sekitarbandung.com – Perencanaan anggaran Bandung Barat 2026 kembali menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat. Bupati Jeje Ritchie Ismail menegaskan bahwa seluruh proses penyusunan anggaran tahun kedua RPJMD AMANAH ini harus mengikuti pedoman dan regulasi terbaru agar tata kelola keuangan daerah tetap transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Perencanaan Anggaran Bandung Barat 2026 Harus Patuh Regulasi
Bupati Jeje Ritchie menuturkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kualitas perencanaan anggaran. Ia menekankan pentingnya mematuhi pedoman yang telah diterbitkan pemerintah pusat, khususnya Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
Menurutnya, regulasi tersebut menjadi pegangan wajib seluruh perangkat daerah agar proses penyusunan APBD dapat berjalan lebih sinkron dan terarah.
“Dengan adanya Permendagri 14/2025, kita memiliki acuan yang jelas. Semua harus mengikuti aturan itu agar perencanaan anggaran Bandung Barat 2026 semakin efektif,” ujar Jeje.
Baca Juga: Harga Pangan Jelang Nataru Stabil di Bandung dengan Tantangan Kenaikan Cabai
Sinkronisasi Pusat dan Daerah Jadi Kunci Keberhasilan
Dalam penyampaian resminya, Jeje menegaskan bahwa penyusunan anggaran tidak bisa dilakukan secara parsial. Semua perangkat daerah wajib memastikan bahwa anggaran yang diajukan selaras dengan prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan daerah.
Perencanaan anggaran Bandung Barat 2026 harus menjadi instrumen yang mendukung kesejahteraan masyarakat, sehingga setiap rupiah yang dialokasikan harus memberikan dampak nyata.
Ia menambahkan bahwa koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat untuk menciptakan sistem penganggaran yang lebih efektif.
Fokus Tahun 2026: Infrastruktur dan Pelayanan Dasar
Pemkab Bandung Barat menetapkan tema pembangunan tahun 2026: Peningkatan Akses Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik.
Fokus tersebut mencakup:
-
Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar
-
Penguatan pelayanan publik melalui digitalisasi
-
Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan
-
Percepatan penanganan infrastruktur desa
-
Optimalisasi layanan publik berbasis kebutuhan masyarakat
Dengan tema ini, pemerintah berharap perencanaan anggaran Bandung Barat 2026 dapat menyentuh sektor–sektor penting dan memberikan manfaat menyeluruh.
APBD 2026 Diharapkan Lebih Tepat Waktu dan Tepat Sasaran
Jeje menekankan komitmen untuk menyelesaikan penyusunan APBD tepat waktu. Ketepatan waktu menjadi faktor penting karena mempengaruhi kelancaran program pembangunan di tahun berikutnya.
Ia optimistis bahwa dengan disiplin regulasi dan komunikasi antarlembaga yang baik, perencanaan anggaran 2026 akan lebih matang dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Bandung Barat.
Peran Strategis Perangkat Daerah dalam Penyusunan Anggaran
Setiap perangkat daerah memiliki peran penting dalam memastikan anggaran tersusun sesuai pedoman. Oleh karena itu, Bupati meminta seluruh dinas untuk:
-
Mengacu pada data yang valid
-
Menyusun program berbasis prioritas
-
Menjalankan prinsip money follow program
-
Menghindari pengajuan anggaran yang tidak relevan
-
Memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran
Dengan perencanaan yang lebih tertata, Pemkab Bandung Barat bisa menghasilkan kebijakan pembangunan yang realistis dan berdampak.
Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
Salah satu pendekatan penting dalam proses penyusunan APBD 2026 adalah penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting). Model ini memastikan seluruh program pemerintah memiliki indikator yang jelas, terukur, dan memberikan hasil sesuai yang direncanakan.
Hal ini diharapkan dapat membuat perencanaan anggaran Bandung Barat 2026 lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.
Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Pondasi Pengelolaan Anggaran
Jeje menegaskan bahwa seluruh proses penganggaran harus dilakukan secara transparan. Baik melalui publikasi data anggaran, keterlibatan masyarakat, hingga evaluasi berkala untuk memastikan setiap program berjalan sesuai rencana.
Dengan prinsip akuntabilitas, Pemda ingin meminimalisir potensi penyimpangan anggaran dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Pembangunan Berkelanjutan Jadi Arah Baru Bandung Barat
Selain infrastruktur dasar, Jeje menyoroti pentingnya pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Pemerintah akan mendorong program yang mendukung:
-
Ketahanan ekonomi masyarakat
-
Peningkatan kualitas lingkungan
-
Penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan
-
Pengembangan sumber daya manusia
Seluruh rencana tersebut akan dituangkan dalam perencanaan anggaran Bandung Barat 2026 agar terstruktur dan berjalan optimal.
Komitmen Pemda Bandung Barat untuk Hadir Lebih Dekat dengan Warga
Jeje berharap perencanaan anggaran 2026 dapat mempercepat pelayanan publik dan menciptakan Bandung Barat yang lebih adaptif terhadap tantangan zaman. Ia juga menegaskan bahwa aspirasi masyarakat harus menjadi bagian penting dari penyusunan APBD.
“Perencanaan anggaran harus menjadi jembatan kebutuhan masyarakat. Kami ingin tahun 2026 membawa perubahan yang nyata bagi kehidupan warga,” tegasnya.
Bandung Barat sedang memasuki fase penting dalam pembangunan jangka menengah. Melalui perencanaan anggaran Bandung Barat 2026 yang lebih terarah, terukur, dan berbasis regulasi, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas layanan publik serta memperkuat fondasi pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat.
Jika ingin update tentang hal di sekitar Bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
