sekitarbandungcom – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM menyiapkan rencana penggabungan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran. Wacana tersebut disampaikan setelah Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat pada 11 September 2026.
Rencana itu belum menjadi kebijakan yang berlaku. Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih melakukan pemetaan terhadap sejumlah organisasi yang dinilai memiliki ruang untuk digabung. Pelaksanaannya ditargetkan mulai pada tahun anggaran mendatang.
KDM Dorong Efisiensi melalui Penataan OPD
Menurut KDM, penggabungan OPD diarahkan untuk menekan biaya rutin pemerintahan. Efisiensi tersebut mencakup pengurangan kebutuhan belanja kantor, perjalanan dinas, hingga Alat Tulis Kantor atau ATK.
Kebijakan penataan organisasi diharapkan membuat anggaran pemerintah lebih efektif. Ruang fiskal yang diperoleh dari efisiensi nantinya dapat diarahkan untuk mendukung program pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat.
Bidang yang menjadi perhatian antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan demikian, perubahan struktur organisasi tidak hanya ditujukan untuk merampingkan birokrasi, tetapi juga membuka peluang agar anggaran lebih banyak digunakan pada sektor pelayanan publik.
Meski demikian, rencana penggabungan tersebut masih harus melalui tahapan pembahasan dan penyesuaian. Pemerintah perlu memastikan fungsi pelayanan tetap berjalan serta tugas setiap organisasi dapat ditangani setelah restrukturisasi diterapkan.
Baca juga:Bandung Jadi Tempat Latihan TNI, 21 Negara Sahabat Perkuat Sinergi Militer
KDM Sebut 6 Kelompok OPD dalam Pemetaan
Dalam pemetaan awal, terdapat enam kelompok OPD yang disebut berpotensi digabung. Kelompok pertama adalah Bappeda dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Balitbangda.
Kelompok kedua mencakup Dinas Lingkungan Hidup dengan penambahan unsur Tata Ruang. Kelompok ketiga adalah Dinas Koperasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Selanjutnya, DP3AKB dipetakan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kelompok berikutnya adalah Dinas Sumber Daya Air dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang.
Kelompok keenam terdiri atas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Pemetaan tersebut menjadi gambaran awal mengenai arah penataan organisasi yang sedang dipertimbangkan pemerintah daerah.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih harus menyusun langkah lanjutan sebelum rencana tersebut diterapkan. Karena itu, daftar enam kelompok tersebut belum dapat dianggap sebagai bentuk final struktur OPD Jawa Barat.
Baca juga:Bazar Bayar dengan Sampah, Solusi Kreatif Bandung Hadapi Sampah Anorganik
Efisiensi Diharapkan Perkuat Pembangunan Jabar
Penataan organisasi menjadi salah satu pilihan pemerintah untuk mengendalikan pengeluaran rutin. Efisiensi diharapkan tidak mengurangi kualitas layanan, melainkan mengoptimalkan penggunaan anggaran agar lebih mendukung kebutuhan pembangunan.
Dalam konteks tersebut, penggabungan OPD diposisikan sebagai bagian dari strategi pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah ingin mengurangi beban biaya administratif sekaligus mempertahankan fungsi utama pelayanan pemerintahan.
KDM menargetkan implementasi rencana tersebut pada tahun anggaran mendatang. Namun, proses menuju penerapan masih membutuhkan persiapan dan penyesuaian kelembagaan.
Informasi mengenai perubahan struktur juga penting dipahami masyarakat agar tidak muncul anggapan bahwa seluruh OPD langsung dilebur. Status yang disampaikan saat ini masih berupa rencana dan pemetaan awal.
Dengan demikian, langkah KDM untuk menggabungkan sejumlah OPD merupakan agenda efisiensi yang masih dalam proses. Enam kelompok yang disebut menjadi bagian dari kajian awal, sementara keputusan final mengenai bentuk organisasi, pelaksanaan, serta mekanisme penggabungan masih menunggu tahapan berikutnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat memastikan setiap perubahan kelembagaan tetap berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Efisiensi anggaran pada akhirnya diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar melalui penguatan program pembangunan dan pelayanan publik.
Rencana tersebut juga menunjukkan adanya peninjauan terhadap pembagian tugas antarorganisasi di lingkungan Pemprov Jawa Barat. Penggabungan diarahkan pada unit yang dinilai memiliki irisan fungsi, sehingga struktur pemerintahan dapat dibuat lebih sederhana tanpa menghilangkan tanggung jawab pelayanan.
Bagi masyarakat, perubahan kelembagaan nantinya perlu disertai informasi yang jelas mengenai tugas, layanan, serta kanal komunikasi organisasi. Kejelasan tersebut penting agar proses transisi tidak menimbulkan kebingungan ketika pelayanan pemerintahan tetap harus berjalan.
Tahapan berikutnya menjadi penting karena keputusan akhir akan menentukan bentuk organisasi dan pembagian kewenangan setelah efisiensi diterapkan. Sampai saat ini, pemerintah masih menempatkan usulan tersebut sebagai bagian dari proses penataan.
