sekitarbandung.com — Hak pilih merupakan bagian penting dalam demokrasi, termasuk bagi pemilih disabilitas Bandung. Meski berbagai langkah sudah diambil agar pesta demokrasi lebih ramah difabel, sejumlah kendala teknis maupun sosial masih kerap ditemui.
Baca juga: DPRD Kota Bandung Dukung Penuh Pesan Persatuan dan Sinkronisasi Program Presiden
Siapa Saja yang Masuk dalam Pemilih Disabilitas Bandung?
Pemilih disabilitas mencakup kelompok dengan hambatan fisik, sensorik, mental, maupun intelektual. Data KPU menunjukkan ribuan warga Bandung dengan kondisi tersebut tercatat dalam daftar pemilih tetap. Misalnya, kelompok tunanetra mendapat fasilitas surat suara Braille, sementara penyandang disabilitas mental tetap berhak menyalurkan suara dengan pendampingan.
Langkah ini menunjukkan bahwa negara mengakui dan melindungi hak politik semua warga tanpa terkecuali.
Akses TPS: Dari Fasilitas Braille hingga Jalur Ramah Kursi Roda
Di sejumlah TPS di Bandung, telah disediakan template Braille khusus bagi pemilih tunanetra. Selain itu, beberapa TPS juga mulai menyiapkan jalur datar agar pengguna kursi roda dapat lebih mudah masuk.
Namun, praktik di lapangan belum seragam. Masih ada TPS yang sulit diakses, sehingga pemilih disabilitas membutuhkan bantuan orang lain untuk masuk atau keluar lokasi. Hal ini mengurangi prinsip kemandirian dalam mencoblos.
Kisah Nyata Pemilih Difabel di Bandung
Dalam beberapa pemilu terakhir, penyandang disabilitas di Bandung menyampaikan pengalaman beragam. Ada yang merasa terbantu karena panitia sigap mendampingi, namun ada juga yang kecewa karena fasilitas kurang mendukung.
Misalnya, penyandang tunarungu sering kesulitan memahami instruksi KPPS karena tidak semua panitia bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Situasi ini menjadi pengingat pentingnya pelatihan khusus bagi petugas pemilu.
Tantangan yang Masih Dihadapi
Beberapa kendala utama pemilih disabilitas Bandung antara lain:
-
Infrastruktur TPS belum seragam → tidak semua ramah kursi roda.
-
Kurangnya sosialisasi inklusif → informasi pemilu jarang tersedia dalam format audio, Braille, atau bahasa isyarat.
-
Stigma sosial → sebagian masyarakat masih meragukan kemampuan disabilitas untuk ikut memilih.
-
Minimnya pendamping resmi → banyak pemilih harus mengandalkan keluarga atau relawan.
Strategi Menuju Pemilu Inklusif di Bandung
Agar hak politik disabilitas benar-benar terpenuhi, beberapa langkah strategis bisa dilakukan:
-
Menambah jumlah TPS ramah disabilitas di seluruh kecamatan.
-
Memberikan pelatihan bahasa isyarat bagi petugas KPPS.
-
Melibatkan organisasi difabel dalam sosialisasi politik.
-
Menyediakan materi kampanye dalam format ramah difabel (Braille, audio, visual sederhana).
-
Memastikan pendataan pemilih disabilitas lebih akurat melalui kerja sama KPU, Dukcapil, dan komunitas difabel.
Gerakan masyarakat sipil di Bandung juga terus mendorong peningkatan keterwakilan penyandang disabilitas. Informasi mengenai upaya advokasi dan perlindungan hak difabel bisa dilihat melalui Komnas Disabilitas komnasdisabilitas.go.id.
Peran Keluarga dan Komunitas
Partisipasi difabel tidak lepas dari dukungan keluarga dan komunitas. Pendampingan saat hari pencoblosan, penyebaran informasi pemilu lewat komunitas, hingga kampanye kesadaran publik “Disabilitas Memilih” bisa memperkuat kehadiran suara difabel di bilik suara.
Jika ingin update tentang hal di sekitar bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
