sekitarbandung.com – Kasus PT BDS atau PT Bandung Daya Sentosa menjadi sorotan besar di Kabupaten Bandung setelah dugaan gagal bayar vendor bernilai miliaran rupiah mencuat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung kini tengah menyiapkan langkah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk memastikan kasus ini tidak hanya berhenti pada ranah hukum, melainkan juga dikawal secara politik.
Kasus PT BDS dan Dugaan Gagal Bayar
PT Bandung Daya Sentosa (BDS), sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), diduga gagal membayar kewajibannya kepada vendor. Kerugian yang diperkirakan mencapai Rp105,4 miliar muncul dari proyek pengadaan boneless dada (BLD) ayam tahun 2024.
Kasus PT BDS ini semakin menjadi perhatian publik setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bandung meningkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Bahkan, penggeledahan dilakukan di kantor PT BDS di Gedung Baznas Center, Soreang, dan rumah Direktur Utama PT BDS, Yanuar Budi Norman, pada 20 Agustus 2025.
Baca Juga: 5 Keunggulan Kartu Debit BRI X INDODAX yang Wajib Dimiliki Nasabah Digital
DPRD Kabupaten Bandung Dorong Pembentukan Pansus
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, Faisal Radi Sukmana, menegaskan pentingnya kehadiran Pansus untuk mengawasi jalannya penyelesaian kasus PT BDS.
“Pansus ini penting, karena masalah BDS bukan hanya soal bisnis dengan vendor, tetapi juga menyangkut tata kelola BUMD dan kepercayaan publik pada pemerintah daerah,” ujarnya, Selasa (26/8/2025).
Menurut Faisal, DPRD tidak bisa hanya pasif menunggu hasil aparat penegak hukum. Melalui Pansus, DPRD memiliki kewenangan memanggil manajemen BDS, meminta penjelasan dari Pemkab, serta mengeluarkan rekomendasi kebijakan agar tata kelola BUMD menjadi lebih transparan.
Respons Fraksi dan Sikap Ketua DPRD
Mayoritas fraksi di DPRD Kabupaten Bandung memberi sinyal positif terhadap pembentukan Pansus kasus PT BDS. Meski begitu, keputusan final masih menunggu rapat Badan Musyawarah (Bamus) dan pernyataan resmi Ketua DPRD, Renie Rahayu Fauzi.
Sejumlah anggota dewan menilai, jika Pansus tidak segera dibentuk, dikhawatirkan kepercayaan publik terhadap DPRD sebagai lembaga pengawas kinerja BUMD akan menurun.
Tuntutan Vendor dalam Kasus PT BDS
Vendor yang merasa dirugikan sudah menyampaikan desakan langsung. Mereka bahkan memasang karangan bunga di halaman kantor DPRD Kabupaten Bandung sebagai simbol tuntutan agar wakil rakyat segera turun tangan.
“Jangan sampai masalah ini hanya jadi urusan hukum, sementara dampak sosial dan ekonominya tidak teratasi,” kata Faisal menambahkan.
Bagi vendor, kerugian besar akibat gagal bayar PT BDS bukan hanya urusan bisnis semata. Masalah ini sudah menyentuh aspek kepercayaan pengusaha lokal terhadap pemerintah daerah.
Dampak Kasus PT BDS terhadap Kepercayaan Publik
Kasus PT BDS menimbulkan kegelisahan karena menyangkut tata kelola BUMD. Bila dibiarkan, publik khawatir kejadian serupa dapat terulang dan melemahkan posisi BUMD sebagai penggerak ekonomi lokal.
Menurut catatan dari Kementerian Dalam Negeri, BUMD memiliki peran vital dalam memperkuat perekonomian daerah. Karena itu, setiap permasalahan yang terjadi wajib dievaluasi agar ke depan lebih transparan dan akuntabel.
Pansus Sebagai Momentum Pembenahan BUMD
Selain mengurai masalah gagal bayar, keberadaan Pansus diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan BUMD di Kabupaten Bandung. Transparansi, tata kelola yang baik, serta akuntabilitas keuangan dianggap mutlak agar kepercayaan publik kembali terbangun.
Dengan demikian, kasus PT BDS bukan hanya soal penyelesaian kerugian vendor, tetapi juga pelajaran penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan dan memperbaiki manajemen BUMD.
Langkah Selanjutnya
Publik kini menunggu apakah DPRD Kabupaten Bandung benar-benar membentuk Pansus kasus PT BDS atau menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum. Jika Pansus jadi dibentuk, harapannya bisa menghasilkan solusi konkret dan memulihkan kepercayaan masyarakat.
Jika ingin update tentang hal di sekitar Bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
