sekitarbandung.com – Kemenkumham Jabar bagikan buku panduan hukum secara langsung kepada warga Kelurahan Cibuntu, Kota Bandung, dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan penyelesaian konflik secara damai. Kegiatan ini dilaksanakan melalui tim penyuluh hukum dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Barat.
Peningkatan Literasi Hukum di Akar Rumput
Program ini merupakan bagian dari tahap aktualisasi pelatihan Peacemaker Training dan Paralegal Serentak 2 Tahun 2025, yang sebelumnya digelar secara daring. Setelah pelatihan selesai pada 13 Juni lalu, peserta diwajibkan untuk menerapkan ilmu mereka langsung ke masyarakat.
Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Asep Sutandar, menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh program-program berbasis penyuluhan hukum non-litigasi, agar masyarakat tidak bergantung hanya pada jalur pengadilan formal.
“Kami ingin setiap desa dan kelurahan mampu memiliki Pos Bantuan Hukum mandiri dan mendorong penyelesaian masalah secara musyawarah,” ujarnya.
Baca Juga: Sampah Pasar Gedebage Bandung Diolah Jadi Energi dan Pupuk: DLH Ambil Alih Penanganan 90 Ton Sampah
Distribusi Buku Panduan Hukum: Isi dan Tujuan
Dalam kegiatan ini, peserta menerima paket buku yang diberikan langsung oleh mentor dari Kemenkumham Jabar. Buku-buku tersebut berisi panduan praktis dalam menghadapi kasus hukum pidana maupun perdata, serta strategi mediasi yang dapat dilakukan oleh warga biasa.
Adapun judul buku yang dibagikan, antara lain:
-
Buku Panduan Mediator Desa
-
Buku Panduan Paralegal: Proses Hukum Pidana – Perdata & Pengorganisasian Rakyat
-
Ketika Laba-laba Hendak Menjaring Elang (Studi Kasus Korupsi)
Buku ini akan ditempatkan di taman baca hukum, pojok JDIH, dan perpustakaan kelurahan, agar dapat diakses oleh siapa saja.
Komitmen Kemenkumham Jabar untuk Akses Informasi Hukum
Kemenkumham Jabar menyatakan bahwa program literasi hukum seperti ini akan terus digencarkan ke berbagai wilayah lain. Selain Cibuntu, lokasi lain juga sudah dijadwalkan menerima pelatihan dan buku hukum serupa.
“Kami tidak ingin hukum jadi milik orang yang paham saja. Semua warga berhak tahu dan menggunakan hukum dengan benar,” tutur salah satu mentor.
Dengan dibagikannya buku panduan seperti “Buku Panduan Mediator Desa” dan “Paralegal: Proses Hukum Pidana–Perdata”, diharapkan warga memiliki referensi hukum yang praktis.
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang program Paralegal Serentak dan pelatihan Peacemaker yang diinisiasi oleh Kemenkumham RI, masyarakat dapat mengakses informasi lengkap melalui laman resmi Kemenkumham RI
Jika ingin update tentang hal di sekitar bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
