sekitarbandung.com – Kebijakan pembebasan PBB warga berpenghasilan rendah dinilai lebih efektif ketimbang penghapusan tunggakan pajak secara massal. Hal ini disampaikan oleh Acuviarta Kartabi, pengamat ekonomi Universitas Pasundan (Unpas), menyikapi polemik kenaikan PBB di sejumlah wilayah Jawa Barat.
Menurut Acuviarta, pembebasan PBB warga berpenghasilan rendah adalah langkah yang lebih adil sekaligus tepat sasaran. Pasalnya, pemutihan tunggakan pajak tanpa syarat justru bisa menurunkan kepatuhan masyarakat membayar pajak di masa depan.
Pembebasan PBB Warga Berpenghasilan Rendah Lebih Tepat Sasaran
Dalam pandangan Acuviarta, kebijakan pembebasan PBB warga berpenghasilan rendah membuat bantuan pajak benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan. Sebaliknya, penghapusan tunggakan massal dianggap tidak adil karena bisa dinikmati oleh wajib pajak yang sebenarnya mampu.
“Kalau semua penunggak otomatis dihapuskan, nanti muncul kebiasaan menunggu pemutihan. Ini tentu berdampak buruk bagi kepatuhan pajak,” jelas Acuviarta di Bandung, Kamis (28/8/2025).
Baca Juga: Sekolah Siaga Bencana Bandung Latih Siswa dengan Simulasi Gempa
Kenaikan PBB dan Respons Pemerintah Daerah
Isu PBB menguat setelah muncul keluhan warga soal kenaikan tarif hingga 1.000 persen di beberapa kabupaten/kota. Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta bupati dan wali kota menghapus tunggakan PBB.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menjadi salah satu kepala daerah yang langsung menindaklanjuti instruksi tersebut. Namun, Acuviarta mengingatkan bahwa penghapusan tunggakan PBB secara menyeluruh bisa berisiko menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Contoh Kebijakan Efektif
Kota Bandung pernah menerapkan kebijakan pembebasan PBB warga berpenghasilan rendah dengan kriteria jelas. Warga dengan nilai pajak hanya Rp100 ribu per tahun mendapatkan keringanan penuh.
“Kebijakan berbasis kriteria seperti ini jauh lebih efektif. Bantuan pajak benar-benar sampai kepada warga yang masuk kategori berpenghasilan rendah,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintah daerah bisa memberikan insentif kepada wajib pajak patuh, misalnya berupa diskon bagi yang membayar tepat waktu. Langkah ini diyakini mampu meningkatkan kepatuhan sekaligus menjaga stabilitas penerimaan.
Informasi resmi tentang pajak dapat dilihat di pajak.go.id.
Dampak bagi Pendapatan Daerah
Acuviarta menegaskan bahwa PBB merupakan salah satu tulang punggung penerimaan daerah. Jika semua tunggakan dihapuskan tanpa batasan, maka potensi penerimaan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur akan berkurang signifikan.
Karena itu, pembebasan PBB warga berpenghasilan rendah dinilai sebagai solusi win-win. Pemerintah tetap menjaga PAD, sementara warga kurang mampu terbantu dengan keringanan pajak.
Alternatif Sumber PAD
Selain mengandalkan PBB, pemerintah daerah juga disarankan memperkuat sumber PAD lain. Beberapa di antaranya adalah pajak reklame, pajak parkir, pajak hotel dan restoran, serta kontribusi dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Dengan memperluas sumber PAD, daerah tidak hanya bergantung pada PBB. Risiko fiskal bisa ditekan, dan pembangunan tetap berjalan,” tambah Acuviarta.
Kebijakan pembebasan PBB warga berpenghasilan rendah terbukti lebih efektif dan berkeadilan dibandingkan penghapusan tunggakan pajak massal. Dengan kriteria yang jelas, pemerintah daerah bisa membantu warga yang benar-benar membutuhkan, sekaligus menjaga kestabilan pendapatan asli daerah.
Jika ingin update tentang hal di sekitar Bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
