sistem feeder berjalan, momen RDP tersebut akan selalu diingat sebagai sebuah contoh penting dari fungsi pengawasan legislatif dan pengingat bahwa nama besar sebuah proyek harus selalu diuji dengan kenyataan yang akan dihadapi oleh penggunanya sehari-hari.
