sekitarbandung.com – Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis kini jadi perhatian utama pemerintah usai kasus keracunan massal. Dalam rapat koordinasi di Kementerian Kesehatan, diputuskan keterlibatan Puskesmas dan UKS untuk memastikan makanan aman dan higienis bagi anak sekolah penerima manfaat MBG. Pada Minggu, 28 September 2025, Kementerian Kesehatan menggelar rapat koordinasi yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Rapat Koordinasi Nasional Bahas Pengawasan MBG
Dalam rapat tersebut, salah satu keputusan penting adalah memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diminta mengoptimalkan peran Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di satuan pendidikan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa langkah ini bertujuan menumbuhkan keyakinan masyarakat bahwa menu MBG benar-benar aman dan bergizi.
“Seluruh puskesmas dan UKS akan rutin memantau SPPG agar kualitas dan kebersihan makanan terjamin,” ujarnya.
Baca Juga: Keracunan MBG Bandung Barat: 1.244 Korban Sembuh, 65 Masih Dirawat
Evaluasi Ketat untuk Dapur MBG
Hasil rapat juga menekankan evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dapur-dapur yang bermasalah akan ditutup sementara hingga selesai dilakukan investigasi.
Menurut Zulkifli Hasan, ada beberapa aspek yang menjadi fokus evaluasi, di antaranya:
-
Kedisiplinan juru masak dalam menjalankan prosedur.
-
Sterilisasi alat makan secara rutin.
-
Sanitasi dapur, termasuk alur limbah dan kualitas air.
“Semua SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) agar dapat beroperasi,” tambahnya.
Fakta di Lapangan: Minimnya SLHS di SPPG
Data yang dipaparkan Kantor Staf Presiden (KSP) cukup mengejutkan. Dari 8.583 SPPG yang tersebar di Indonesia, hanya 34 SPPG yang sudah memiliki SLHS.
Selain itu, yang benar-benar menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) baru sebanyak 312 SPPG. Kondisi ini menegaskan perlunya percepatan perbaikan manajemen dapur MBG.
Sejalan dengan pedoman Kementerian Kesehatan RI, SLHS merupakan syarat wajib untuk menjamin keamanan pangan, terutama bagi anak sekolah yang menjadi penerima manfaat program MBG.
Instruksi Presiden: Semua Pihak Harus Aktif
Presiden Prabowo sebelumnya menekankan bahwa kasus keracunan tidak boleh terulang. MBG yang dirancang untuk membantu anak-anak yang kesulitan makan sehat harus berjalan aman.
“Semua kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan MBG tidak boleh saling menunggu, tetapi harus aktif melakukan pengawasan,” tegas Zulhas.
Dukungan Pemerintah Daerah
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menambahkan bahwa koordinasi juga diperluas ke daerah. Pada Senin, 29 September 2025, rapat bersama seluruh pemerintah daerah digelar untuk membahas teknis pelaksanaan MBG di wilayah masing-masing.
Dalam rapat tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga hadir memberikan arahan teknis terkait perbaikan sistem pengawasan.
Tantangan dan Harapan
Meski berbagai langkah pengawasan sudah diputuskan, tantangan masih besar. Jumlah SPPG yang banyak, sumber daya terbatas, dan kesenjangan fasilitas sanitasi menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
Namun, kolaborasi antara puskesmas, sekolah, pemerintah daerah, dan pusat diharapkan mampu memastikan MBG berjalan sesuai standar.
“Jika pengawasan berjalan konsisten, maka kasus keracunan bisa dicegah dan anak-anak Indonesia bisa benar-benar menikmati manfaat program ini,” kata seorang pejabat Kemenkes.
Langkah pengawasan MBG dengan melibatkan Puskesmas dan UKS menjadi strategi penting untuk memastikan makanan aman, higienis, dan bergizi. Evaluasi menyeluruh terhadap dapur MBG (SPPG), kewajiban sertifikasi SLHS, serta dukungan penuh dari pemerintah daerah diharapkan mampu mencegah kasus serupa di masa mendatang. “Untuk panduan resmi terkait standar higienitas pangan sekolah, Anda bisa membaca di situs Kementerian Kesehatan RI
Jika ingin update tentang hal di sekitar bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
