sekitarBANDUNGcom – Berdiri megah dengan arsitektur yang memukau di atas danau buatan, Masjid Raya Al Jabbar telah menjadi ikon baru kebanggaan Jawa Barat yang berlokasi di jantung Kota Bandung. Setiap akhir pekan, ribuan pengunjung dari berbagai daerah datang untuk beribadah, berwisata, dan mengagumi kemegahannya. Namun, seiring dengan lonjakan popularitas tersebut, muncul sebuah wajah lain yang tak terhindarkan: menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mengepung hampir setiap sudut kawasan.Di satu sisi, kehadiran mereka adalah denyut nadi ekonomi kerakyatan, sebuah respons alami terhadap adanya pusat keramaian baru. Di sisi lain, keberadaan mereka yang tidak terkelola telah menimbulkan kesemrawutan, masalah kebersihan, dan gangguan terhadap ketertiban umum. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kini berada di sebuah persimpangan jalan, menghadapi dilema sulit yang mempertaruhkan citra ikon provinsial dengan nasib ribuan warganya yang mencari nafkah.
Memilih tindakan yang tepat bukanlah hal mudah. Setiap opsi membawa konsekuensinya sendiri. Berikut adalah kupas tuntas tiga opsi kunci yang berada di meja Pemkot Bandung, sebuah pertarungan antara pendekatan yang tegas dan sisi yang humanis.
1. Opsi Tegas: Penegakan Hukum Murni dan Sterilisasi Kawasan
Opsi pertama adalah yang paling lugas dan sering menjadi respons awal pemerintah di banyak kota: penegakan hukum murni. Dalam skenario ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan menjadi ujung tombak. Operasi penertiban (razia) akan digelar secara rutin dan intensif untuk membersihkan seluruh area ring satu dan dua Masjid Al Jabbar dari keberadaan PKL liar. Pendekatan ini mencakup penyitaan barang dagangan dan gerobak, serta penerapan sanksi administratif bagi mereka yang membandel. Tujuannya adalah menciptakan “zona merah” yang steril dan mengembalikan fungsi fasilitas umum sesuai peruntukannya.
Keunggulan dari pendekatan ini adalah hasilnya yang cepat dan langsung terlihat. Kawasan akan kembali rapi dan tertib dalam waktu singkat, yang kemungkinan besar akan disambut baik oleh sebagian masyarakat yang terganggu oleh kesemrawutan. Namun, kelemahannya juga signifikan. Pendekatan represif ini memiliki potensi gesekan sosial yang tinggi dan seringkali tidak berkelanjutan. Para pedagang yang kehilangan mata pencahariannya kemungkinan besar akan kembali lagi saat patroli lengah.
Kepala Satpol PP Kota Bandung, Rasdian Setiadi, seringkali berada di posisi sulit ini. Dalam sebuah kesempatan, ia menekankan bahwa penegakan aturan adalah sebuah keharusan. “Tugas kami adalah menegakkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3). Kami akan terus melakukan pengawasan dan penertiban di area-area yang dilarang untuk berjualan demi kenyamanan semua,” tegasnya, seperti yang dimuat di situs Humas Kota Bandung.
2. Opsi Humanis: Relokasi ke Sentra Kuliner Terpusat
Opsi kedua bergeser dari penindakan ke penataan. Alih-alih hanya mengusir, Pemkot dapat mengambil langkah yang lebih humanis dengan membangun sebuah pusat atau sentra PKL yang terpadu dan representatif di lokasi yang tidak terlalu jauh dari masjid. Dalam skenario ini, semua PKL yang saat ini beroperasi secara liar akan didata dan ditawari tempat yang legal dan tertata untuk melanjutkan usaha mereka.
Sentra PKL tersebut akan dirancang dengan fasilitas yang memadai, seperti akses air bersih, pengelolaan sampah terpadu, area makan yang nyaman, dan toilet yang bersih. Jika dikelola dengan baik, tempat ini justru bisa menjadi daya tarik wisata baru, sebuah “food court” raksasa yang menawarkan aneka jajanan khas. Keunggulannya, pendekatan ini memberikan solusi jangka panjang, mengubah status PKL dari informal menjadi formal, dan menata kawasan tanpa mematikan sumber rezeki mereka. Tantangannya terletak pada biaya investasi yang besar untuk membangun fasilitas tersebut dan tidak adanya jaminan bahwa lokasi baru akan seramai lokasi lama.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Kota Bandung, Atet Dedi Handiman, melihat potensi besar dalam penataan. “Penataan dan pembinaan adalah kunci untuk menaikkan kelas UMKM, termasuk PKL. Dengan menyediakan lokasi yang layak dan higienis, kita tidak hanya menata kota, tetapi juga membantu mereka meningkatkan kualitas produk dan pelayanan,” ujarnya kepada Republika.co.id.
3. Opsi Hibrida: Kemitraan Terkelola dengan Sistem Zonasi
Opsi ketiga adalah yang paling kompleks namun berpotensi paling berkelanjutan: sebuah model jalan tengah. Pendekatan hibrida ini tidak mengusir sepenuhnya, juga tidak merelokasi seluruhnya. Kuncinya adalah pada pengelolaan dan kemitraan. Langkah pertama adalah melakukan pendataan dan registrasi seluruh PKL yang ada. Kemudian, Pemkot bersama pengelola kawasan menetapkan sistem zonasi dan waktu yang jelas.
Misalnya, Zona A (area terdekat masjid) harus steril sepenuhnya. Zona B (di area plaza atau jalan akses tertentu) boleh diisi oleh PKL jenis tertentu (misalnya, penjual minuman atau suvenir, bukan yang memasak di tempat) dan hanya boleh beroperasi pada jam-jam tertentu (misalnya, sore hingga malam hari). Sebagai imbalannya, para PKL yang terdaftar dan bersedia mengikuti aturan tersebut akan membentuk sebuah paguyuban atau koperasi. Mereka akan menandatangani pakta integritas untuk turut menjaga kebersihan dan ketertiban, serta membayar retribusi kecil yang akan digunakan kembali untuk pengelolaan kawasan.
Seorang pengamat kebijakan publik, Bima Arya, sering menyuarakan pendekatan kolaboratif. “Kota modern harus bisa mengelola ekonomi informalnya, bukan memusuhinya. Model kemitraan dan zonasi, jika diawasi dengan ketat, bisa menjadi win-win solution. PKL mendapat kepastian hukum, pemerintah mendapat ketertiban dan bahkan potensi PAD baru,” paparnya.
Pada akhirnya, pilihan yang akan diambil Pemkot Bandung akan menjadi cerminan dari karakter kota tersebut. Apakah akan memilih jalan pintas yang tegas namun berisiko, solusi ideal yang mahal, atau jalan tengah yang rumit namun partisipatif? Mungkin, jawaban terbaik terletak pada kombinasi ketiganya: penataan berbasis zonasi sebagai strategi utama, didukung oleh penegakan hukum yang tegas bagi mereka yang melanggar kesepakatan.
